Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenaikan Iuran dan Misi Jaminan Kesehatan Semesta

image-profil

image-gnews
Salah satu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di bawah Kementerian Kesehatan. Foto: Istimewa
Salah satu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di bawah Kementerian Kesehatan. Foto: Istimewa
Iklan

Deni Wahyudi Kurniawan
Anggota Majelis Pelayanan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah

Pemerintah berencana menaikkan lagi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menanggulangi permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rencananya, premi dinaikkan dua kali lipat dari tarif saat ini. Meskipun ada banyak dukungan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, banyak yang menolak opsi kenaikan ini karena dianggap akan memberatkan peserta. Lalu apakah kebijakan ini akan menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan? Bagaimana efeknya terhadap target pencapaian jaminan kesehatan semesta pada 2020?

BPJS Kesehatan mulai berlaku pada 2014 dengan target misi mencapai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) pada 2020. Hingga awal 2018, BPJS kesehatan sudah mencakup 80,1 persen populasi dan ditargetkan mencakup 100 persen pada 2019. Namun, sejak awal, BPJS kesehatan mengalami defisit anggaran yang terus meningkat, dari Rp 3,3 triliun pada 2014 menjadi Rp 9 triliun pada 2017, dan kini diprediksi menjadi Rp 32,8 triliun pada 2019. Penelitian Teguh Dartanto (2017) memprediksi defisit terus meningkat hingga Rp 53,7 triliun pada 2030.

Sumber utama defisit BPJS adalah premi yang ditetapkan di bawah perhitungan aktuaria. Sejak awal, pemerintah menetapkan besaran premi lebih rendah daripada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Misalnya, pada 2015, rata-rata kontribusi peserta BPJS Kesehatan adalah Rp 27 ribu per orang per bulan, sementara rata-rata klaim adalah Rp 33 ribu. Meski besaran tarif sudah dinaikkan pada 2016, defisit tetap meningkat.

Permasalahan struktural ini diperparah dengan besarnya tunggakan iuran. Pada 2018, BPJS Kesehatan mencatat tunggakan iuran sebesar Rp 2,1 triliun, sementara pada 2017 BPJS Watch mencatat tunggakan pemerintah daerah Rp 649 miliar, Jaminan Kesehatan Daerah Rp 307 miliar, dan utang perusahaan swasta Rp 534 miliar.

Untuk mengurangi defisit, pemerintah mengucurkan dana dalam bentuk penyertaan modal. Selama 2015-2018, pemerintah mengucurkan subsidi lebih dari Rp 25,6 triliun untuk BPJS Kesehatan. Namun pemerintah tidak bisa terus menyuntikkan dana karena kemampuan fiskal pemerintah terbatas. Apalagi, secara historis, pendanaan kesehatan di Indonesia termasuk rendah, berkisar 2-3 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Angka ini berada di bawah rata-rata anggaran kesehatan negara-negara berkembang yang berkisar 5,3 persen dari PDB. Jelas, pembiayaan BPJS Kesehatan tidak bisa bergantung pada APBN.

Menaikkan iuran adalah solusi untuk jangka panjang. Meskipun begitu, pilihan ini akan mengurangi minat dan kemampuan masyarakat dalam membayar premi. Kelompok yang paling terkena dampak adalah peserta pekerja mandiri yang mayoritas masyarakat miskin dan tidak menerima bantuan iuran dari pemerintah (PBI). Hingga saat ini, diperkirakan masih ada 30 persen masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, dengan kenaikan iuran sekalipun, beban utama pembiayaan tetap akan bertumpu kepada pemerintah, dengan 60 persen atau 133 juta peserta BPJS Kesehatan adalah penerima bantuan iuran (PBI). Itu pun tidak cukup karena menurut perhitungan pemerintah, kenaikan iuran hanya akan menambal kerugian Rp 14 triliun, jauh dari defisit saat ini.

Pemerintah sebetulnya punya opsi lain, misalnya menambah penghasilan dengan menggenjot sumber dana lain, seperti cukai barang berbahaya. Saat ini, cukai baru dikenakan pada tembakau, alkohol, dan etil alkohol yang pada 2018 menghasilkan Rp 194 triliun. Jika pemerintah berani lebih agresif menaikkan tarif cukai dari berbagai produk berbahaya tersebut, banyak pendapatan yang bisa digunakan untuk membiayai kesehatan.

Sebagai contoh, pendapatan cukai hasil tembakau saat ini baru sekitar Rp 153 triliun, jauh di bawah potensinya yang bisa dua sampai tiga kali lipat. Dari jumlah itu saja ada Rp 21 triliun dana cukai yang bisa dialokasikan untuk membantu sektor kesehatan. Pendapatan ini akan lebih besar jika pemerintah berani melakukan ekstensifikasi komoditas berbahaya lain yang belum diatur, seperti plastik dan makanan cepat saji.

Kebijakan seperti ini telah dilaksanakan di banyak negara, seperti Thailand dan Filipina. Pemerintah bisa menggunakan cukai rokok dan alkohol untuk membiayai anggaran kesehatan, termasuk jaminan sosialnya. Opsi ini strategis karena menaikkan cukai berarti mengendalikan konsumsi barang berbahaya yang memicu banyak penyakit yang memberatkan BPJS Kesehatan selama ini.

Sumber dana lain yang bisa dimaksimalkan adalah kontribusi dari pemerintah daerah. Hingga awal 2018, baru 489 dari 514 kota/kabupaten yang sudah mengintegrasikan anggarannya untuk BPJS Kesehatan. Itu pun baru 3 provinsi, 64 kabupaten, dan 24 kota yang berkomitmen meliputi 100 persen penduduknya. Dengan memaksimalkan dana kesehatan daerah, banyak dana yang bisa disalurkan untuk membantu program BPJS Kesehatan secara nasional.

Kenaikan iuran bisa menjadi solusi efektif dalam jangka panjang, tapi pemerintah perlu mengkombinasikannya dengan kebijakan lain, sehingga kenaikan premi tidak terlalu membebani rakyat dan jaminan kesehatan semesta bisa tercapai secepatnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024