Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengkhayal Ibu Kota

image-profil

Oleh

image-gnews
Untuk calon ibu kota baru itu, kata Jokowi, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180.000 hektare. Kemenpupr/Bappenas
Untuk calon ibu kota baru itu, kata Jokowi, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180.000 hektare. Kemenpupr/Bappenas
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Mau menebak siapa menteri yang kira-kira dipertahankan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini? Ada teman yang bilang, pantau saja siapa menteri yang paling banyak berbicara soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Jangan sepenuhnya percaya. Tapi memang soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat menyita tayangan televisi dan cuitan media sosial. Begitu Presiden Joko Widodo meminta izin memindahkan ibu kota dalam pidato kenegaraan, pujian langsung membahana. Saat Kalimantan Timur disebut belakangan, pujian kian mengalir. Lahan yang luas milik negara, kawasan yang minim bencana, hutan yang masih perawan, dan seterusnya. Bahwa kawasan itu pernah dilanda gempa dengan tsunami dahsyat tak lagi terdengar beritanya. Apalagi lubang-lubang tambang batu bara yang masih menganga dan sebagian lahan dikuasai keluarga Prabowo Subianto tak lagi digubris orang.

Presiden Jokowi menyebutkan kajian ibu kota baru sudah dilakukan. Cuma tak dijelaskan, siapa pakar yang ikut mengkaji, apa saja yang sudah dikaji, dan bagaimana uraiannya. Dia sudah keburu minta izin kepada DPR. Lalu Ketua DPR siap menanti usul adanya rancangan undang-undang. Jadi? Landasan hukum saja belum dirancang, ibu kota baru sudah mulai terbayang, betapa megah dan dahsyatnya. Kita sibuk berkhayal.

Para menteri gencar memberi pernyataan apa yang dibangun. Menteri Perhubungan, misalnya, siap membangun MRT (moda raya terpadu), LRT (light rail transit), dan BRT (bus rapid transit). Itu yang canggih-canggih selain infrastruktur dasar. Menteri PU dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan nama kementeriannya, membangun gedung dan rumah dinas. Betapa banyaknya itu, dari istana sampai gedung lembaga tinggi negara, 34 gedung kementerian, ribuan rumah dinas, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Semua menteri terkait mengaku sudah merancang fasilitas yang diperlukan, seolah-olah (atau mungkin sudah yakin) mereka bakal dipilih lagi oleh Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apa cukup waktu lima tahun membangun ibu kota baru? Masyarakat begitu yakin apa pun yang dibangun Jokowi pasti bisa. Bandung Bondowoso saja bisa membangun Candi Roro Jonggrang dalam waktu semalam, masak Jokowi tak bisa membangun ibu kota dalam lima tahun? Optimisme ini justru membuat sebagian besar pegawai negeri menolak pemindahan ibu kota. Mereka khawatir fasilitas buat keluarganya masih terkendala.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara meredam kegelisahan itu dengan menyebutkan kepindahan pegawai negeri tentu dilakukan setelah semua fasilitas tersedia, termasuk perumahan, sekolah, dan seterusnya. Menteri mengingatkan agar jangan panik. Barangkali pegawai negeri ini tak menyadari kepindahan itu masih lama, bahkan mungkin baru terwujud setelah mereka pensiun. Bukankah Presiden Jokowi saja tak akan pindah ke ibu kota baru karena sudah pensiun?

Kehebohan memindahkan ibu kota begitu berlebihan. Mestinya pakai tahap-tahapan, adakan kajian yang matang tentang lokasi. Lalu susun rencana yang rapi, termasuk biayanya. Buat landasan hukumnya bersama DPR, bukan cuma minta izin. Yang terjadi sekarang lebih banyak ributnya. Habis energi untuk urusan yang masih berstatus khayalan. Padahal masih banyak urusan lain yang lebih mendesak.

Papua bergolak serius, BPJS bermasalah, intoleransi terus terjadi justru di tempat-tempat umat beribadah, hoaks masih menyebar, ancaman kekeringan menunggu. Apakah negara atau ada menteri yang berfokus memperhatikan urusan ini? Atau karena urusan ini rada berat diselesaikan, lantas dicari isu untuk menutupi, yakni pindah ibu kota?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.