Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemberdayaan Perempuan Versus Ketahanan Keluarga

image-profil

image-gnews
Pemberdayaan Perempuan Versus Ketahanan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan Versus Ketahanan Keluarga
Iklan

Ani Soetjipto
Dosen Program Pascasarjana Kajian Gender Universitas Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mendadak melontarkan rencana mengganti nomenklatur kementeriannya menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga. Wacana pergantian nama ini sungguh membahayakan dan merisaukan karena sama saja dengan membuat langkah mundur dalam mendomestifikasi dan menempatkan perempuan sebagai obyek.

Mari kembali pada dasar pembentukan kementerian tersebut. Kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari mandat perjuangan perempuan di tingkat global dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) oleh Indonesia, 35 tahun lalu. Sejak didirikan pada 1978, kementerian ini sudah empat kali berganti nama, dari Kementerian Urusan Peranan Wanita, Kementerian Peningkatan Peranan Wanita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, hingga kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Kita memang melihat sejumlah kemajuan pada kinerja KPPA, seperti kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, kebijakan pengarusutamaan gender, penguatan dan anggaran yang responsif gender, hingga mendekatkan akses perempuan pedesaan dalam program-program pembangunan. Namun kita juga melihat tantangan berat pemberdayaan perempuan Indonesia yang belum direspons optimal oleh KPPA. Setelah 20 tahun reformasi, masih ada rapor relatif merah untuk angka perkawinan anak, angka kematian ibu, stunting, kelaparan, ruang hidup yang tergusur, juga masalah perempuan petani dan buruh migran perempuan.

Lebih merisaukan lagi, kita menghadapi konservatisme agama. Nilai konservatisme agama celakanya banyak dibenturkan dengan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Pengaruh konservatisme dan fundamentalisme meluas ke semua kalangan, termasuk ke berbagai institusi pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, hingga ke pertahanan negara.

Masalah ini sungguh serius. Pemikiran konservatisme agama dan fundamentalisme menggugat kesetaraan dan keadilan gender, hal yang ada dan diperjuangkan sejak republik ini berdiri. Perempuan Indonesia sudah berjuang di ruang publik jauh sebelum negara ini hadir. Perjuangan itu terus berlanjut dan tak pernah surut hingga saat ini.

Komite CEDAW PBB pada 2012 memberikan catatan kritis tentang menguatnya konservatisme di Indonesia. Catatan ini menyoroti bukti empiris tak terbantahkan, yakni adanya peraturan daerah syariah yang mendiskriminasi perempuan di Aceh. Hingga hari ini, situasi menguatnya konservatisme makin mengkhawatirkan dengan adanya segregasi sosial setelah pemilihan presiden 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diskursus mengubah nama KPPA menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga, dalam konteks menguatnya konservatisme, sungguh membahayakan. Pergantian nama ini merupakan bagian dari agenda kembali mendomestifikasi perempuan Indonesia. Kita sungguh tidak bisa menerima dan perlu menolak gagasan tersebut, yang mengecilkan kembali peran perempuan hanya pada lingkup privat dan domestik, urusan anak dan rumah tangga.

Kita tentu setuju dengan pentingnya ketahanan keluarga, tapi pemaknaan ketahanan keluarga yang benar adalah menjadikan perempuan sebagai subyek, bukan obyek. Ketika gagasan tentang ketahanan keluarga dimaknai perempuan harus diatur pakaiannya, perkawinan anak dibiarkan, atau poligami dianggap biasa, hal ini sama saja dengan langkah mundur.

Ketahanan keluarga dalam diskursus yang berkembang belakangan ini konsepnya sangat berbeda dengan ketahanan keluarga dalam konsepsi yang memberdayakan. Ketahanan keluarga yang diusung KPPA sarat penundukan perempuan sebagai obyek, yang dibebani tanggung jawab domestik dengan serangkaian norma konservatif yang menghambat kemajuan perempuan. Kita lihat belakangan ini ramai kampanye menikah di usia muda, Indonesia tanpa pacaran, menolak keluarga berencana, patuh dan mendukung poligami, serta kampanye menolak agenda penting rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Makna ketahanan keluarga yang benar adalah memastikan perempuan dan laki-laki berpeluang setara mendapatkan perlindungan sebagai dua subyek dalam institusi keluarga. Mereka setara dalam mendapatkan perlindungan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, akses makanan bergizi, jam istirahat yang layak dan akses bekerja, serta mengaktualisasi diri di ruang publik. Juga setara dalam pengambilan keputusan atas kegiatan reproduksi hingga perawatan anak.

Konsep ketahanan keluarga seperti definisi tersebut tentu penting sebagai program kerja kementerian, tapi terlalu sempit untuk dijadikan portofolio sebuah kementerian. Nama Kementerian Ketahanan Keluarga akan berimbas pada alokasi kerja dan anggaran program yang hanya terbatas pada urusan ketahanan keluarga. Padahal isu perempuan di Indonesia begitu kompleks dan melampaui urusan domestik semata.

Mengubah nama KPPA menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga adalah sesuatu yang salah langkah dan sesat pikir. Pemerintah justru akan menghambat partisipasi publik perempuan Indonesia yang sudah melangkah sangat cepat dan panjang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024