Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengukur Urgensi Pemindahan Ibu Kota

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Esther Sri Astuti
Direktur Program INDEF

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Namun wacana pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang mendesak dan harus dipertimbangkan dengan matang karena empat hal.

Pertama, meski anggaran pemindahan yang direncanakan sebesar Rp 466 triliun tidak menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), nilainya sangat fantastis dan tidak tepat alokasi. Dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang lebih urgen. Pemerintah seharusnya berfokus saja pada target yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.

Menurut Berita Resmi Statistik Nomor 41/05/XXII yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada 6 Mei 2019, tenaga kerja Indonesia yang lulus pendidikan diploma dan universitas hanya sebesar 12,57 persen. Mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu 40,51 persen berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan 46,92 persen lulus sekolah menengah. Data Human Capital Index (HCI) Indonesia pada 2019 dari Bank Dunia sebesar 0,53. Angka ini berada di bawah rata-rata HCI dunia yang sebesar 0,57.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Tak mengherankan jika sejak 1985 Indonesia masih terperangkap dalam kelompok negara lower middle income, padahal berpeluang untuk naik ke upper middle income jika bisa memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi pada 2020-2035. Melimpahnya jumlah penduduk dalam usia produktif (bonus demografi) harus dibekali dengan tingkat pendidikan yang berkualitas agar mereka bisa lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di pasar tenaga kerja. Sebaliknya, jika mereka masih berpendidikan rendah, bonus itu akan menjadi beban pemerintah karena tingkat pengangguran sangat mungkin meningkat.

Kedua, pemerataan setelah pemindahan ibu kota tidak akan terjadi dalam waktu sekejap. Badan Pusat Statistik mencatat rasio Gini Indonesia selama 2002-2019 berkisar antara 0,3 dan 0,4. Jika rasio Gini makin mendekati angka 1, ketimpangan yang terjadi makin besar. Selama 17 tahun, tidak ada perubahan yang signifikan dalam penurunan ketimpangan di negeri ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan adalah meningkatkan upah minimum tenaga kerja, terutama pekerja yang berpendapatan rendah, agar mereka dapat keluar dari kelompok masyarakat miskin. Cara lain adalah meningkatkan penerimaan dari pajak, kemudian mengalokasikannya untuk memperbanyak lapangan kerja. Pemerataan juga akan terjadi dengan meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga diharapkan ketimpangan pendidikan antar-generasi berkurang.

Ketiga, pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial dan strategi perencanaan serta implementasinya (Anderson, 1975). Maka, kebijakan publik tidak dapat diputuskan hanya oleh satu organisasi, tapi juga harus melibatkan negosiasi, bargaining, dan mengakomodasi berbagai kepentingan agar program tersebut dapat diformulasikan dan diimplementasikan dengan baik. Dengan kata lain, pengambilan kebijakan publik tidaklah sederhana, tapi membutuhkan proses dinamis yang kompleks karena melibatkan serangkaian action dan inaction dari kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan di tahapan yang berbeda. Karena itu, wacana pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai satu-satunya pengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil juga harus melibatkan kementerian lain, lembaga legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, mengingat dampaknya yang luas bagi Indonesia.

Keempat, wacana pemindahan ibu kota harus berdasarkan kajian akademik yang obyektif. Dalam kajian Bappenas dijelaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota dibuat berdasarkan opini publik. Namun ternyata keputusan tersebut hanya diambil berdasarkan persepsi sembilan orang (tiga orang menolak dan enam mendukung). Hal ini tentu sangat subyektif dan lemah. Adapun analisis biaya dan manfaatnya dilakukan secara kualitatif-ini membuat tidak ada ukuran yang jelas mengenai dampak pemindahan ibu kota.

Pemerintah seharusnya membuat kebijakan publik berdasarkan naskah akademik yang obyektif dan detail yang lengkap, dengan seberapa besar dampaknya di berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, keamanan, dan budaya. Kajian ini juga harus disertai perbandingan dengan negara-negara lain agar pemerintah bisa belajar bagaimana kasus pemindahan ibu kota di negara lain sukses atau gagal.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali urgensi pemindahan ibu kota, mengingat masih banyak permasalahan ekonomi yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Wacana pemindahan ibu kota harus diputuskan bersama-sama, mengingat kebijakan publik ini berdampak sangat luas bagi masyarakat Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.