Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imunitas KPK Versus Impunitas Koruptor

image-profil

image-gnews
Poster bertuliskan
Poster bertuliskan "KPK Harus Mati" (koruptor) terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Rio Christiawan
Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Beberapa hari belakangan, banyak aksi teatrikal di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hingga di jalanan, termasuk meletakkan keranda di depan gedung KPK. Aksi tersebut merupakan bagian dari protes masyarakat dan KPK terkait dengan beberapa hal yang dinilai melemahkan KPK. Sebenarnya ada dua persoalan yang kemudian disimpulkan oleh banyak pihak, termasuk pegiat antikorupsi, sebagai upaya pelemahan KPK. Seruan dan tagar #SaveKPK kembali diteriakkan menyikapi dua hal tersebut.

Persoalan pertama adalah proses pemilihan pemimpin hingga terpilihnya pimpinan KPK periode 2019-2023. Pemimpin yang terpilih tersebut dinilai tidak memiliki rekam jejak yang bagus bahkan KPK justru mengumumkan pelanggaran etik terhadap Inspektur Jenderal Firli Bahuri sehari sebelum uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Faktanya, kini Firli justru terpilih sebagai Ketua KPK.

Setelah pemilihan pemimpin KPK tersebut, justru tiga pemimpin KPK periode 2015-2019 memilih untuk mengembalikan mandat kepada presiden. Akibatnya, kini secara kelembagaan KPK justru mengalami pelemahan karena tanpa pemimpin yang sah. Dengan demikian, penanganan semua perkara korupsi akan terhenti.

Persoalan kedua adalah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang merevisi Undang-Undang KPK yang berlaku saat ini, yang dipandang memangkas independensi dan kewenangan KPK. Selain itu, jika RUU tersebut disahkan, KPK akan rawan diintervensi. Misalnya, penyadapan harus seizin dewan pengawas. Padahal penyadapan selama ini menjadi senjata "ampuh" KPK dalam pemberantasan korupsi.

Kini, masyarakat berharap agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, akan memperkuat kedudukan KPK, bukan sebaliknya. Masyarakat sudah memahami bahwa para koruptor akan berupaya untuk melemahkan KPK. Sebagaimana diuraikan oleh Gray Lincoln (2005), lembaga antikorupsi senantiasa akan mengalami "percobaan" pelemahan. Sebab, secara kriminologis, lembaga antikorupsi merupakan hambatan bagi para koruptor terhadap akses perilaku koruptif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seluruh elemen masyarakat setuju bahwa bahaya akut korupsi harus dihentikan dan KPK harus dipimpin oleh orang yang berintegritas serta memiliki rekam jejak yang baik. Sayangnya, pemimpin KPK yang baru sudah terpilih dan tidak mungkin dianulir. Meski demikian, masyarakat harus tetap memberikan dukungan kepada KPK, bukan kepada personal pemimpinnya.

Mahogani (2001) menguraikan bahwa grand design dari koruptor yang memiliki akses pada dunia politik adalah melemahkan lembaga pemberantasan korupsi guna menciptakan impunitas. Grand design impunitas yang diharapkan adalah terciptanya kondisi ketika masyarakat melupakan atau terlupakannya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para politikus karena masyarakat telah apriori atau memandang korupsi sebagai hal yang wajar.

Menukar "kenikmatan" korupsi dengan impunitas adalah cita-cita koruptor yang harus dilawan. Maka unsur pemimpin KPK lama dan yang baru harus menunjukkan kesungguhannya untuk melawan grand design pelemahan KPK ini. Dengan upaya yang teguh dari para pemimpin KPK, masyarakat juga akan secara konsisten memberi dukungan dalam pemberantasan korupsi. Semua pihak, termasuk Presiden, harus membuktikan kepada masyarakat dengan menolak pelemahan KPK.

Ada sejumlah langkah terakhir yang mungkin dilakukan Presiden dan KPK bila RUU KPK akhirnya disahkan. Masyarakat akan melihat apakah Presiden berani menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang menjadi hak subyektifnya, karena ada kegentingan. Dalam hal inilah masyarakat melihat seberapa gentingnya pelemahan pemberantasan korupsi bagi Presiden.

Cara lain adalah pemimpin KPK yang baru dapat melakukan judicial review terhadap Undang-Undang KPK baru jika nantinya melemahkan KPK. Pemimpin KPK adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap kewenangan dan independensi KPK, maka keberanian pemimpin KPK terpilih untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi juga turut menjadi parameter masyarakat apakah pemimpin KPK terpilih memberikan imunitas kepada KPK atau justru sebaliknya, memberikan impunitas kepada koruptor.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024