PRESIDEN Joko Widodo harus menghentikan rencana memindahkan ibu kota negara. Sederet alasan yang ia sampaikan ketika mengumumkan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru justru menunjukkan gagasan ini tidak perlu diwujudkan. Langkah itu bisa menjadi blunder terbesar Jokowi di periode kedua kepemimpinannya.
Rencana relokasi ibu kota pun terkesan tidak transparan. Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diputuskan secepat kilat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bahkan baru menyetorkan hasil kajian pemindahan ibu kota negara kepada Jokowi empat hari sebelum pengumuman. Detail analisis yang diklaim disiapkan selama tiga tahun tersebut masih misterius karena tak diungkap ke publik. Maka pantas kita menyebut keputusan ini serampangan.
Pemindahan ibu kota negara memang bukan hal tabu. Seabad terakhir, sedikitnya 30 negara memindahkan pusat pemerintahan dengan alasan yang beragam. Brasil, misalnya, memboyong ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia dengan alasan pemerataan pembangunan. Rezim militer Myanmar merelokasi pusat pemerintahan ke wilayah yang terisolasi untuk mempertahankan kekuasaan.
Lantas, apa argumen pemerintah membangun ibu kota baru? Sayangnya, penjelasan Jokowi mirip isi presentasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dibeberkan dalam sejumlah acara diskusi: dangkal dan cenderung lari dari persoalan. Rencana pemindahan ibu kota baru senilai Rp 466 triliun itu berdasarkan alasan bahwa Jakarta dan wilayah Jawa terlalu padat penduduk, macet, serta terancam mengalami krisis air tanah. Pemerintah seharusnya mengatasi semua persoalan ini, bukan meninggalkannya dengan membikin ibu kota baru.
Dalih bahwa pemindahan ibu kota demi pemerataan dan keadilan pembangunan juga tidak masuk akal. Jika mampu menerapkan strategi yang tepat, kita bisa mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa harus memindahkan ibu kota. Yang mendapat manfaat langsung secara ekonomi akibat ibu kota baru toh hanya Kalimantan Timur, bukan semua provinsi di luar Jawa.
Ketimbang dipakai untuk memindahkan ibu kota, sebagian anggaran ratusan triliun rupiah itu lebih baik digunakan buat membenahi Jakarta dan wilayah Jawa. Sebagian lagi bisa dipakai untuk menerapkan strategi pemerataan pembangunan di provinsi-provinsi yang tertinggal.
Elite politik dan birokrat di lingkaran kekuasaan tak sepatutnya membiarkan Presiden Jokowi mengambil keputusan yang keliru dan sekadar buat gagah-gagahan. Mereka semestinya malu sekaligus berterima kasih kepada ekonom senior sekaligus mantan menteri Emil Salim dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang tetap jernih berpikir dengan menolak keras rencana pemindahan ibu kota. Emil bahkan menilai keputusan itu tidak bertanggung jawab karena meninggalkan persoalan di Jakarta.
Pemerintah harus mengkaji lagi dan mengungkap detail rencana pemindahan ibu kota negara ke publik. Besarnya ongkos yang harus ditanggung negara, juga dampak ekologi yang bakal dipikul calon ibu kota baru, perlu dibeberkan. Sejarah mencatat relokasi ibu kota di banyak negara tak selalu berjalan mulus dan sukses. Korupsi justru menjamur di proyek-proyek pembangunan metropolitan baru.
Dewan Perwakilan Rakyat pun perlu bersikap kritis terhadap rencana pemindahan ibu kota. Keputusan penting ini seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian kita dan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan segelintir elite penguasa yang diuntungkan atas proyek relokasi ibu kota.
