Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akrobat Swasembada Gula

Oleh

image-gnews
Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg. TEMPO/Rizki Putra
Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg. TEMPO/Rizki Putra
Iklan

RENCANA pemerintah mengembangkan pabrik gula di luar Jawa tentulah baik dan mulia: Pulau Jawa tak lagi memiliki lahan luas yang bisa dipakai sebagai kebun tebu. Sementara itu, kebutuhan gula tak kunjung bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Dari 5,7 juta ton permintaan gula untuk industri dan rumah tangga pada 2016, yang bisa dipasok negeri sendiri hanya 2,2 juta ton. Sisanya didatangkan dari negara lain.

Karena itu, keputusan rapat kabinet pada 2016 untuk mengejar swasembada gula pada 2020 dengan mengundang investor swasta-belakangan direvisi menjadi 2024-merupakan ide yang cemerlang. Sayangnya, di lapangan, implementasi niat itu diselimuti konflik kepentingan dan pelbagai aksi main tabrak aturan.

Dari 300 perusahaan yang mengajukan proposal, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memilih 28 di antaranya. Amran mengajukan syarat: investor harus punya uang tunai. Ia tak mau diberi angin surga-dijanjikan ini-itu tapi yang didapat cuma pepesan kosong karena investor bermodal cekak.

Menteri Amran lalu memilih Andi Syamsuddin Arsyad, pengusaha yang masih terhitung sepupunya. Pebisnis batu bara di Kalimantan yang populer dipanggil Haji Isam ini adalah mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019. Bersemangat berbisnis dengan Isam, Menteri Amran turun ke lapangan sendiri mengurus perizinan perusahaan sang Haji.

Dengan dalih membuat terobosan, Amran menerabas pelbagai penghalang. Area konsesi perusahaan Haji Isam di Bombana, Sulawesi Tenggara, misalnya, sebetulnya tak cocok untuk dijadikan kebun tebu. Dalam rancangan tata ruang wilayah kabupaten ataupun provinsi, Bombana merupakan wilayah peternakan sapi karena lahannya berupa sabana dan merupakan area pertambangan yang minim hara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi, sejak 2012, ladang Bombana merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian dalam mengembangbiakkan 3.454 ekor sapi oleh 400 peternak. Tapi, oleh perusahaan Isam, peternak dan penduduk desa disingkirkan. Perusahaan Isam memakai aparat kepolisian untuk memaksa penduduk angkat kaki dari lokasi. Amran bahkan tak menoleh ke Konawe Selatan, lokasi lain dekat Bombana yang sebetulnya lebih cocok untuk kebun tebu, selain lebih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Tak sulit menduga apa yang kemudian terjadi. Tanah Bombana menghasilkan tebu yang kontet. Hitung-hitungan kapasitas giling dan produksi gula meleset bahkan sebelum pabriknya beroperasi. Amran lalu kembali ke cara lama yang mudah: impor gula mentah. Penerima jatah kuota impor gula adalah sepuluh perusahaan yang menanam duit untuk membuka ladang tebu yang kemudian gagal. Pemerintah menyebut aksi bagi-bagi jatah ini sebagai insentif kesediaan membangun pabrik gula.

Bisnis lancung di balik rencana swasembada gula ini jelas tak bisa dibiarkan. Meski impor gula diizinkan, penyelenggaraan yang tak transparan jelas bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Alih-alih mencapai swasembada, proyek gula Bombana malah berpotensi mendatangkan bencana lingkungan dan konflik sosial. Presiden Jokowi hendaknya mawas diri: aksi main tabrak dan mengabaikan rambu-rambu dalam mengejar target pembangunan boleh jadi akan mendatangkan celaka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.