Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ibu Kota

image-profil

Oleh

image-gnews
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai didatangi para pencari tanah, Selasa, 3 September 2019.
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai didatangi para pencari tanah, Selasa, 3 September 2019.
Iklan

Ibu kota mengatakan banyak hal. Sebuah metonim. Ia sering menggantikan kata yang menunjuk tempat keadilan ditentukan. Tapi tak jarang ia juga kata lain asal kesewenang-wenangan dan kesalahan. Atau sebaliknya: cikal-bakal kegemilangan.

Demikianlah "Jakarta", sudah sekitar satu abad, bukan lagi nama wilayah tempat hidup manusia dan benda-benda. Dalam percakapan tertentu, ia justru tak kasatmata: bukan lagi deretan gedung kaku pemerintah, monumen yang bangga, boulevard yang lebar, masjid yang megah. Ia abstrak: "Jakarta" adalah sebuah konsep, seperti ketika orang mengatakan, "Jakarta menyetujui resolusi ASEAN." Ia sebuah abstraksi dari jaringan dan proses yang kompleks, yang berlangsung di atas sebuah abstraksi lain: "pemerintah pusat".

Sebagai konsep, Jakarta adalah "Indonesia"-sebagaimana "Gedung Putih" adalah Amerika Serikat, karena di sanalah posisi, bukan letak geografis, Presiden Amerika Serikat.

"Posisi": juga sebuah konsep.

Kata "ibu" dalam "ibu kota" adalah metafor untuk menggambarkan konsep itu: posisi yang tunggal dalam sebuah peta politik-sebanding dengan "ibu" dalam sebuah keluarga. Dari sini diasumsikan pengaruh menyebar. Di sini dianggap letak asal energi, kekuatan dan kekuasaan, yang ikut memberi bentuk kehidupan di luar dirinya.

Tapi tak pernah ada asal yang tunggal dalam biografi sebuah negeri. Percakapan memang perlu penyederhanaan. Tapi ekonomi komunikasi itu, jika kita telaah, mengandung asumsi yang umumnya meleset.

Ketika kita menyebut "ibu kota"-juga "pemerintah", juga "Indonesia", juga "bangsa", juga "masyarakat Indonesia"-kita memproyeksikan sesuatu yang tanpa detail dan tanpa kontradiksi. "Jakarta" disamakan dengan "pusat", dan "pusat" disamakan dengan "pemerintah X", dan "X" disamakan dengan, misalnya, "Jawa". Jakarta = Pusat = Pemerintah = Jawa. Tak ada selisih.

Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Wamena, Papua, bersama Margaret Scott, penulis untuk The New York Review of Books, dan Akiko Tsuru, seorang teman aktivis dari Jepang. Kami bagian dari orang-orang yang cemas akan luasnya represi rezim Soeharto terhadap ketidakpuasan politik di Papua (dan di mana saja di Indonesia waktu itu). Hari itu kami mencoba menghubungi para tahanan politik yang disekap.

Pengacara mereka, seorang anak muda Papua, menganjurkan kami menyamar agar bisa lancar masuk ke penjara. Maka Margaret Scott mengaku sebagai wakil Gereja Methodis dan saya pastor Katholik. Akiko memilih berada di luar.

Di halaman kamar tahanan, seorang tokoh OPM mengemukakan alasan perlawanannya. Saya memahami kemarahannya, tapi pada satu bagian, kalimat yang dipilihnya seperti belum selesai. "Kami," katanya, "marah besar karena banyak orang Papua dibunuh dan ditindas orang Jawa."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya dengarkan sampai statemennya selesai, lalu saya-yang biasa cerewet dalam hal bahasa-mencoba mengoreksi: "Bukan orang Jawa, Pak, tapi Orde Baru." Di tahun 1965, kata saya pula, juga banyak "orang Jawa" dibunuh Orde Baru dan pendukungnya.

Ia terdiam. Mungkin menyadari kekeliruannya, mungkin ia tak menyetujui kata-kata saya. Yang pasti, kami tak berbantah; kami tak sempat. Saya dan kawan-kawan harus pergi karena polisi penjaga sudah menegur....

Sambil berjalan keluar, saya sadar ada yang rancu yang belum diluruskan. Apa arti "Jawa"? "Jakarta"? Dan apa arti "Jakarta"? Tempat rezim Soeharto? Tempat orang "Jawa" sebagai "suku"? Apa arti sebuah "suku?" ....

Kerancuan terjadi karena kita bertolak dari salah lihat: sebenarnya tak ada himpunan sosial-politik yang, meskipun bernama satu, secara hakiki sama, tetap, tak berubah. Dalam perjalanan sejarahnya akan tampak ia justru sebuah kekurangan: tak punya struktur yang kekal, tak punya fondasi yang menyatupadukan, hukum yang niscaya siap. Bukan cuma Jawa, Papua, Indonesia. Juga Amerika Serikat, Jepang, bahkan Vatikan.

Masing-masing sebuah kekurangan; maka dalam tubuh itu faksi atau elemen yang berbeda-beda-kadang-kadang tak kentara-berjuang untuk memberi bentuk pada keseluruhan himpunan. Mereka mementaskan diri sebagai pembawa kepentingan bersama. Bersama itu, kekuasaan muncul di arena. Pada suatu tahap, hegemoni (untuk memakai pengertian Laclau) akan tercapai oleh faksi A di atas faksi-faksi lain. Maka A pun bisa menganggap diri mewakili himpunan sosial-politik itu, baik itu sebuah imperium maupun sebuah kecamatan.

Posisi "mewakili" itu penting untuk menciptakan identitas kolektif ketika sebuah himpunan sosial-politik majemuk dan retak-retak. Tapi "wakil" mengandung arti yang sering dilupakan: ia mewakili justru karena ada yang tak dapat dihadirkan. Ia sebenarnya rentan.

Sebab yang diwakilinya adalah wujud nyata yang rumit. Di kerumitan itu, tiap wakil selalu mengabaikan unsur-unsur dalam tubuh yang-diwakili yang tak menonjol, mungkin lemah, setidaknya dalam satu masa. Di sini kita diingatkan lagi akan ketaklengkapan dan kekurangan yang endemik itu-yang disebut "ketidakadilan", yang selalu menuntut, yang memicu perjuangan politik dan demokrasi dalam tiap res publica.

Dalam proses itu, "ibu kota" tak lagi berperan konstruktif dari dalam mithologi politik. Tapi sejak semula ia memang bukan ibu yang di telapak kakinya ada surga.

Goenawan Mohamad

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.