Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Kaprah Dewan Pengawas KPK

image-profil

image-gnews
Seorang pengunjuk rasa (kanan) melarikan diri seusai melepas paksa kain selubung hitam yang menutupi logo KPK yang dipasang wadah pegawai KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Kain ini dipasang sebagai simbol perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Seorang pengunjuk rasa (kanan) melarikan diri seusai melepas paksa kain selubung hitam yang menutupi logo KPK yang dipasang wadah pegawai KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Kain ini dipasang sebagai simbol perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Ary Nugroho
Pegiat Antikorupsi, Partner Synergy Strategic Advisory

Tulisan ini hendak mengoreksi salah kaprah konsep Dewan Pengawas yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Konsep Dewan Pengawas dalam tulisan ini diadaptasi dari praktik di Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong (ICAC) dan lembaga antikorupsi terbaik lainnya.

Konsep checks and balances dipopulerkan oleh Montesquieu danJohn Lockedalam konteks ketatanegaraan. Dalam tataran sistem politik, hal ini dapat dimaknai sebagai pengawasan terhadap sebuah badan agar dapat menjalankan kewenangannya tanpa melebihi atau mengurangi batasan kewenangan yang diamanatkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime dengan kewenangan dan metode kerja yang extraordinary pula. Terdapat tiga strategi pemberantasan korupsi yang berhasil di dunia dan diadaptasi oleh KPK, yaitu penindakan, pencegahan, serta pendidikan antikorupsi dan penguatan partisipasi masyarakat. Dewan Pengawas KPK juga menggunakan struktur itu sehingga akan terdiri atas tiga bidang tersebut.

Dewan Pengawas Bidang Penindakan KPK ibarat mobil yang tidak berfungsi sebagai rem, tapi berfungsi sebagai gas agar KPK, dalam menjalankan tugasnya, tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dewan tidak memiliki kewenangan mengintervensi suatu kasus dan perkara yang sedang berjalan, juga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan izin penyadapan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang KPK. Dewan hanya memiliki tugas utama mempertanyakan kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti atau lambat penyidikannya setelah kurun waktu tertentu.

Tugas Dewan berikutnya adalah meminta laporan atas semua pengaduan yang masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat tapi tidak masuk tahap penyelidikan dan penyidikan serta mempertanyakan bagaimana KPK akan menindaklanjutinya. Dewan dapat meminta laporan perkara yang telah masuk tahap penindakan dan diproses lebih dari satu tahun serta mempertanyakan mengapa penanganannya lambat. Tapi Dewan tidak memiliki kewenangan menanyakan perkara atau kasus yang sedang ditangani oleh KPK.

Dewan dapat meminta laporan semua perkara yang telah disidik selama lebih dari kurun waktu tertentu tapi tidak ada perkembangan. Dewan bisa meminta laporan perkara yang telah selesai dalam tahap penyidikan tapi tidak bisa masuk tahap penuntutan karena berbenturan dengan hukum acara pidana atau aturan lain yang tidak memungkinkan perkara tersebut diteruskan. Dewan juga bisa meminta laporan perkara yang masuk ke tingkat banding dan kasasi. Dewan akan menyerahkan laporan tahunan KPK kepada presiden dan harus mempublikasikannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana soal penyadapan? Mekanisme checks and balances dalam hal penyadapan yang saat ini diterapkan KPK telah mencukupi. KPK telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban penyadapan kepada pihak ketiga yang dapat diaudit dan memenuhi standar penyadapan yang sah atas nama hukum (lawful interception)yang berpedoman pada standar terbaik dunia, European Telecommunications Standards Institute.

Dewan Pengawas Bidang Pencegahan KPK bertugas meminta laporan kajian sistem dan praktik kelembagaan yang diterapkan kementerian, lembaga, organisasi, dan pemerintah daerah yang masih berpotensi memberikan celah terjadinya praktik korupsi. Dewan memberikan nasihat kepada KPK tentang apa yang harus menjadi perhatian dan skala prioritas masing-masing; meninjau rekomendasi KPK pada prioritas tersebut; dan memberikan saran tindak lanjut yang harus diambil agar rekomendasi dapat diterapkan; memantau tindak lanjut rekomendasi; dan menyerahkan laporan tahunan kepada presiden yang harus dipublikasikan.

Dewan Pengawas Bidang Pendidikan Antikorupsi dan Penguatan Partisipasi Masyarakat bertugas memberikan saran mengenai pendidikan antikorupsi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi dan pencegahan korupsi. Dewan ini membuat survei secara berkala untuk mengukur persepsi masyarakat ihwal kinerja KPK dan sikap masyarakat terhadap korupsi serta menyerahkan laporan tahunan kepada presiden yang harus dipublikasikan.

Anggota Dewan Pengawas dalam lembaga antikorupsi modern tidak mengenal batasan umur, tapi lebih menekankan pada kriteria yang terdiri atas unsur masyarakat sipil, yaitu kombinasi tokoh masyarakat yang teruji integritasnya, pegiat antikorupsi, dan akademikus, serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan politikus atau partai politik dan penegak hukum lainnya. Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh presiden berdasarkan masukan dari panitia seleksi dan telah lolos uji tuntas terhadap rekam jejak yang baik.

Jadi jelas, Dewan Pengawas dalam konteks lembaga antikorupsi lebih menekankan pada penguatan kinerja KPK, bukan malah membatasinya. Itulah salah kaprah yang terjadi pada konsep Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024