Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kekerasan terhadap Perempuan dan Kemanusiaan Kita

image-profil

image-gnews
Kekerasan Terhadap Perempuan 2018
Kekerasan Terhadap Perempuan 2018
Iklan

Laras Susanti
Peneliti pada Law, Gender, and Society Research Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Aturan ini sangat dibutuhkan untuk menghapus kekerasan seksual saat ini.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Akhir Tahun 2019 menyatakan terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Pada 2018, ada 406.178 kasus, naik dari 348.446 kasus pada 2017. Dari jumlah kasus pada 2018, kekerasan paling banyak terjadi (71 persen) dalam perkawinan dan hubungan personal (pacaran). Dari jumlah itu, 41persen merupakan kekerasan fisik dan 31 persen kekerasan seksual. Pelakunya ialah keluarga terdekat, seperti pacar, ayah, suami, dan paman.

Data itu didapat dari unit penanganan rujukan yang meliputi lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat serta penerimaan pengaduan langsung ke Komnas. Data tersebut harus dimaknai bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata. Semakin tahun terlihat keberanian korban melapor semakin tinggi dan lembaga penyedia layanan bagi korban semakin dipercaya.

Kategori kekerasan di ranah publik atau komunitas tercatat sebanyak 3.616 kasus. Bentuk kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Pelakunya adalah tetangga dan teman.

Survei yang dilakukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan Change.org Indonesia, melengkapi data itu. Survei itu mencatat pelecehan verbal yang dialami perempuan meliputi komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, komentar rasis/seksis, komentar seksual, dan tindakan fisik terus mendekati korban.

Data tersebut bukan sekadar rentetan angka. Pada 2019, sejumlah media massa memberitakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Di Bengkulu, JM menjalani persidangan atas dakwaan membunuh secara terencana istri dan dua orang anaknya. Di Manado, pada Maret lalu, M mencekik sang istri sampai meregang nyawa. AS, seorang suami di Banten, membunuh istri dan anaknya yang berusia 40 hari. Tindakan keji AS dilakukan karena istrinya menolak berhubungan intim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menjadi korban, perempuan justru acap kali dilaporkan balik oleh pelaku. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan menjadi sasaran penerapan hukum yang keliru. Sebut saja kasus Baiq Nuril, korban yang justru dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, di Jambi, WA, gadis 15 tahun yang menjadi korban pemerkosaan kakak kandungnya, malah diadili atas perbuatan aborsi.

Setelah reformasi, untuk menjamin hak asasi manusia, Indonesia dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga negara. Perihal perlindungan terhadap perempuan, selain dilengkapi dengan ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di bawah lingkungan kekuasaan eksekutif, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat jaminan keamanan bagi perempuan yang menjadi saksi atau korban kekerasan.

Sayangnya, pada kenyataannya, peraturan-peraturan itu belum cukup melindungi perempuan. Kerja LPSK, misalnya, terhambat regulasi yang mensyaratkan kekerasan yang dimaksudkan adalah tindakan fisik. Dalam kasus Baiq Nuril, yang bentuk kekerasannya verbal, LPSK tidak dapat melaksanakan kewenangannya. Hal yang lebih mendasar tentu saja adalah masalah patriarki yang mengakar di negeri ini. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, justru mereka yang sering menerima stigma negatif. Penegakan hukum justru menjadi pedang bagi perempuan korban.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum membawa harapan baru. Panduan tersebut menjawab permasalahan keadilan prosedural bagi perempuan. Dalam hal keadilan substantif, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan mengisi kekosongan hukum. Sayangnya, sejumlah partai politik justru menentang rancangan tersebut. Alasannya, rancangan tersebut dianggap liberal dan berlebihan. Lebih mengecewakan, sejumlah tokoh publik justru menuding rancangan ini adalah upaya mendorong seks bebas dan pengakuan terhadap LGBT. Lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal.

Paparan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata. Rancangan undang-undang itu akan memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia. Bahwa perempuan nantinya mendapatkan perlindungan lebih dalam hal pengaturan kekerasan seksual, itu merupakan keniscayaan. Jika data-data yang telah disebutkan dan bukti langgengnya budaya patriarki tidak mampu meyakinkan, rasanya wajar kita mempertanyakan nilai kemanusiaan mereka yang menentang perlindungan terhadap perempuan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.