Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pergolakan dan Otonomi Khusus Papua

image-profil

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Papua mengikuti aksi damai Papua Cinta Indonesia di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin, 2 September 2019. Aksi yang diikuti warga Papua yang tinggal di Solo dan warga setempat tersebut untuk menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Foto: Bram Selo Agung
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Papua mengikuti aksi damai Papua Cinta Indonesia di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin, 2 September 2019. Aksi yang diikuti warga Papua yang tinggal di Solo dan warga setempat tersebut untuk menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Foto: Bram Selo Agung
Iklan

Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan
Peneliti Senior di Badan Keahlian DPR

Mengapa setelah hampir dua dasawarsa otonomi khusus berlangsung Papua masih bergolak? Hipotesisnya, jika setiap tahun dana otonomi khusus yang mengalir dan meningkat terus sejak 2002-yang hingga 2019 dengan dana tambahan infrastruktur mencapai lebih-kurang Rp 115 triliun-telah efektif digunakan bagi pembangunan kesejahteraan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia, seharusnya protes generasi muda Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah tidak perlu terus terjadi. Nyatanya, sekalipun berbagai riset tentang konflik Papua telah dilakukan, terutama yang intensif dan membumi oleh Muridan, perbaikan kebijakan otonomi khusus masih langka.

Saat ini adalah masa rawan di bumi Papua. Usia otonomi khusus Papua akan berakhir kurang dari dua tahun sehingga menjadi pertaruhan apakah kebijakan afirmatif dan murah hati itu diperpanjang atau tidak. Sukses dan murah hati untuk pihak mana akan menjadi penentu perpanjangan keputusan oleh pemerintah pusat. Logis saja, setiap manuver dukungan atau resistan kepada pusat kerap dikaitkan dengan nasib kebijakan otonomi khusus yang sangat lukratif ini.

Penolakan atas kedatangan Gubernur Lukas Enembe ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya ada hubungannya dengan persoalan otonomi khusus ini. Enembe tidak mau kehilangan kebijakan yang lukratif bagi siapa saja di Papua, terutama elite pemerintah dan birokrasi daerah.

Namun janganlah naif. Di luar mereka, ada pihak lain, termasuk kalangan pemberontak atau generasi baru, yang naif dan resistan. Orang luar Papua juga diuntungkan. Sebab, selama hampir dua dasawarsa, dana otonomi khusus itu diberikan seperti cek terbuka, yang bisa digunakan untuk apa saja, tanpa perencanaan anggaran yang baik dan saksama, juga tanpa pengawasan. Bila demikian, apakah masih pantas dikatakan sebagai sebuah kebijakan pembangunan yang afirmatif dan partisipatif?

Lalu mengapa generasi baru muda Papua memberontak dan mengamuk? Dapat diperkirakan, "efek merembes ke bawah" dari kebijakan pembangunan kapitalis yang kelihatan begitu sosialis ini amat terbatas dibandingkan dengan penderitaan rakyat Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hampir Rp 200 triliun telah dialirkan ke bumi Papua oleh pemerintah pusat sampai saat ini. Namun laporan riset mutakhir LIPI, CSIS, dan Katharina (2018) mengungkapkan kondisi mereka yang kian termarginalkan oleh praktik pembangunan. Mereka semakin tersudut oleh kaum migran, baik secara jumlah maupun kualitas, akibat pembangunan fisik yang membuka wilayah mereka dari keterisolasian, terutama dengan pembangunan jalan raya Trans-Papua, eksploitasi tambang dan sumber daya alam lain, pembukaan lahan secara masif, juga aplikasi model pembangunan kapitalis yang berorientasi ke pasar dunia, seperti industri kelapa sawit.

Adapun integrasi yang telah tercipta, bukan yang semu atau direkayasa, di wilayah seperti Fakfak telah membantu pemerintah daerah, terutama aparat keamanan, meredam konflik. Dengan demikian, konflik vertikal, yang sempat berkembang menjadi konflik horizontal seperti di Ambon, dapat segera diatasi.

Kehadiran kaum migran memang telah membantu dalam stabilisasi keamanan, tapi peningkatan transmigrasi, sebagaimana yang diinginkan aparat keamanan, tidak boleh dianggap sebagai solusi keamanan. Keputusan itu justru dapat menimbulkan komplikasi baru, yakni memarginalkan orang asli Papua dengan lebih luas lagi. Yang justru harus dilakukan adalah mendorong integrasi masyarakat secara alami lewat perkawinan lintas kelompok atau suku, melampaui batas-batas primordial lainnya.

Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang? Evaluasi otonomi khusus Papua harus dilakukan sebelum diputuskan diperpanjang pada tahun depan (2021) dengan kesediaan menerima masukan dari pemangku kepentingan yang beragam, juga kritis. Libatkan kalangan peneliti dan batasi kebijakan yang bisa memperdalam disintegrasi, seperti pembangunan fisik yang tidak kondusif dengan kapasitas orang asli Papua.

Mengeliminasi resistansi, terutama berbagai kelompok kriminal bersenjata, tidak perlu dengan kebijakan represif atau yang bisa membuat penduduk Papua justru kian termarginalkan. Membuka wilayah Papua dengan pembukaan hutan dan lahan secara masif bukan satu-satunya solusi untuk menghabisi kaum pemberontak. Segala kebijakan represif adalah tindakan yang tidak cerdas dan putus asa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024