Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menakar Wacana Dialog Papua

image-profil

image-gnews
Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia
Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

Letnan Jenderal (Purnawirawan) Bambang Darmono
Ketua Dewan Pembina Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies dan mantan Kepala UP4B

Saat ini, wacana dialog Papua sedang hangat dibicarakan. Dialog memang merupakan cara yang ideal di alam demokrasi. Ada pertukaran gagasan secara timbal balik, jujur, dan terbuka sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan, disharmoni, dan konflik. Berbagai konflik dunia juga diselesaikan dengan dialog, seperti dialog pemerintah Kolombia dan pemberontak Fark, juga dialog pemerintah Nigeria dalam kasus Boko Haram. Konflik Aceh selama 30 tahun pun akhirnya diselesaikan melalui dialog.

Bagaimana dengan peluang dialog Papua? Harus dicatat, dialog hanya dapat dilaksanakan dengan prakondisi dan kondisi tertentu, baik internal maupun para pihak.

Setelah reformasi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 menghendaki penyelesaian konflik di Aceh dan Papua dilakukan secara damai. Presiden Habibie, dalam dialog dengan 100 warga Papua, mengatakan, "Kalian boleh minta apa saja, yang penting jangan minta merdeka." Walaupun belum menyelesaikan permasalahan, langkah Presiden Habibie harus diapresiasi karena dialog tersebut setidaknya menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dialog juga diupayakan. Tercatat dialog dengan tokoh-tokoh gereja diselenggarakan dua kali, yaitu pada 16 November 2011 dan 1 Februari 2012. Barangkali secara jelas hanya Pak SBY yang bisa menjelaskan mengapa cuma tokoh gereja yang dilibatkan. Tapi, bagi masyarakat Papua, pastor atau pendeta adalah gembala. Perkataan dan pernyataannya menjadi referensi dan dipatuhi. Benarkah?

Saya pernah terlibat dalam berbagai upaya dialog Papua, baik sebagai bagian dari delegasi Indonesia dalam pertemuan informal maupun ditugasi Presiden SBY bersama Farid Husain dan Felix Wanggai. Kami berkomunikasi dengan kelompok-kelompok di Papua. Dari pengalaman tersebut, ada satu hal yang harus dipahami, yaitu tidaklah mudah menentukan wakil Papua dalam dialog. Padahal kepada dan di tangan merekalah kehendak dan kompromi didelegasikan.

Konferensi Damai di Universitas Cenderawasih, 5-7 Juli 2011, adalah puncak kegiatan konsultasi publik kelompok Jaringan Damai Papua (JDP). Acara tersebut merupakan upaya mencari jalan untuk mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Papua. Diskusi berjalan panas ketika menyangkut empat hal, yaitu fasilitator, mediator, bahasa, dan syarat juru runding. Melalui proses yang alot, keempat hal disepakati, kecuali satu: siapa yang menjadi juru runding. Konferensi pun gagal.

Dalam buku Merajut Harmoni Membangun Papua, saya mencermati dan mengupas struktur masyarakat Papua. Dengan 252 suku dan gereja yang banyak, struktur masyarakat Papua tidak berbentuk kerucut atau piramida. Setiap suku di Papua bersifat otonom. Tidak ada satu pun suku yang dapat mensubordinasi suku lainnya.

Belum lagi hubungan yang rentan di antara kelompok-kelompok bersenjata yang jumlahnya tidak sedikit dan tidak satu komando: Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan kelompok yang melakukan perlawanan dari luar negeri, seperti United Liberation Movement for West Papua, West Papua National Coalition for Liberation, dan Federal Republic of West Papua. Kondisi inilah yang menjadi kesulitan utama dalam menentukan wakil Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pertemuan di Istana pada 1 Februari 2011, 12 tokoh gereja yang dimotori oleh pastor Neles Tebay ditantang SBY untuk menyiapkan dialog Papua. Sampai akhir masa bakti pemerintahan SBY pada 2014, tantangan itu tidak terjawab.

Demikian pula ketika Presiden Jokowi menghendaki Neles Tebay mempersiapkan dialog sektoral. Sebagian masyarakat Papua yang menghendaki referendum, seperti KNPB, justru melihat Tebay sedang menjalankan agenda Jakarta untuk terus berkuasa di Papua. Kecurigaan yang berlebihan ini bisa dipahami. Kebekuan dialog Jakarta-Papua tetap belum bisa dicairkan.

Pemerintah sebetulnya telah berupaya melaksanakan dialog dengan berbagai kelompok. Persoalannya, hambatan dialog justru selalu datang dari pihak dan kelompok yang melakukan perlawanan untuk tujuan kemerdekaan Papua. Pihak ini belum mampu menentukan wakil mereka untuk berdialog.

Kini wacana dialog muncul kembali setelah terjadi kerusuhan Jayapura. Jika dialog Aceh berhasil, mengapa Papua tidak? Satu hal yang harus dipahami, Aceh memiliki Hasan Tiro, yang mempersatukan Gerakan Aceh Merdeka. Siapa pemersatu di Papua?

Persoalan lain adalah substansi dialog. Ada kesenjangan yang sangat lebar antara Jakarta dan Papua dalam hal status politik Papua yang ditetapkan dalam Resolusi PBB 2504. Resolusi ini tidak diakui oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Status politik Papua telah berubah menjadi ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bagi OPM, Papua merdeka sejak 1 Desember 1961, sehingga OPM hanya mau menawarkan referendum.

Kedua kondisi tersebut, yakni persoalan wakil dan substansi dialog, menciptakan jurang yang sangat lebar. Keduanya memerlukan kemauan politik dan perhatian pemerintah yang tidak business as usual. Keberanian, ketegasan sikap, dan kebijaksanaan melihat realitas persoalan yang kompleks sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus berfokus pada penyelesaian Papua, bukan hanya menjadikannya sambilan seperti yang terasa selama ini. Harus ada upaya ekstra terhadap persoalan substansial di tengah perkembangan lingkungan strategis di luar dan dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila ada lembaga yang menangani secara khusus dan membantu presiden menemukan kebijakan yang solutif serta berfungsi untuk merancang, mengkondisikan, dan mempersiapkan dialog.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024