Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mawas Diri Soal Investasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) mengamati salah satu produk mobil keluaran pabrik mobil Esemka saat meresmikan pabrik mobil PT. Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 6 September 2019. Tujuh tahun berlalu, kini pabrik mobil Esemka dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar tersebut dapat memproduksi mobil mencapai 18 ribu unit per tahun atau 1.500 unit per bulan. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) mengamati salah satu produk mobil keluaran pabrik mobil Esemka saat meresmikan pabrik mobil PT. Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 6 September 2019. Tujuh tahun berlalu, kini pabrik mobil Esemka dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar tersebut dapat memproduksi mobil mencapai 18 ribu unit per tahun atau 1.500 unit per bulan. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TAK diliriknya Indonesia oleh investor asing seharusnya membuat pemerintah Joko Widodo mawas diri. Pembangunan infrastruktur yang gencar pada periode pertama Jokowi belum bisa memancing investor melirik negeri ini. Sebab, memang, ada banyak hal yang ditimbang oleh mereka sebelum membenamkan modal.

Pengusaha yang berinvestasi langsung akan berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Sebab, mereka harus mengurus segala perizinan, membangun pabrik, merekrut tenaga kerja, dan menyiapkan jaringan bisnis. Infrastruktur yang membaik saja tidak cukup. Industri memerlukan pelbagai penopang agar usaha berkelanjutan.

Maka, sesungguhnya Presiden Joko Widodo tak perlu kesal ketika mendengar tak ada satu pun dari 33 perusahaan terbuka asal Cina yang merelokasi pabrik ke Indonesia. Mereka memilih negara seperti Vietnam, Thailand, dan Meksiko. Negara-negara itu dianggap lebih baik dalam hal melindungi uang para investor ketimbang Indonesia.

Peringkat kemudahan berinvestasi Vietnam, misalnya, memang lebih tinggi dibanding Indonesia. Tahun ini, peringkat kemudahan kita turun dari 72 ke 73, sementara Vietnam bertengger di peringkat ke-69. Artinya, bukan hal yang aneh jika para investor lebih melihat negeri itu ketimbang Indonesia, meski negeri ini memiliki konsumen yang jauh lebih banyak. Toh, dengan teknologi, pemasaran barang kini bisa lintas negara dengan mudah.

Data terbaru Bank Dunia pun memperlihatkan sejumlah indikator kemudahan investasi di Indonesia melorot justru pada faktor penting, seperti perizinan konstruksi, perlindungan investor minoritas, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Vietnam punya keunggulan di empat indikator yang penting ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal lain yang acap dipertimbangkan oleh para investor adalah kepastian hukum dan keamanan. Pemerintah Jokowi jeblok dalam dua hal ini. Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilemahkan oleh para politikus dan hukum cenderung diperdagangkan. Keamanan pun rentan akibat pemerintah tak cekatan mencegah-bahkan main-main-isu-isu sensitif, seperti Papua.

Belakangan, Presiden Jokowi malah lebih syur pada urusan memindahkan ibu kota yang menyedot banyak energi dan menimbulkan kegaduhan yang tak perlu. Jika benar Jokowi ingin membuat ekonomi Indonesia digdaya, seharusnya ia berfokus memerangi faktor penghambat investasi. Pemerintah perlu membenahi hukum perburuhan, kualitas tenaga kerja, hingga soal keamanan dan politik. Sebab, di tengah inflasi yang naik, nilai tukar rupiah yang melemah, investasi langsung adalah obat mujarab untuk menegakkan ekonomi Indonesia yang loyo akibat defisit neraca perdagangan yang membengkak.

Tanpa investasi langsung, ekonomi Indonesia terancam meledak dalam krisis karena penahannya hanya uang panas portofolio yang gampang kabur begitu situasi ekonomi memburuk. Maka, pemerintah Jokowi seharusnya meninggalkan berbagai program yang bukan prioritas dan segera membenahi masalah di depan mata, seperti urusan kemudahan berinvestasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.