Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mawas Diri Soal Investasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) mengamati salah satu produk mobil keluaran pabrik mobil Esemka saat meresmikan pabrik mobil PT. Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 6 September 2019. Tujuh tahun berlalu, kini pabrik mobil Esemka dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar tersebut dapat memproduksi mobil mencapai 18 ribu unit per tahun atau 1.500 unit per bulan. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) mengamati salah satu produk mobil keluaran pabrik mobil Esemka saat meresmikan pabrik mobil PT. Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 6 September 2019. Tujuh tahun berlalu, kini pabrik mobil Esemka dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar tersebut dapat memproduksi mobil mencapai 18 ribu unit per tahun atau 1.500 unit per bulan. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TAK diliriknya Indonesia oleh investor asing seharusnya membuat pemerintah Joko Widodo mawas diri. Pembangunan infrastruktur yang gencar pada periode pertama Jokowi belum bisa memancing investor melirik negeri ini. Sebab, memang, ada banyak hal yang ditimbang oleh mereka sebelum membenamkan modal.

Pengusaha yang berinvestasi langsung akan berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Sebab, mereka harus mengurus segala perizinan, membangun pabrik, merekrut tenaga kerja, dan menyiapkan jaringan bisnis. Infrastruktur yang membaik saja tidak cukup. Industri memerlukan pelbagai penopang agar usaha berkelanjutan.

Maka, sesungguhnya Presiden Joko Widodo tak perlu kesal ketika mendengar tak ada satu pun dari 33 perusahaan terbuka asal Cina yang merelokasi pabrik ke Indonesia. Mereka memilih negara seperti Vietnam, Thailand, dan Meksiko. Negara-negara itu dianggap lebih baik dalam hal melindungi uang para investor ketimbang Indonesia.

Peringkat kemudahan berinvestasi Vietnam, misalnya, memang lebih tinggi dibanding Indonesia. Tahun ini, peringkat kemudahan kita turun dari 72 ke 73, sementara Vietnam bertengger di peringkat ke-69. Artinya, bukan hal yang aneh jika para investor lebih melihat negeri itu ketimbang Indonesia, meski negeri ini memiliki konsumen yang jauh lebih banyak. Toh, dengan teknologi, pemasaran barang kini bisa lintas negara dengan mudah.

Data terbaru Bank Dunia pun memperlihatkan sejumlah indikator kemudahan investasi di Indonesia melorot justru pada faktor penting, seperti perizinan konstruksi, perlindungan investor minoritas, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Vietnam punya keunggulan di empat indikator yang penting ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal lain yang acap dipertimbangkan oleh para investor adalah kepastian hukum dan keamanan. Pemerintah Jokowi jeblok dalam dua hal ini. Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilemahkan oleh para politikus dan hukum cenderung diperdagangkan. Keamanan pun rentan akibat pemerintah tak cekatan mencegah-bahkan main-main-isu-isu sensitif, seperti Papua.

Belakangan, Presiden Jokowi malah lebih syur pada urusan memindahkan ibu kota yang menyedot banyak energi dan menimbulkan kegaduhan yang tak perlu. Jika benar Jokowi ingin membuat ekonomi Indonesia digdaya, seharusnya ia berfokus memerangi faktor penghambat investasi. Pemerintah perlu membenahi hukum perburuhan, kualitas tenaga kerja, hingga soal keamanan dan politik. Sebab, di tengah inflasi yang naik, nilai tukar rupiah yang melemah, investasi langsung adalah obat mujarab untuk menegakkan ekonomi Indonesia yang loyo akibat defisit neraca perdagangan yang membengkak.

Tanpa investasi langsung, ekonomi Indonesia terancam meledak dalam krisis karena penahannya hanya uang panas portofolio yang gampang kabur begitu situasi ekonomi memburuk. Maka, pemerintah Jokowi seharusnya meninggalkan berbagai program yang bukan prioritas dan segera membenahi masalah di depan mata, seperti urusan kemudahan berinvestasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024