Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembali ke Orde Baru

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara di Silang Monas, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara di Silang Monas, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

Permintaan Presiden Joko Widodo menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada akhir pekan lalu adalah upaya terlambat yang seadanya untuk memenuhi tuntutan publik. Jika Presiden serius mendengarkan aspirasi masyarakat sipil, seharusnya penundaan serupa diberlakukan untuk revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan sederet revisi bermasalah lain.

Apalagi pembahasan Rancangan KUHP di Senayan sebenarnya sudah rampung. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah meneken persetujuan dalam pembahasan di tingkat pertama bersama Komisi Hukum DPR. Jika berkeras, parlemen bisa saja meneruskan pengesahan peraturan yang bakal mengekang banyak kebebasan sipil yang kita nikmati sekarang.

Beruntunnya pengesahan peraturan baru di Senayan dua pekan terakhir ini sungguh mencemaskan. Pada hari-hari terakhir masa tugasnya, DPR periode ini seperti bekerja kerasukan untuk mengegolkan semua rencananya mengubah wajah Indonesia. Masalahnya, sebagian besar regulasi yang ditetapkan parlemen cenderung mengebiri penegakan hukum, mengkriminalisasi berbagai ekspresi kritis, melanggar hak asasi manusia, serta membuka peluang korupsi baru.

Tak aneh jika sebagian ahli menengarai Indonesia tengah kembali ke era Orde Baru. Pola pengesahan sejumlah rancangan undang-undang represif yang dilakukan dengan diam-diam dan superkilat karena disokong bulat para elite di eksekutif dan legislatif mengingatkan kita pada era demokrasi semu yang diinisiasi Presiden Soeharto pada 1970-an.

Kebijakan politik hukum Presiden Joko Widodo juga mirip dengan Orde Baru, ketika undang-undang dibuat sedemikian rupa untuk membangun benteng yuridis formal yang melindungi praktik-praktik pelanggaran hak masyarakat sipil. Sungguh ironis melihat anak-anak kandung reformasi yang kini ada di tampuk kekuasaan justru menjadi sponsor utama kembalinya era otoritarianisme.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seiring dengan pengesahan aturan-aturan baru yang melanggengkan kepentingan penguasa, kita juga menyaksikan awal proses dekonsolidasi demokrasi di negeri ini. Satu demi satu saluran aspirasi publik dihambat, akses ke proses legislasi dan perumusan kebijakan direbut dan didominasi para elite, sementara aktor-aktor masyarakat sipil dikooptasi. Suara rakyat kian lemah dan tak diacuhkan.

Karena itu, tak berlebihan jika disebutkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia berada dalam bahaya. Transisi dari rezim otoriter ke era demokrasi yang dimulai pada 1998 kini terancam mundur.

Tentu masih ada harapan untuk menghentikan pembusukan demokrasi ini. Salah satu cara yang mungkin adalah mengajak aktivis masyarakat sipil dan penggerak perubahan publik bersama-sama meninggalkan arena kekuasaan dan kembali ke barisan rakyat. Dikotomi yang jelas antara penguasa dan rakyat akan membantu khalayak membangun pandangan yang jernih atas kondisi yang saat ini terjadi.

Selain itu, para advokat publik masih punya satu kesempatan untuk mengubah substansi peraturan perundang-undangan yang mengkhianati demokrasi dengan mengajukan uji materi ke pengadilan. Tentu mereka harus menyiapkan argumentasi yang kuat dan logis, disertai bukti yang memadai, agar bisa menang di meja hijau. Jika pengadilan kelak juga tak berpihak pada akal sehat, dan seluruh gugatan itu gugur di palu hakim, lengkaplah proses kembalinya kita ke era Orde Baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024