Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menagih Hasil Kajian Ibu Kota Baru

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan ibu kota negara baru akan dilakukan dalam tiga tahap, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan ibu kota negara baru akan dilakukan dalam tiga tahap, Selasa, 27 Agustus 2019.
Iklan

Pemerintah hanya membeberkan keburukan Jakarta sebagai alasan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pemerintah harus membuka data dan kajian apa saja yang sudah dilakukan hingga memilih daerah yang dituju. Tanpa hal itu, tak sepatutnya rencana pemindahan dilanjutkan.

Sekalipun tidak baru di dunia, pemindahan ibu kota jelas berbeda skalanya dengan relokasi penduduk yang pernah dilakukan Jokowi di Solo dan Jakarta sebagai kepala daerah. Namun, sebagai presiden, Jokowi sepatutnya lebih cermat dan tidak buru-buru memutuskan pemindahan ibu kota, jika tak ingin mengundang bencana datang. Baik bencana finansial maupun ekologis.

Wacana pemindahan ibu kota digaungkan seusai penetapan pemenang pemilihan presiden pada pertengahan tahun ini. Proses yang terjadi begitu cepat untuk sebuah rencana senilai ratusan triliun rupiah. Presiden Jokowi lantas secara resmi meminta izin dalam rapat paripurna MPR pada 16 Agustus lalu. Sebuah surat lalu dikirim ke pimpinan DPR dengan mengungkapkan sudah ada hasil kajian dan meminta dukungan.

Kita tentu tidak ingin mimpi buruk megaproyek sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah terulang. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek itu tidak disiapkan dari awal. Amdal regionalnya bahkan baru dibuat enam bulan setelah proyek berjalan. Rekomendasi sempat dikeluarkan agar proyek ini dibatasi sekitar 100 ribu hektare saja, tapi tidak digubris. Hasilnya adalah sebuah kesia-siaan. Nilai ekonomi proyek raksasa itu lalu dipersoalkan. Sebab, dari Rp 2,5 triliun uang yang dipakai untuk membiayai proyek itu, hasilnya tidak kelihatan.

Pemindahan ibu kota memang tak seluas cetak sawah itu. Tapi nilainya yang diperkirakan Rp 485,2 triliun jelas jauh berkali lipat. Sedihnya, proses yang sekarang pun seperti ada yang hilang. Presiden Joko Widodo tak mengungkap detail kajian yang sudah dilakukan tentang kelayakan daerah yang dituju sebagai ibu kota baru: irisan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Publik buta tentang pertimbangan kenapa wilayah itu dipilih dibanding alternatif lainnya yang pernah ada. Pertimbangan sepi dari goyangan gempa tentu saja tak cukup. Presentasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional hanya menyebutkan kajian telah dilakukan dan diselesaikan pada 2017-2019 tanpa penjelasan rinci.

Padahal ada faktor lain seperti konservasi hutan, yang juga bakal terbabat, karena pemindahan ibu kota itu. Ibu kota baru dipastikan akan membuka hutan yang sudah semakin sempit di Kalimantan. Belum lagi kajian atas kemampuan riil dan perencanaan detail dari relokasi nanti.

Presiden tidak boleh tutup telinga. Pendapat sejumlah pakar yang mengajak diskusi terfokus dan terbuka sudah tepat dan sebaiknya didengarkan. Gali masukan lebih luas yang membuat masalah terbuka ketimbang rapat-rapat terbatas di istana. Jangan biarkan keputusan yang dihasilkan menjadi misterius dan semena-mena.

Diskusi terfokus dan terbuka seharusnya dilalui karena bisa membantu menguatkan pertimbangan dan perencanaan yang lebih matangkalau memang ibu kota harus pindah. Ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain, seperti politik ataupun upaya memperkaya kelompok tertentu, dalam pemindahan ibu kota.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.