Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stop Subsidi Solar

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Suasana sepi terlihat di SPBU Cilincing 34-14203, 15 November 2016. Tiga pompa yang menjual solar terlihat masih terikat pita kuning polisi. TEMPO/Maria Fransisca
Suasana sepi terlihat di SPBU Cilincing 34-14203, 15 November 2016. Tiga pompa yang menjual solar terlihat masih terikat pita kuning polisi. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

Begini jadinya bila Presiden Joko Widodo mengorbankan urusan perekonomian demi kepentingan politik. Setelah pemilu usai, dampak buruknya mulai terasa. Angka subsidi energi semakin bengkak. Jumlah solar bersubsidi yang disalurkan pun melampaui kuota.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mendeteksi penyaluran solar bersubsidi tahun ini bakal bertambah 0,8-1,4 juta kiloliter dari kuota 14,5 juta kiloliter. Sampai Juli lalu, realisasi penyaluran solar bersubsidi sudah mencapai 9,04 juta kiloliter atau sebesar 62 persen dari kuota. Melonjaknya konsumsi solar ini perlu dicermati dengan serius karena berdampak pada anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembengkakan itu disinyalir karena penyalahgunaan solar bersubsidi untuk industri tambang dan perkebunan. Padahal, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, solar bersubsidi dilarang dikonsumsi kendaraan pengangkut hasil pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Bocornya solar bersubsidi sebetulnya bukan barang baru. Tahun lalu, hal yang sama juga terjadi. Pengeluaran subsidi energi pada tahun lalu bahkan mencapai Rp 153,5 triliun atau melonjak 162 persen dari anggaran, karena juga didorong faktor melemahnya rupiah. Pengeluaran untuk subsidi BBM (termasuk solar) dan elpiji naik hingga 207 persen.

Pemerintah berencana memangkas subsidi solar dari Rp 2.000 menjadi Rp 1.000 pada tahun depan. Langkah rasional yang dilakukan seusai pemilu ini bisa menghemat anggaran. Hanya, total angka subsidi dalam APBN 2020 tetaplah besar. Untuk subsidi BBM dan elpiji saja, nilainya mencapai Rp 75,2 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Konsekuensi kebijakan subsidi BBM, pemerintah harus bisa menyalurkannya secara tepat sasaran. Yang terjadi selama ini, tujuan pemberian subsidi solar bagi kalangan miskin, termasuk para nelayan, lebih sering melenceng. Solar bersubsidi tidak cuma bocor ke sektor industri. Bahan bakar minyak ini juga dipakai oleh pemilik mobil, yang bukan dari kalangan miskin.

Pemerintah berusaha mengatasi kebocoran itu dengan mendorong Pertamina menyelesaikan program digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum. Tujuannya untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran. Program digitalisasi yang bisa mendeteksi penyaluran BBM bersubsidi tersebut sebetulnya ditargetkan terlaksana tahun lalu, tapi diundurkan lagi hingga akhir tahun ini.

Kerepotan seperti itu akan terus terjadi selama pemerintah masih berkukuh mempertahankan kebijakan subsidi BBM. Langkah yang lebih simpel dan masuk akal, tentu saja, adalah menghapus sama sekali subsidi BBM. Serahkan saja harga bahan bakar minyak kepada mekanisme pasar, agar rakyat terbiasa dengan perubahan harga.

Jika hal itu dilakukan, pemerintah secara tidak langsung juga mendidik masyarakat untuk lebih efisien dan hemat menggunakan bahan bakar. Presiden Jokowi semestinya meninggalkan program kerja pencitraan yang membikin rakyat terlena dan rentan disalahgunakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.