Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stop Subsidi Solar

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Suasana sepi terlihat di SPBU Cilincing 34-14203, 15 November 2016. Tiga pompa yang menjual solar terlihat masih terikat pita kuning polisi. TEMPO/Maria Fransisca
Suasana sepi terlihat di SPBU Cilincing 34-14203, 15 November 2016. Tiga pompa yang menjual solar terlihat masih terikat pita kuning polisi. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

Begini jadinya bila Presiden Joko Widodo mengorbankan urusan perekonomian demi kepentingan politik. Setelah pemilu usai, dampak buruknya mulai terasa. Angka subsidi energi semakin bengkak. Jumlah solar bersubsidi yang disalurkan pun melampaui kuota.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mendeteksi penyaluran solar bersubsidi tahun ini bakal bertambah 0,8-1,4 juta kiloliter dari kuota 14,5 juta kiloliter. Sampai Juli lalu, realisasi penyaluran solar bersubsidi sudah mencapai 9,04 juta kiloliter atau sebesar 62 persen dari kuota. Melonjaknya konsumsi solar ini perlu dicermati dengan serius karena berdampak pada anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembengkakan itu disinyalir karena penyalahgunaan solar bersubsidi untuk industri tambang dan perkebunan. Padahal, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, solar bersubsidi dilarang dikonsumsi kendaraan pengangkut hasil pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Bocornya solar bersubsidi sebetulnya bukan barang baru. Tahun lalu, hal yang sama juga terjadi. Pengeluaran subsidi energi pada tahun lalu bahkan mencapai Rp 153,5 triliun atau melonjak 162 persen dari anggaran, karena juga didorong faktor melemahnya rupiah. Pengeluaran untuk subsidi BBM (termasuk solar) dan elpiji naik hingga 207 persen.

Pemerintah berencana memangkas subsidi solar dari Rp 2.000 menjadi Rp 1.000 pada tahun depan. Langkah rasional yang dilakukan seusai pemilu ini bisa menghemat anggaran. Hanya, total angka subsidi dalam APBN 2020 tetaplah besar. Untuk subsidi BBM dan elpiji saja, nilainya mencapai Rp 75,2 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Konsekuensi kebijakan subsidi BBM, pemerintah harus bisa menyalurkannya secara tepat sasaran. Yang terjadi selama ini, tujuan pemberian subsidi solar bagi kalangan miskin, termasuk para nelayan, lebih sering melenceng. Solar bersubsidi tidak cuma bocor ke sektor industri. Bahan bakar minyak ini juga dipakai oleh pemilik mobil, yang bukan dari kalangan miskin.

Pemerintah berusaha mengatasi kebocoran itu dengan mendorong Pertamina menyelesaikan program digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum. Tujuannya untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran. Program digitalisasi yang bisa mendeteksi penyaluran BBM bersubsidi tersebut sebetulnya ditargetkan terlaksana tahun lalu, tapi diundurkan lagi hingga akhir tahun ini.

Kerepotan seperti itu akan terus terjadi selama pemerintah masih berkukuh mempertahankan kebijakan subsidi BBM. Langkah yang lebih simpel dan masuk akal, tentu saja, adalah menghapus sama sekali subsidi BBM. Serahkan saja harga bahan bakar minyak kepada mekanisme pasar, agar rakyat terbiasa dengan perubahan harga.

Jika hal itu dilakukan, pemerintah secara tidak langsung juga mendidik masyarakat untuk lebih efisien dan hemat menggunakan bahan bakar. Presiden Jokowi semestinya meninggalkan program kerja pencitraan yang membikin rakyat terlena dan rentan disalahgunakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024