Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rokok dan Audisi Bulu Tangkis

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pebulutangkis  PB Djarum Kudus, Lisa Ayu Kusumawati bersama Pramudya Kusuma Wardana saat berlaga di partai final ganda Campuran Djarum Sirkuit Nasional 2016 di Gor Sudiang, Makassar, Sulsel, 19 Maret 2016. TEMPO/Iqbal Lubis
Pebulutangkis PB Djarum Kudus, Lisa Ayu Kusumawati bersama Pramudya Kusuma Wardana saat berlaga di partai final ganda Campuran Djarum Sirkuit Nasional 2016 di Gor Sudiang, Makassar, Sulsel, 19 Maret 2016. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

Polemik yang berujung pada penghentian audisi beasiswa bulu tangkis Djarum seperti membuka hipokrisi dalam pengembangan olahraga di negeri ini. Institusi negara dan industri rokok terkesan ingin tampil sebagai pihak yang "paling berjasa", sembari sibuk menyamarkan kepentingan masing-masing.

Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Djarum dan Djarum Foundation akhirnya menghentikan audisi menjaring bibit pemain bulu tangkis mulai tahun depan. Mereka memutuskan hal itu setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melarang penggunaan logo Djarum dalam ajang audisi tahunan yang telah berjalan sejak 2006 itu.

KPAI menganggap pemasangan logo Djarum itu sebagai eksploitasi terhadap anak-anak. Sebaliknya, pihak Djarum menganggap larangan KPAI merugikan mereka yang telah berkontribusi besar bagi cabang olahraga bulu tangkis Indonesia. Polemik ini seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa harus berujung pada keputusan yang merugikan masa depan bulu tangkis Indonesia.

Larangan KPAI bukan tanpa dasar. Komisi merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anakdan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012tentang Pengendalian Tembakau. Menurut aturan itu, pelibatan anak dalam kegiatan berbau promosi rokok memang dilarang. Begitu pula dengan promosi rokok secara terbuka dalam kegiatan olahraga. Larangan serupa telah berlaku di pelbagai negara dan menjadi standar pada semua perhelatan olahraga internasional.

Masalahnya, di Indonesia, urusan sponsorship rokok tidak semata menyangkut aspek legalitas. Sejauh ini pemerintah belum mampu membiayai pembinaan cabang olahraga tanpa melibatkan dunia usaha. Faktanya, perusahaan rokok seperti Djarum kerap menjadi sponsor utama perhelatan olahraga. Berdasarkan catatan Institute for Development of Economics and Finance, perusahaan rokok mengucurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk kegiatan olahraga, kesenian, dan pendidikan yang jumlahnya hampir dua kali lipat angka yang diberikan perusahaan lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fakta bahwa Djarum telah berperan besar dalam pengembangan bulu tangkis Indonesia memang tak bisa dimungkiri. Tapi hal itu seharusnya tak membuat mereka jemawa. Dengan keuntungan besar dari penjualan rokok-yang merugikan kesehatan masyarakat-Djarum sudah seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang besar pula. Memajukan pelbagai cabang olahraga merupakan salah satu wujud tanggung jawab itu.

Kesediaan Djarum untuk menurunkan semua logo mereka sembari tetap melanjutkan audisi tahun ini patut dihargai. Namun Djarum perlu melanjutkan pencarian bibit atlet bulu tangkis tanpa harus mempromosikan logo mereka secara telanjang, dan tidak menghentikan program ini tahun depan. Djarum bisa membentuk yayasan yang nama dan logonya tidak identik dengan nama perusahaan rokok itu.

Sayangnya, keputusan berkontribusi tanpa pamrih itu mungkin sulit diharapkan, lantaran terjadi polemik berkepanjangan. Tuduhan mengeksploitasi anak-anak mungkin menyakitkan PB Djarum. Karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KPAI, dan PB Djarum harus kembali duduk bersama. Dengan iktikad baik, mereka perlu merundingkan lagi cara berkontribusi dengan mengutamakan prestasi olahraga di satu sisi dan peraturan tentang larangan mempromosikan produk tembakau di dunia olahraga di sisi lain. Selama masih saling membutuhkan, kenapa harus ribut-ribut?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024