Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Anggaran Polri

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Polisi Satuan Lalu Lintas. ANTARA/Adeng Bustomi
Ilustrasi Polisi Satuan Lalu Lintas. ANTARA/Adeng Bustomi
Iklan

Masalah yang muncul dalam lelang pengadaan kendaraan bermotor di Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia hanya puncak gunung es buruknya tata kelola anggaran di lembaga itu. Setelah didera perkara korupsi proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi pada 2011, polisi rupanya masih enggan berbenah.

Kali ini, Korlantas Polri digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam lelang pengadaan 250 sepeda motor BMW berkapasitas 1.200 cc. Lelang yang diadakan tahun lalu itu diikuti tiga peserta, tapi hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. PT Graha Qinthar Abadi mendaftarkan harga penawaran Rp 149,95 miliar dan PT Digital Praja Makayasa sebesar Rp 145 miliar. Yang janggal, Korlantas belakangan memenangkan Graha Qinthar Abadi meski perusahaan itu menawarkan harga lebih tinggi daripada pesaingnya.

Digital Praja Makayasa mencoba mengubah putusan itu dengan membawanya ke meja hijau. Sayangnya, awal tahun ini, majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan Digital Praja. Hakim mengabaikan setumpuk bukti yang menguatkan tudingan bahwa tender itu direkayasa, seperti perubahan persyaratan di tengah proses dan spesifikasi produk yang mengarah pada merek tertentu.

Fakta penting yang juga dinafikan majelis hakim adalah rekam jejak Graha Qinthar Abadi di Korlantas Polri. Perusahaan itu langganan lama polisi dalam berbagai proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Sejak 2017, Graha Qinthar bolak-balik memenangi lelang di Korlantas. Perusahaan itu tampaknya bisa menyediakan apa pun yang dibutuhkan polisi, dari perangkat sistem pendukung National Traffic Management Centre Polri sampai kendaraan roda dua. Fakta ini saja sesungguhnya sudah cukup untuk memicu penyelidikan internal di Polri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, Korlantas salah satu penyumbang dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar untuk Polri. Sebagian besar penerimaan itu datang dari jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan, dan surat izin mengemudi. Tahun lalu saja, Kementerian Keuangan mengembalikan 92 persen PNBP Polri, yang jumlahnya hampir Rp 11,79 triliun. Itu sekitar 12 persen dari total anggaran Polri pada 2018, yang mencapai Rp 95 triliun.

Dana itulah yang belakangan digunakan untuk membiayai berbagai pengadaan barang di Korlantas. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu memang tidak melarang hal itu, selama dana tersebut disetorkan lebih dulu ke bendahara negara. Namun jelas ada prinsip manajemen anggaran yang dilanggar ketika sebuah lembaga pemerintah bisa memanfaatkan hampir semua dana yang diperoleh dari kegiatannya untuk kebutuhannya sendiri. Ini bisa menimbulkan kecemburuan, baik di dalam organisasi polisi sendiri maupun di lembaga pemerintah lain.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menertibkan kembali tata kelola anggaran, terutama pengaturan PNBP, di tubuh Polri. Pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, misalnya, jelas bukan wilayah polisi. Urusan itu bisa diserahkan kepada pemerintah daerah agar Polri bisa berkonsentrasi mengerjakan tugasnya sebagai penegak hukum. Tanpa perombakan mendasar, kisruh seputar anggaran Polri akan terus terjadi dan cita-cita membentuk institusi kepolisian yang bersih dari korupsi akan selamanya sulit tercapai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024