Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akar Konflik di Papua

Oleh

image-gnews
Iklan

Persekusi dan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya tak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Pelakunya harus diproses secara hukum. Keadilan perlu ditegakkan, tidak hanya untuk meredakan kemarahan orang Papua, tapi juga buat menimbulkan efek jera.

Konstitusi menjamin kesetaraan semua warga negara di muka hukum, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan identitas lain. Aparat negara wajib melindungi mahasiswa Papua dari persekusi dan diskriminasi rasial. Di Malang, polisi terkesan membiarkan kelompok intoleran menyerang mahasiswa. Di Surabaya, ketika terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh massa, orang yang diduga aparat justru ikut meneriakkan ujaran kebencian yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Serangan terhadap mahasiswa di Jawa Timur menelanjangi sikap hipokrit sebagian masyarakat Indonesia. Di satu sisi, Papua, yang kaya dengan sumber alamnya, dianggap teramat penting bagi Indonesia. Tapi, di sisi lain, warga Papua kerap dipandang sebelah mata dengan segala stigma buruknya.

Gagal mencegah benturan di Jawa Timur, pemerintah pun terlambat mengantisipasi gelombang unjuk rasa serta kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo akhirnya memerintahkan Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia datang langsung ke Papua. Tapi kerusakan telanjur terjadi. Papua berada di ambang konflik horizontal.

Bara konflik tak boleh dibiarkan membesar di Papua. Pemerintah mesti ekstra-hati-hati meredakan gejolak. Pengiriman lebih dari 1.200 personel gabungan Brigade Mobil Polri dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke Papua berpotensi memanaskan situasi. Selama ini, pendekatan keamanan terbukti gagal mengatasi konflik di Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Konflik berkepanjangan di Papua harus diselesaikan dari akarnya. Hasil penelitian bersambung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009 dan 2017) memetakan empat akar konflik Papua-Jakarta. Pertama, sejarah dan status integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih kontroversial. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh aparat negara yang belum diselesaikan secara adil. Ketiga, marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Terakhir, kegagalan pembangunan di Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sampai hari ini, semua masalah itu belum terpecahkan.

Sejak era reformasi, Jakarta mengubah cara pandang dan pendekatan terhadap Papua. Sepanjang 2001-2018, pemerintah pusat menggelontorkan dana otonomi khusus Papua sekitar Rp 75 triliun. Sejak memerintah pada 2014, Presiden Jokowi pun bolak-balik mengunjungi Papua serta terus menggenjot pembangunan infrastruktur di sana.

Namun kebijakan afirmatif yang menekankan pembangunan fisik itu belum banyak memperbaiki nasib warga Papua. Indeks Pembangunan Manusia Papua masih terendah se-Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua pun masih yang tertinggi, yakni 27,53 persen, dari angka nasional 9,47 persen (Maret 2019).

Banyak yang mesti dikerjakan untuk mengakhiri konflik Papua sampai akarnya. Negara harus mengakui kesalahan di masa lalu. Pelanggar hak asasi manusia mesti diadili. Kebijakan afirmasi untuk warga lokal perlu dilanjutkan. Di atas segalanya, Jakarta dan Papua harus terus membuka dialog yang didasari iktikad mencari solusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024