Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peluang Korupsi dalam RUU Pertanahan

image-profil

image-gnews
Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.
Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.
Iklan

Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan Presiden Joko Widodo meminta agar Rancangan Undang-Undang Pertanahan dapat rampung pada bulan ini sebelum masa pemerintahan periode pertamanya berakhir. Tapi masih banyak kalangan yang belum sependapat ihwal isi rancangan tersebut, berdasarkan hasil telaah mereka atas draf rancangan tertanggal 22 Juni 2019. Rekomendasi perbaikan dari berbagai kalangan telah diberikan kepada Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam isi draf terbaru yang dikeluarkan pada awal September, ternyata masih dijumpai sejumlah kelemahan. Saya ingin menambah argumen tentang perlunya meninjau ulang isi rancangan itu, terutama untuk mencegah difasilitasinya korupsi melalui kelemahan isi pasal-pasalnya.

Bila pada masa Orde Baru para politikus dan pengusaha korup bermain melalui struktur birokrasi negara, kini mereka bermain di jalur politik parlementer melalui regulasi yang sah. Ini disebut sebagai state capture. Keuntungan bagi para pelakunya bukan dari prestasi atau kondisi yang adil, melainkan isi regulasi yang dibuat untuk memihak langkah-langkah mereka. Karena dapat menyebabkan kerugian negara, menguntungkan kelompok tertentu, dan biasa dilakukan melalui gratifikasi, suap, atau pemerasan, state capture tergolong sebagai korupsi.

Untuk itu, tinjauan dampak korupsi atau corruption impact assessment (CIA) atas suatu rancangan undang-undang perlu dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan konsep hukum dan peraturan yang tidak pasti serta mencegah adanya kesenjangan peraturan dan standar yang tidak realistis. Kedua, meletakkan fondasi bagi implementasi kebijakan antikorupsi dengan menganalisis dan menilai penyebab mendasar korupsi di dalam arena yang rentan sistem hukum. Ketiga, meningkatkan keandalan kebijakan antikorupsi melalui peningkatan transparansi prosedur administrasi dalam menyusun dan menegakkan peraturan.

Tinjauan atas draf RUU Pertanahan versi 1 September 2019 menunjukkan masih terdapat kelemahan mendasar yang secara langsung atau membuka peluang terjadinya korupsi akibat hal-hal berikut. Pertama, perbaikan RUU Pertanahan setelah ada masukan dan keberatan dari masyarakat dan sektor terkait masih bersifat parsial, sehingga rancangan itu tidak dapat dilihat sebagai produk hukum yang dibangun berdasarkan konsep yang utuh. Masih terdapat ketidaksesuaian kaidah, norma, dan pengaturan, baik terhadap Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001, terutama mengenai kebijakan pembaruan agraria, maupun Undang-Undang Pokok Agraria. Selain menyebabkan ketidakpastian hukum, hal itu berpotensi menghilangkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya serta ada potensi pemborosan sumber daya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, menetapkan ketentuan yang dapat menghapus pelanggaran hukum bagi pemegang hak guna usaha yang menguasai fisik tanah melebihi hak yang diberikan (Pasal 25 ayat 8 dan Pasal 102). Walaupun telah mendapat masukan, pasal pemutihan itu dipertahankan sejak draf awal tertanggal 22 Juni hingga draf 1 September. Di lapangan, lokasi HGU tumpang-tindih dengan izin pertambangan seluas 3,01 juta hektare, dengan izin hutan tanaman seluas 534 ribu hektare, dengan izin hutan alam seluas 349 ribu hektare, serta dengan area yang dilindungi seluas 801 ribu hektare, yang berpotensi menghilangkan masalah pidana dan perdata yang mungkin terjadi (KPK, 2017).

Ketiga, terdapat inisiatif yang berpotensi gagal mencapai tujuan dan boros. Pada Pasal 58 sampai 63, sistem informasi pertanahan kawasan dan wilayah terpadu hanya sebagai kegiatan teknis-administratif serta tidak dijadikan sarana mengidentifikasi tanah-tanah untuk menyelesaikan konflik dan yang berpotensi sebagai obyek reforma agraria. Apabila dalam sistem ini ditemukan ketidaksesuaian atau tumpang-tindih data, yang menyelesaikan hanya menteri yang membidangi pertanahan. Padahal kompleksitas kondisi dan konflik tanah di lapangan harus melibatkan banyak kementerian dan daerah.

Keempat, lemahnya perlindungan sosial dan ekologi dalam penetapan hak atas tanah serta kebijakan pertanahan sehingga berpotensi menghapus inisiatif konservasi tanah dan perlindungan jasa lingkungan. Kelima, tidak tersedia kesempatan dan instrumen untuk mengembalikan kekayaan (tanah) negara, juga kesempatan mencegah terjadinya kerugian negara.

Dari tinjauan CIA ini, revisi menyeluruh terhadap RUU Pertanahan menjadi sangat penting. Ini sekaligus sebagai upaya menetapkan dan mempromosikan praktik-praktik efektif pencegahan korupsi sejak dari isi regulasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024