Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Operasi Senyap Merobohkan KPK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK
Iklan

Lagu usang upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali terdengar dari Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh fraksi di DPR sepakat mengesahkan usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Draf usulan revisi dari Badan Legislasi DPR telah menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR.

Munculnya RUU KPK ini bak operasi senyap. Secara mendadak, DPR mengagendakan rapat paripurna untuk membahas usulan Badan Legislasi perihal revisi undang-undang ini, kemarin. Tanpa hambatan, rapat paripurna DPR pun memuluskan usulan ini.

Inilah tusukan mematikan bagi KPK. Ada enam substansi revisi yang disepakati DPR untuk melumpuhkan KPK. Dari enam itu, yang paling krusial adalah pelemahan kedudukan KPK. Lembaga antirasuah ini akan menjadi "bawahan" eksekutif atau pemerintahan. Padahal, selama ini, KPK merupakan lembaga ad hoc independen yang bukan bagian dari pemerintah.

Poin krusial lain soal penyadapan. Selama ini KPK memiliki wewenang penuh untuk menyadap dan hal itu menjadi instrumen efektif guna mengungkap kasus korupsi. Jika revisi UU KPK disetujui, KPK nantinya hanya boleh melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

Padahal lembaga baru di dalam KPK yang kelak beranggotakan lima orang itu justru mencampuradukkan kewenangan pengawasan terhadap lembaga dengan pengawasan terhadap kewenangan pro yustisia. Potensi bakal terjadinya kebocoran dalam upaya KPK melakukan penyadapan juga kian besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain substansi rancangan undang-undang bermasalah, prosedur pembahasannya menyimpang dari ketentuan. Pengesahan RUU KPK inisiatif DPR ini melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan ini menyebutkan, pembahasan RUU harus dimulai dari tahap perencanaan dalam program legislasi nasional dan dalam prioritas legislasi tahunan. Itu semua tidak dilakukan.

Munculnya RUU KPK ini kian misterius karena ternyata juga tak masuk dalam dokumen evaluasi penanganan RUU program legislasi nasional prioritas pada 1 Agustus lalu. Bahkan draf RUU KPK ini tidak ada dalam keputusan rapat pimpinan Badan Legislasi DPR pada 19 Agustus lalu.

Upaya sistematis melemahkan KPK juga kian terasa ketika agenda pengesahan RUU KPK berjalan seiring dengan proses seleksi calon pemimpin KPK. Ketika perhatian publik terfokus pada diajukannya calon-calon bermasalah ke DPR oleh presiden, tiba-tiba Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang KPK. Ini mirip dengan kejadian empat tahun lalu. Di tengah fokus publik pada seleksi calon pemimpin KPK, Dewan juga ngotot merevisi UU KPK.

Kini, ketika DPR satu suara untuk melemahkan KPK, bola pemberantasan korupsi ada di tangan Presiden Joko Widodo. Presiden diuji keberaniannya untuk menolak keinginan fraksi-fraksi di DPR. Anehnya, justru fraksi-fraksi dari partai pendukung pemerintahlah yang menjadi inisiator revisi UU KPK ini. Jika Presiden kelak menerbitkan surat presiden yang menyetujui pembahasan RUU KPK ini, bakal tamatlah riwayat KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

23 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024