Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dari Perang Dagang ke Perang Mata Uang

image-profil

image-gnews
Mata uang dollar Amerika dan Yuan Cina. REUTERS/Jason Lee/Illustration/
Mata uang dollar Amerika dan Yuan Cina. REUTERS/Jason Lee/Illustration/
Iklan

Tri Winarno
Pengamat kebijakan ekonomi

Perang dagang lanjutan antara Amerika Serikat dan Cina semakin membara setelah Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap impor barang dari Cina senilai US$ 300 miliar, yang selama ini belum menjadi target Trump.

Otoritas Cina kemudian membiarkan mata uangnya, renminbi, terjun bebas di bawah batas psikologis 7 yuan renminbi per dolar Amerika. Pemerintahan Trump dengan spontan bereaksi dengan menuduh Cina sebagai "manipulator mata uang". Para pakar menilai perang mata uang sudah dimulai, sehingga para investor seketika mengguncang pasar saham dan pasar keuangan internasional pada titik yang mengkhawatirkan, meskipun rencana kenaikan tarif tersebut akan efektif dimulai pada 1 Desember 2019, diundur dari rencana pada 1 September 2019.

Pelabelan Amerika Serikat terhadap Cina sebagai manipulator mata uang tersebut sebenarnya kurang tepat. Yang benar, Bank Rakyat Cina, bank sentral Cina, menyerah terhadap tekanan pasar uang karena Trump mengumumkan untuk mengenakan tarif impor tambahan baru kepada Cina.

Berdasarkan teori ekonomi, tarif tidak akan meningkatkan neraca perdagangan seperti yang dibayangkan oleh Trump karena nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar. Maka, untuk mengimbangi tarif, nilai tukar secara otomatis akan mengalami depresiasi, persis yang dialami oleh renminbi baru-baru ini. Karena tarif berdampak pada penurunan konsumen Amerika dalam membeli produk impor Cina, permintaan terhadap renminbi akan melemah dan nilai tukar renminbi akan jatuh.

Sebenarnya, tugas untuk mengevaluasi apakah mitra dagang Amerika Serikat melakukan "manipulasi mata uang" merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan Amerika dengan memakai dua kriteria. Pertama, berdasarkan ketentuan Dana Moneter Internasional bahwa negara tersebut mengintervensi secara terus-menerus agar mata uangnya terdepresiasi. Kedua, negara tersebut mempunyai surplus transaksi berjalan yang sangat besar akibat depresiasinya. Kenyataannya, kedua kriteria tersebut tidak terjadi pada kebijakan ekonomi Cina saat ini.

Tuduhan Trump yang sembrono itu akan berdampak melemahkan citra lembaga Amerika yang bernorma dan profesional serta mencederai kredibilitas institusi, bahkan merendahkan wibawa hukum Negeri Abang Sam.

Memang benar, dalam selang waktu tertentu, otoritas Cina menjaga agar renminbi secara substantif undervalued. Dari 2004 sampai pertengahan 2014 dan khususnya dalam rentang 2004-2008, Bank Rakyat Cina mengintervensi secara signifikan untuk memperlambat apresiasi renminbi yang didorong oleh kekuatan pasar yang sangat masif. Namun, selama sepuluh tahun tersebut, renminbi masih diapresiasi sebesar 30 persen terhadap dolar Amerika dan puncaknya renminbi terkuat pada 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian terjadi perubahan arah angin dan sentimen pasar berubah menekan renminbi. Selama lima tahun lalu, berlawanan dengan tuduhan Trump dan politikus Amerika, otoritas Cina telah mengintervensi secara besar-besaran untuk memperlambat depresiasi renminbi yang masif. Pada 2015 dan 2016, Bank Rakyat Cina telah menggelontorkan cadangan devisa sebesar US$ 1 triliun (dari total cadangan devisanya sebesar US$ 4 triliun) dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat nilai tukar renminbi. Itu merupakan intervensi valuta asing terbesar dalam sejarah modern.

Keputusan pemerintah Cina baru-baru ini, yang membiarkan renminbi melemah, memang disengaja untuk merespons kebijakan tarif Trump terbaru. Tapi dalam waktu bersamaan Cina masih tetap prihatin akan kemungkinan mata uangnya tergelincir semakin jauh dengan cepat, sehingga mengguncang pasar uangnya dan pasar uang internasional.

Sementara itu, Trump ahli dalam menuduh orang lain, melakukan pelanggaran yang dia sendiri lakukan. Sambil menuduh Cina sebagai manipulator mata uang, dia sebenarnya sengaja melemahkan dolar. Secara terbuka, ia menekan The Fed, bank sentral Amerika, agar menurunkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin dengan alasan bahwa, pada zaman Obama saja bunganya nol persen, masak pada zaman dia bunganya semakin naik.

Trump jelas melihat dunia sebagai permainan depresiasi mata uang untuk meningkatkan daya saing produk-produknya. Bahkan Trump mempertimbangkan kemungkinan untuk mengintervensi langsung ke pasar valuta asing guna melemahkan dolar. "Saya dapat melakukan itu dalam dua detik kalau mau," kata dia. Namun langkah tersebut sulit terwujud.

Kalau Amerika sekarang melakukan perang mata uang dengan Cina, Amerika dipastikan tidak akan mampu membuat dolar terdepresiasi karena Kementerian Keuangan Amerika memiliki sumber daya terbatas dibandingkan dengan Cina dalam mengintervensi pasar valuta asing. Selain itu, seberapa pun besar tekad Trump untuk mendepresiasikan dolar, investor akan terus merespons dengan menumpuk dolar, sehingga dolar akan semakin terapresiasi.

Berdasarkan kaidah ekonomi internasional, sebenarnya dampak ekonomi perang mata uang kurang merusak dibandingkan dengan perang dagang. Sebab perang mata uang akan disertai dengan kebijakan moneter yang semakin longgar dan akan berdampak positif terhadap negara berkembang, sedangkan perang dagang yang mengglobal akan mengerdilkan ekonomi global serta memicu pesimisme di pasar uang dan pasar modal.

Dolar memang dilematis. Tidak hanya bagi negara asing, tapi juga bagi presidennya sendiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.