Bagong Suyanto
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga. Pernah meneliti dampak industrialisasi di Papua.
Aksi kerusuhan yang meletup di Papua tak kunjung selesai. Meski telah dilakukan berbagai pendekatan persuasif dan pembatasan akses informasi agar hoaks tidak makin meluas, ternyata itu semua tidak banyak bermanfaat. Berita terakhir melaporkan, suasana di Jayapura makin mencekam karena dilanda aksi perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas publik dan bangunan komersial.
Lebih dari sekadar unjuk rasa biasa, kerusuhan yang pecah di Papua sebagian dipicu oleh beredarnya kabar bohong atau hoaks yang membuat suasana batin masyarakat Papua semakin panas. Massa yang berbaur dalam kerumunan pun dengan mudah termakan hoaks, kemudian melampiaskannya dengan merusak sejumlah fasilitas publik.
Banyak faktor yang menyebabkan Papua terus membara. Isu pengusiran mahasiswa Papua, hoaks foto warga Papua yang tewas dianiaya aparat di Surabaya, dan kabar bohong yang menceritakan Kepolisian Resor Surabaya menculik dua pengantar makanan untuk mahasiswa Papua bercampur aduk menjadi rumor yang liar. Masyarakat Papua yang sudah telanjur emosi pun dengan cepat tersulut.
Isu penyerbuan dan pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya dan persekusi yang menyudutkan mahasiswa Papua tidak hanya membuat rasa solidaritas mereka bangkit dengan cepat, tapi juga rasa sakit hati kembali muncul di atas luka lama. Seperti yang beredar di media sosial, penyebutan mahasiswa Papua dengan kata-kata yang merendahkan bagaimanapun telah menyakiti hati mereka. Di tengah kemarahan yang berkecamuk, ketika ada pihak ketiga yang mengail di air keruh, kerusuhan pun tidak lagi bisa dicegah.
Untuk mencegah aksi kerusuhan di Papua tidak makin berkembang, pemerintah dilaporkan telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya, telah memperlambat akses Internet di beberapa wilayah Papua agar hoaks tidak makin menyebar. Selain itu, kepolisian telah melacak pembuat dan penyebar hoaks yang membangkitkan sentimen masyarakat Papua.
Dalam batas-batas tertentu, tindakan cepat pemerintah meredam aksi kerusuhan di Papua harus diakui telah berhasil memadamkan api ketidakpuasan yang telanjur menyala. Namun apakah tindakan pemerintah benar-benar berhasil mematikan api hingga ke akar-akarnya? Tentu masih bisa diperdebatkan. Buktinya, di Jayapura, aksi kembali muncul dalam skala yang makin mencemaskan.
Kerusuhan di sejumlah daerah di Papua belum lama ini sesungguhnya bukan aksi yang berdiri sendiri. Itu semua merupakan aksi yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan sejarah dan pengalaman traumatis yang dialami masyarakat Papua.
Pembangunan yang berlangsung di Papua selama ini hanya mencakup aspek-aspek teknis dan finansial tanpa memperhitungkan biaya sosial yang harus ditanggung penduduk lokal, terutama eksistensi adat istiadat dan hak-hak adat masyarakat setempat. Ini terbukti hanya melahirkan sejumlah masalah sosial-budaya. Kesenjangan budaya antara kultur kapitalisme yang sudah mengglobal dan sistem nilai tradisional telah menimbulkan kejutan budaya.
Studi yang dilakukan Ngadisah, Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial-Politik di Papua (2003), misalnya, menemukan bahwa sebagian warga pribumi Papua yang menolak kehadiran Freeport dan aktivitas industrialisasi lain tidak sekadar melakukan protes sosial, tapi juga melakukan serangkaian aksi yang dapat ditengarai sebagai suatu gerakan sosial.
Ibarat bara api, ketidakpuasan, kekesalan, dan dendam sesungguhnya telah lama berkecamuk dan membekas di benak sebagian besar masyarakat Papua. Pengalaman pada masa lalu telah menorehkan luka yang mendalam dan menyebabkan masyarakat Papua cepat panas tatkala mereka merasa kembali diperlakukan tidak adil.
Menyembuhkan luka lama masyarakat Papua memang membutuhkan waktu. Kendati upaya untuk membangun Papua agar tidak ketinggalan dengan provinsi lain di Indonesia terus dilakukan, hasilnya memang tidak bisa seketika tampak dan dirasakan masyarakat Papua secara keseluruhan.
Saat ini, masyarakat Papua umumnya mensyukuri pemerintah sudah berusaha keras membuka isolasi dengan pembangunan jalan Trans-Papua. Namun, agar upaya pemerintah menyediakan fasilitas dasar untuk membuka isolasi tidak kontraproduktif, ke depan negara bertugas memastikan pembangunan jalan itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lokal. Jangan sampai pembangunan itu justru menjadi karpet merah bagi industrialisasi yang kapitalistik dan mengeksploitasi Papua.
Sepanjang masyarakat Papua masih diperlakukan sebagai penonton atas pembangunan dan perubahan yang terjadi di wilayahnya, sepanjang itu pula aksi-aksi kerusuhan akan tetap berpotensi pecah. Kasus mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya adalah pemicu. Akar masalahnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
