Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nomenklatur Baru, Kinerja Belum Tentu

Oleh

image-gnews
Capres petahana Joko Widodo atau Jokowi, bersama Ma'ruf Amin, berpose saat berkunjung ke Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019. TEMPO/Subekti.
Capres petahana Joko Widodo atau Jokowi, bersama Ma'ruf Amin, berpose saat berkunjung ke Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

SUSUNAN kabinet periode mendatang merupakan pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo. Menjadi motor untuk mewujudkan janji-janji presiden terpilih, kinerja para menteri akan menentukan reputasi Jokowi kelak. Apakah ia akan menjadi pemimpin sukses, biasa saja, atau bahkan gagal.

Presiden seyogianya cermat dalam menyusun kabinet. Sejauh ini, Jokowi baru merancang komposisi: 55 persen menterinya akan datang dari kalangan profesional dan 45 persen dari partai politik. Dari komposisi kabinet sekarang, mungkin ada tambahan satu kursi buat menteri nonpartai. Dari 34 kementerian, saat ini 18 menteri berasal dari nonpartai dan 16 menteri dari partai politik.

Komposisi itu cukup bagus karena Presiden tentu tidak bisa menihilkan peran partai politik dalam pemerintahan. Tapi ada urusan yang jauh lebih penting, yakni memilih menteri yang cakap sekaligus berintegritas. Jokowi jangan sampai mengulang kesalahan pada periode pertama: mengangkat figur yang kurang berintegritas. Menteri Sosial Idrus Marham, misalnya, harus mundur dari kabinet gara-gara terjerat kasus suap proyek listrik. Sejumlah menteri selama ini juga disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Penempatan figur, terutama dari kalangan partai politik, pun semestinya tidak sembarangan. Langkah Jokowi memberikan jatah kursi Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada partai politik pada kabinet sekarang terbukti keliru. Kinerja dua lembaga ini melempem sehingga pemerintah Jokowi mendapat sorotan tajam dalam urusan penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia.

Memilih figur bermutu dan pas untuk setiap pos kementerian merupakan kunci keberhasilan pemerintah periode kedua. Urusan ini bahkan lebih penting dan strategis ketimbang keinginan membikin dua kementerian baru: Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi. Pembentukan dua pos ini akan mengakibatkan perombakan besar lantaran undang-undang mematok jumlah kementerian maksimal 34. Artinya, harus ada penggabungan sejumlah kementerian.

Merombak kabinet dan membikin kementerian baru bukan sekadar mengganti papan nama dan kop surat. Dampaknya luas karena akan menyangkut anggaran, penempatan pegawai, dan tata kerja birokrasi. Inilah yang terjadi ketika Jokowi merombak sejumlah kementerian pada 2014. Saat itu, ia melakukan banyak perombakan yang memunculkan sejumlah kementerian hasil penggabungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andaikata kajian lima tahun lalu cukup cermat, Jokowi semestinya tidak perlu merombak kabinet lagi sekarang. Keperluan adanya Kementerian Investasi, misalnya, seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak dulu. Pembentukan kementerian baru amat berisiko karena memerlukan waktu untuk menyusun organisasi dan kelengkapan birokrasi. Dalam setahun atau dua tahun, urusan seperti ini sering belum beres.

Perombakan kementerian juga bisa mengacaukan program reformasi birokrasi di banyak kementerian. Kementerian baru otomatis akan memulai dari nol. Kini pun indeks reformasi birokrasi kita masih rendah. Sesuai dengan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, indeks reformasi birokrasi pemerintah pusat pada tahun ini hanya 72,15 atau turun dari angka 72,48 pada tahun lalu. Dengan skala penilaian hingga 100, angka itu jelas masih jauh dari memuaskan.

Tak hanya kedodoran dalam soal efektivitas dan efisiensi birokrasi, sejumlah kementerian umumnya juga lemah dalam pelayanan publik. Jokowi seharusnya peduli terhadap masalah reformasi birokrasi. Apalagi ia berjanji memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia pada periode kedua pemerintahannya.

Dalam mengelola pemerintahan, optimalisasi pelaksanaan fungsi semestinya lebih diutamakan dibanding mendirikan lembaga atau kementerian baru yang belum tentu efektif. Urusan investasi dan digital sebetulnya masih bisa ditangani oleh kementerian yang ada. Pendek kata, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4 sampai 6 persen seperti yang dijanjikan dalam Nawacita jilid II, Presiden sebetulnya masih bisa mengandalkan struktur kabinet yang lama.

Jangan lupa, titik terlemah pemerintah Jokowi selama ini ada pada bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan pelindungan hak asasi manusia. Pada periode kedua, Jokowi semestinya memiliki terobosan untuk menutup kelemahan itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024