Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Busana Daerah

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo setelah pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Jokowi hadir mengenakan baju adat Bali bernuansa hijau. Foto: Johannes P. Christo
Presiden Joko Widodo setelah pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Jokowi hadir mengenakan baju adat Bali bernuansa hijau. Foto: Johannes P. Christo
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Busana daerah, atau juga disebut pakaian adat, semakin populer. Yang berjasa mempopulerkan adalah Presiden Joko Widodo. Beliau membawa busana daerah ke acara resmi 17 Agustusan di Istana Merdeka. Bahkan yang berbusana terbaik diberi hadiah sepeda, seolah-olah pakaian adat yang beragam itu bisa dipertandingkan mana yang lebih bagus.

Jokowi pun memakai busana adat dalam lawatannya ke luar negeri. Dengan pakaian kebesaran raja-raja di kawasan Klungkung, Bali, Jokowi berkunjung ke Kerajaan Malaysia, memeriksa barisan tentara kerajaan. Mengagumkan, padahal di Bali sendiri baju kebesaran masa lalu itu kini hanya dijadikan baju pengantin. Maklum, tak ada lagi raja.

Para gubernur pun tak mau kalah mengikuti jejak presidennya. Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan peraturan tentang "hari berbusana adat" pada September tahun lalu. Semua karyawan, baik swasta maupun aparat sipil negara (ASN); pelajar; dan masyarakat umum wajib berpakaian adat setiap Kamis. Perkecualian hanya untuk petugas yang sulit bekerja dengan pakaian adat, seperti petugas pemadam kebakaran.

Provinsi Jawa Tengah mengikuti Bali. Mulai awal Agustus lalu, Gubernur Ganjar Pranowo juga mengeluarkan edaran untuk berbusana adat, namun khusus untuk ASN. Hari berbusana adat itu juga berlaku setiap Kamis.

Baca Juga:

Yang menarik, kementerian pun ikut mewajibkan ASN berpakaian adat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta ASN berpakaian adat setiap Selasa, mulai pekan ini. Tak ada yang keberatan. Malah karyawan wanita menyebut dirinya lebih anggun dari biasanya.

Seirama dengan itu, muncul gerakan mengenakan kebaya. Tentu untuk para wanita karena gerakan ini bukan lucu-lucuan. Bahkan sudah berdiri Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia yang diketuai Rahmi Hidayati. Dalam diskusi bertajuk "Indonesia Berkebaya", Rahmi bahkan punya ide dengan menggagas Hari Berkebaya Nasional. Luar biasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kebaya memang bukan busana daerah tertentu. Kebaya sudah milik Nusantara atau bahkan sudah mendunia. Apa bedanya kebaya Sunda dengan kebaya Jawa atau kebaya Bali? Para pramugari Nusantara mengenakannya sudah lama, juga oleh pramugari Malaysia dan Singapura. Meski demikian, kebaya rancangan desainer kondang Anne Avantie tetap menggegerkan jagat kebaya karena mengkombinasikan sulaman, brokat, dan batik. Kebaya "Ibu Pertiwi" ini dipakai pramugari Garuda.

Busana mencerminkan budaya. Hampir semua negara punya budaya khas dalam berbusana yang dilindungi undang-undang dan wajib digunakan dalam hal tertentu. Jadi gerakan berbusana daerah memang perlu.

Tak usah ada perlawanan, apakah lantaran tak suka melihat keanggunan perempuan ataupun alasan agama. Toh, musuh busana adat ini sudah ada, yakni helm. Apa hubungannya?

Begini kisahnya. Busana adat bukan sekadar pakaian yang melekat di badan, tapi juga hiasan yang ada di kepala. Bisa cuma menyanggul rambut atau ada pernak-pernik semacam mahkota di kepala. Lalu, jika berpakaian adat sambil naik sepeda motor, bagaimana memasang helm?

Pekan lalu dimulai Operasi Patuh Jaya, dan polisi tak lagi memberi dispensasi untuk pengendara sepeda motor yang tak menggunakan helm. Puluhan orang di Bali kena tilang karena melaksanakan kewajiban memakai busana adat. Seorang senator mendatangi markas polisi meminta dispensasi tanpa helm saat berbusana adat. Khusus di perkotaan yang jarak tempuhnya pendek dan macet pula. Polisi tak mengizinkan karena sanggul tak melindungi kepala jika ada kecelakaan. Apa perlu di setiap kantor, sekolah, dan pura ada kamar ganti untuk memakai sanggul? Ealah...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

17 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

25 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

29 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

44 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

45 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.