Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akal-akalan Tender Minyak

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong disela-sela peresmian di Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Infrastruktur ini diharapkan selain mengalirkan listrik, juga menimbulkan terbukanya lapangan pekerjaan, dan tumbuhnya industri baru. ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong disela-sela peresmian di Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Infrastruktur ini diharapkan selain mengalirkan listrik, juga menimbulkan terbukanya lapangan pekerjaan, dan tumbuhnya industri baru. ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

LANGKAH Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat bekas bos anak perusahaan Pertamina merupakan angin segar bagi upaya memerangi praktik kotor di sektor minyak dan gas bumi. Kasus ini bisa membuka kotak pandora mafia migas yang sulit tersentuh hukum.

KPK menetapkan bekas Presiden Direktur Pertamina Energy Services Pte Ltd, Bambang Irianto, sebagai tersangka suap tender minyak mentah dan kilang. Ia diduga mengatur tender minyak sehingga menguntungkan Kernel Oil sebagai pemasok. Komisi antikorupsi menjaring Bambang dengan pasal gratifikasi dan suap. Penyidik mengantongi bukti aliran duit US$ 2,9 juta atau sekitar Rp 40 miliar kepada tersangka lewat rekening di luar negeri.

Pertamina Energy Services, yang berbasis di Singapura, merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina. Perannya seperti Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), yakni melakukan perdagangan minyak mentah dan kilang. Bambang Irianto juga pernah memimpin Petral selama tiga tahun sebelum dibubarkan Presiden Joko Widodo pada 2015. KPK cukup lama membongkar kasus tersebut karena aktivitas perdagangan ternyata banyak dilakukan Pertamina Energy Services, bukan Petral.

Tender minyak itu ditengarai menabrak arahan Presiden Jokowi yang meminta Pertamina membeli minyak secara langsung ke sumber utama. Perusahaan ini pun telah mempunyai urutan prioritas rekanan, yakni perusahaan minyak milik negara, produsen utama, dan yang terakhir pedagang.

Pertamina Energy Services rupanya mengakali prosedur itu. Perusahaan ini memang mengundang perusahaan minyak negara, Emirates National Oil Company, dalam proses tender, tapi diduga cuma untuk kamuflase. Yang terjadi, kargo pengiriman pesanan ternyata dari Kernel Oil.

Tender minyak oleh Pertamina selama ini tidak terawasi oleh publik. Padahal kegiatan itu lebih banyak merugikan negara karena adanya patgulipat di balik tender. Komisi antikorupsi semestinya menggandeng Bambang sebagai justice collaborator untuk membongkar praktik ala mafia dalam perdagangan minyak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyidik KPK juga bisa memulai membidik kasus lain dengan memanfaatkan hasil audit forensik lembaga KordaMentha pada 2015. Audit ini menemukan kejanggalan pengadaan minyak pada 2012-2014. Jaringan mafia migas diduga telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun.

Hasil audit itu juga mengungkap sejumlah pemasok minyak ke Pertamina. Ternyata semua pemasok itu berafiliasi ke jaringan yang sama. Mereka kerap menggunakan perusahaan perantara untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya, Pertamina tak memperoleh harga terbaik. Diskon bagi Pertamina yang seharusnya US$ 1,3 per barel menyusut menjadi cuma US$ 30 sen per barel.

Sayangnya, upaya memerangi mafia migas bisa terhambat akibat pergantian pemimpin komisi antikorupsi. Rencana revisi Undang-Undang KPK juga akan menyebabkan lembaga ini tak bergigi. Padahal permainan tender minyak bisa terus berlangsung. Praktik kotor itu terjadi sejak era Orde Baru, tak pernah berhenti kendati rezim pemerintah berganti. Pembubaran Petral pun tidak menjamin akal-akalan dalam tender minyak akan lenyap.

Presiden Jokowi semestinya menyadari pentingnya peran KPK dalam mengawasi penggunaan duit negara, termasuk kegiatan bisnis badan usaha milik negara. Lemahnya komisi antikorupsi hanya akan menguntungkan segelintir politikus dan elite penguasa, termasuk mafia migas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.