Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Kita Sudah Offside

image-profil

image-gnews
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
Iklan

Umbu T.W. Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat kini disorot keras oleh publik. Hanya tersisa kurang dari sebulan masa kerja, kinerja para wakil rakyat di Senayan itu tak begitu bagus. Dari target 189 pembahasan rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, mereka baru mampu menyelesaikan 77 rancangan (40 persen).

Tidak produktifnya parlemen itu juga sebanding dengan kualitas legislasi yang dihasilkannya. Sejumlah rancangan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang pun kerap kandas saat diuji material di Mahkamah Konstitusi. DPR sepertinya masih meremehkan peran determinasinya dalam menggodok rancangan yang berkualitas. Padahal rancangan itu merupakan instrumen hukum untuk menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

Namun, entah mendapat wangsit dari mana, tiba-tiba mereka merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi yang sudah memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat itu-dibanding DPR yang selalu mendapat kepercayaan rendah-justru mau dilemahkan kewenangannya. Tidak mengherankan jika publik akhirnya beranggapan bahwa DPR hanya peduli pada kepentingan kelompoknya yang terus "terancam" oleh operasi tangkap tangan KPK.

Sejak awal rakyat berharap ada proses politik yang konstruktif dari para wakil rakyat sebagai garda terdepan dalam mengeliminasi korupsi, termasuk menutup ruang-ruang kemalasan eksekutif dan mendirigenkan irama kerja kekuasaan agar benar-benar koheren dengan kepentingan rakyat, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo. Dalam soal pembuatan legislasi, jika mau jujur, ada semacam "aji mumpungisme" yang melekat dalam pikiran politikus di Senayan, berupa semacam eskapisme terselubung bahwa kalaupun undang-undang itu kelak tak selaras dengan konstitusi dan aspirasi murni rakyat, toh ada MK yang akan mengujinya. Jadi, logikanya: membuat undang-undang dengan kualitas minimal dan membiarkan MK yang menilai atau memperbaikinya.

Hal itu membuktikan bahwa para penghuni Senayan tidak memiliki ketajaman kapasitas dan intuisi politik dalam menyerap dan mengartikulasikan denyut nadi kepentingan rakyat. Prolegnas tak lebih sebagai program ritual politik yang dapat ditransaksikan. Jangan heran, patologi rendahnya kinerja DPR, khususnya dalam aspek legislasi, meningkat setiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Minusnya kapasitas DPR sejatinya bisa cepat dieliminasi di hulu dengan menciptakan prakondisi politik meritokratis di dalam proses perekrutan hingga proses pemilihan oleh rakyat. Sayangnya, di situ kita justru menemukan longgarnya proses politik yang membuat kontrol terhadap seleksi para wakil rakyat yang memenuhi kompetensi menjadi melempem. Akibatnya, di hilir kita selalu sibuk mengurai masalah yang sama dari waktu ke waktu plus saling mencari "kambing hitam" atas minimnya kinerja lembaga legislatif.

Andai para legislator mampu bersalin diri menjadi aktor politik yang subtil dan memiliki kesadaran autokritik dalam menghormati mandat rakyat, tentu persoalan klasik seperti itu tidak terus terjadi. Masalahnya, anggota Dewan tidak punya kemauan untuk membunuh pragmatismenya. Misalnya, salah satu penyebab rendahnya kinerja anggota DPR dalam fungsi legislasi tidak lain adalah karena longgarnya ketentuan undang-undang soal rapat. Dalam Pasal 143 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR disebutkan, pembahasan rancangan undang-undang maksimal dilakukan tiga kali masa sidang. Tapi justru di ayat itu diatur pula adanya perpanjangan waktu pembahasan karena pertimbangan permintaan tertulis pimpinan, pimpinan badan legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

Akibatnya, pimpinan dan anggota DPR mudah menggunakan celah ketentuan itu untuk memulur-mungkretkan pembahasan rancangan undang-undang prioritas, termasuk malas bersidang membahas rancangan dengan alibi mengunjungi daerah pemilihan atau karena sudah tidak terpilih sebagai anggota DPR periode berikutnya.

Sayangnya, di ujung masa kerjanya, DPR justru malah terlihat bernafsu meloloskan berbagai rancangan regulasi strategis, seperti RUU KPK (yang sudah diloloskan) dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa mendengar sedikit pun aspirasi publik. Melihat bergemingnya sikap Senayan di tengah riuhnya arus penolakan rakyat terhadap pembahasan rancangan tersebut, jangan heran jika rakyat menyimpulkan bahwa DPR kita telah offside dan tengah terjebak dalam pusaran maut kepentingan oligarkis yang pekat dengan konspirasi.

Para penghuni Senayan tersebut seolah-olah tertawan oleh hipnotis ideologi sempit kekuasaan dan fulus, sehingga tak sedikit pun menyisakan nurani dan mata hatinya bagi perjuangan mewujudkan nilai kemaslahatan bersama. Ketimbang terus memproduksi cibiran dan kecaman rakyat, DPR sebaiknya segera menyetop blunder politiknya dengan berhenti meloloskan rancangan undang-undang yang bersifat strategis dan sensitif terhadap masa depan rakyat. Jangan pernah melawan arus besar demokrasi yang kini bergerak karena rakyat tak akan sungkan-sungkan untuk membangun pengadilannya bagi para politikus yang mengangkangi mandat dan kepercayaan rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.