Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lonceng Kematian Komisi Antikorupsi

Oleh

image-gnews
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak mengikuti tes wawancara uji publik Capim KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak mengikuti tes wawancara uji publik Capim KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

PANITIA seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya akan menjadi jagal yang mengakhiri hidup lembaga itu. Pilihan mereka kental dengan jalan akomodasi dan kompromi, termasuk mengabaikan riwayat hitam sejumlah calon. Presiden Joko Widodo bisa dianggap merestui usaha mengakhiri hidup komisi antikorupsi ini jika mengabaikan masukan dan kritik publik terhadap kerja panitia, lembaga yang dia bentuk.

Akomodasi dan kompromi terlihat pada keputusan panitia untuk meloloskan calon yang mewakili kepentingan polisi. Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Firli Bahuri merupakan contoh paling nyata dari politik akomodatif itu.

Antam pada 2015 diduga mengintimidasi Komisaris Besar Endang Tarsa, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika lembaga ini menetapkan status tersangka pada Komisaris Jenderal Budi Gunawan-sekarang Kepala Badan Intelijen Negara. Bukan sekadar persoalan etik, intimidasi itu merupakan upaya menghalang-halangi proses penyidikan-sebuah tindak pidana.

Firli pada April 2018-Juni 2019 menempati jabatan deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia disebut-sebut berhubungan dengan sejumlah orang yang sedang dalam proses penyelidikan berbagai perkara korupsi. Di antaranya, ia beberapa kali menemui mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, yang diduga terlibat korupsi dana divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Panitia seleksi juga meloloskan sejumlah calon dari kalangan pejabat yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yenti Garnasih, ketua panitia seleksi, beralasan pelaporan itu baru diwajibkan setelah calon terpilih. Yenti lupa: ada aturan yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon bermasalah yang lolos hingga 20 nama itu mengindikasikan persoalan besar di tubuh panitia seleksi. Sejak awal, mereka terkesan mengutamakan calon dari kepolisian. Tak salah jika koalisi masyarakat sipil menyebutkan setidaknya ada tiga anggota panitia yang memiliki konflik kepentingan: Yenti, Hendardi, dan Indriyanto Seno Adji. Ketiganya ditengarai punya hubungan dekat dengan Markas Besar Kepolisian RI.

Bisa jadi Presiden menginginkan kepemimpinan KPK yang adem, lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan korupsi, dan menjaga harmoni dengan institusi lain, terutama kepolisian. Mungkin saja Jokowi juga tidak percaya bahwa operasi tangkap tangan yang terus dilakukan KPK bakal menghentikan praktik busuk korupsi. Bukan mustahil pula jika dia menganggap ketatnya operasi melawan korupsi itu dapat menghambat pembangunan. Jika berbagai dugaan itu benar adanya, panitia seleksi tampaknya memang didesain untuk melemahkan komisi antikorupsi.

Presiden semestinya paham bahwa komisi antikorupsi sangat penting untuk membantu menciptakan pembangunan yang bersih. Benar bahwa lembaga itu juga semestinya menggencarkan usaha pencegahan. Namun penindakan pun tidak boleh disingkirkan. Tindakan untuk memberikan efek jera tetaplah penting, sekaligus sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi.

Jokowi harus mengembalikan hasil kerja panitia seleksi jika mereka masih memasukkan calon bermasalah. Apabila tidak, ia akan dikenang sebagai presiden yang melumpuhkan komisi antikorupsi, jika bukan penancap nisan di atas pusara lembaga terpenting hasil reformasi itu. 58

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.