Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Warisan Jokowi untuk KPK

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. ANTARA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. ANTARA
Iklan

Arya Fernandes
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Di tengah kisruh Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi, belum terdengar pernyataan yang jelas dari Presiden Joko Widodo. Sikap Jokowi yang terkesan diam tersebut membuat kita bertanya: bagaimana sebenarnya posisi presiden terhadap revisi Undang-Undang KPK? Apa yang akan diwariskan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Mampukah Jokowi menolak keinginan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melemahkan KPK?

Hal itu perlu kita tanyakan untuk melihat bagaimana komitmen politik Jokowi dalam mendukung penguatan agenda pemberantasan korupsi. Komitmen politik Jokowi menjadi penting karena turut mempengaruhi kredibilitas yang selama ini ia bangun. Kredibilitas politik membuat Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan presiden dalam dua periode.

Dulu, saat masuk kancah politik nasional, Jokowi menawarkan kebaruan dan inovasi. Ia bukan bagian dari elite lama dan bukan bagian dari jejaring bisnis politik yang sudah menggurita. Saat maju di Jakarta pada 2012, ia membawa harapan baru mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Selama memimpin, sejak dari Solo, ia tidak melakukan deal-deal politik kotor, apalagi berurusan dengan lembaga penegak hukum. Ia dianggap satrio piningit yang akan memperbaiki keadaan politik yang sudah kotor.

Harapan publik dan masyarakat sipil begitu besar saat ia menantang calon Gubernur DKI inkumben, Fauzi Bowo, ketika itu. Dengan citra sebagai pemimpin bersih, Jokowi berhasil menggalang kekuatan massa akar rumput dan juga aktivis dari lembaga nonpemerintah serta masyarakat sipil. Begitu juga dukungan media dan kelompok bisnis serta profesional. Walhasil, Jokowi menang setelah melakoni dua putaran pemilihan kepala daerah yang ketat. Setelah menang di Jakarta, Jokowi diproyeksikan cocok untuk memimpin Indonesia dan ia berhasil menang sebagai presiden untuk dua periode.

Dengan beragam prestasi itu, lantas apa sumbangan Jokowi untuk penguatan KPK?Dari sisi alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejak 2015 sampai 2019, anggaran untuk KPK tidak pernah menyentuh angka di atas Rp 1 triliun. Alokasi APBN bagi KPK mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2015, KPK mendapat anggaran sebesar Rp 898,9 miliar, lalu naik pada 2016 sebesar 991,8 miliar, dan turun lagi pada 2017 sebesar

Rp 849,5 miliar. Pada 2018, KPK mendapat anggaran sebesar Rp 854,2 miliar dan turun lagi pada 2019 menjadi Rp 813,4 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila melihat tren peningkatan realisasi penyerapan anggaran, tak ada alasan untuk menurunkan alokasi anggaran bagi KPK. Bahkan Presiden sebaiknya perlu meningkatkan alokasi anggaran di atas Rp 1 triliun per tahun bagi KPK. Peningkatan anggaran itu dapat mendukung penguatan KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Saat ini, dalam merespons RUU KPK, Presiden masih belum jelas posisinya. Istana seperti bermain aman dan memilih mencari posisi yang abu-abu di tengah penolakan publik yang tinggi dan putusan rapat paripurna DPR.

Bagi publik, penting untuk mengetahui bagaimana komitmen politik Jokowi untuk merealisasi janji kampanye sejak pemilihan presiden 2014 dan 2019. Dalam visi-misi Jokowi, baik pada periode pertama maupun kedua, program pemberantasan korupsi disampaikan dalam Nawacita I dan II. Dua dari sembilan poin dalam misi itu memuat pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya, serta penegakan sistem hukum yang bebas korupsi.

Misi tersebut diturunkan dalam beberapa program, seperti mencegah praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran; membangun zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan whistle blower system (WBS); melanjutkan langkah pemberantasan mafia peradilan dan korupsi di lingkungan peradilan; serta memperkuat KPK. Data Lembaga Survei Indonesia (2019) menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pilihan terhadap Jokowi. Artinya, pilihan Jokowi untuk menyelamatkan KPK akan mendapatkan apresiasi positif dari publik. Sebaliknya, bila ikut memperlemah KPK, ia akan mendapatkan kecaman dari publik.

Kini, seusai pemilihan umum, saatnya kita menanti langkah Jokowi untuk memperkuat KPK. Tapi Presiden masih membisu. Belum terdengar pernyataan tegas Jokowi mengenai posisi pemerintah terhadap RUU KPK. Kita berharap Jokowi mampu membendung keinginan DPR untuk melemahkan KPK. Tingginya penolakan publik terhadap rencana pelemahan KPK seharusnya bisa menjadi bekal Presiden untuk menolak keinginan DPR. Survei CSIS sejak 2015 sampai 2018 menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap KPK, yaitu di atas 90 persen.

Keputusan Jokowi untuk menolak sejumlah pasal yang akan melemahkan kinerja KPK akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi saat ini tantangan pemberantasan korupsi masih berat. Data Corruption Perception Index dari Transparency International menunjukkan tidak terjadi peningkatan yang tinggi. Dari 2015 sampai 2018, Indonesia belum mampu menyentuh skor di atas 40 (dari 100). Maka, kini kita menunggu warisan Jokowi untuk penguatan KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024