Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengabaian Keadilan di RUU Pertanahan

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara pemberian sertifikat tahan kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Jumat 23 November 2018. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan sebanyak 1.300 sertifikat tanah untuk masyarakat Lampung Tengah. ANTRA FOTO/Ardiansyah
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara pemberian sertifikat tahan kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Jumat 23 November 2018. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan sebanyak 1.300 sertifikat tanah untuk masyarakat Lampung Tengah. ANTRA FOTO/Ardiansyah
Iklan

Gutomo Bayu Aji
Pendiri Partnership for Agriculture and Sustainable Livelihoods

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang akan menandai tonggak ketiga pengaturan pertanahan. Tonggak pertama ditandai oleh undang-undang pertanahan kolonial atau Agrarisch Wet 1870, dan tonggak kedua oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960, yang merombak dualisme sistem hukum pertanahan, yaitu sistem hukum Barat dan adat menjadi sistem hukum pertanahan nasional.

Undang-Undang Pokok Agraria adalah perwujudan pengaturan pertanahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu keadilan dan kemakmuran sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Namun, selama hampir 60 tahun terakhir, undang-undang itu berfungsi tidak lebih sebagai simbol jiwa sosialisme bangsa Indonesia.

Di tengah situasi itu, RUU Pertanahan tampaknya akan dihadirkan. Namun sejumlah kelompok pinggiran yang kritis terhadap ketidakadilan agraria menuntut rancangan ini ditunda. Salah satu kritik tersebut adalah rancangan ini sedang mengarah ke kapitalisasi pertanahan. Arah ini sebenarnya telah terpupuk selama masa pembangunan dan semakin kuat ketika Hernando de Soto (2000) membawa pengaruh neoliberalisme pertanahan yang mengubah fungsi tanah dari sekadar aset mati menjadi bernilai modal di dalam ekonomi pasar.

Arah ini sedikit-banyak memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam pengaturan pertanahan, terutama dari Undang-Undang Pokok Agraria ke RUU Pertanahan. Di dalam teks RUU Pertanahan itu setidaknya terdapat enam arena tempat kapitalisasi pertanahan turut mewarnai arah pengaturannya yang memungkinkan ketidakadilan sosial dalam urusan pertanahan terjadi.

Pertama, pengaturan hak milik atas tanah yang tidak sekuat dan sepenuh sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam rancangan ini, hak milik atas tanah cenderung rentan terhadap hak-hak lain, seperti hak guna usaha, yang bisa digunakan sebagai instrumen dengan dalih kepentingan nasional.

Kedua, batas minimum dan maksimum hak milik atas tanah, sebagaimana yang sudah dijelaskan kepentingannya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tidak diatur. Hal ini memungkinkan pengaturan batas-batas itu didasari kebijakan pemerintah yang dinamis, bahkan bergantung pada kekuatan dan kepentingan politik.

Ketiga, pengaturan tanah ulayat secara istimewa, yang memberikan isi dan pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, seolah-olah terlepas dari konteks kekuasaan negara. Pengistimewaan ini memungkinkan hubungan antar-warga negara dalam urusan pertanahan, seperti dengan hak milik perorangan atau badan hukum, menjadi tidak setara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, pembaruan agraria dimaknai serupa dengan kebijakan reforma agraria pemerintahan sekarang ketika negara mengalokasikan obyek tanah, bukan melakukan penataan hak-hak atas tanah serta batas-batas minimum dan maksimum pada kaum tani. Alokasi obyek tanah, pada kenyataannya, tidak mengatasi masalah petani gurem sebesar 75,6 persen rumah tangga petani (Sensus Pertanian, 2013).

Kelima, tanah negara yang dinyatakan sebagai kawasan hutan, yang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria termasuk pengertian agraria, tidak diatur. Padahal kawasan hutan seluas 125,9 juta hektare (2017), atau lebih dari 70 persen agraria yang berupa tanah, hampir setengahnya dikuasai oleh badan-badan hukum yang mewarnai ketimpangan penguasaan lahan.

Keenam, pemberian kewenangan kepada bank tanah yang sangat besar melampaui kementerian terkait serta gugus tugas reforma agraria yang dibentuk belum lama ini dikhawatirkan akan menjadi instrumen kapitalisasi pertanahan yang mengancam kepastian hukum pada hak-hak atas tanah, terutama hak milik.

Dalih kepentingan nasional dalam RUU Pertanahan juga mengalami pergeseran searah dengan perubahan paradigma pengaturan pertanahan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalih ini semakin sulit diterima oleh nalar publik ketika mereka mengalami pertarungan-pertarungan di lapangan secara langsung dengan berbagai representasi kapitalisasi pertanahan dalam kehidupan sehari-hari.

Fakta ketimpangan bahkan terlihat jelas dalam statistik, yaitu lebih dari 70 persen agraria berupa tanah di kawasan hutan dikuasai oleh negara dan badan-badan hukum, sementara kurang dari 30 persen dikuasai oleh 267 juta orang. Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 35,7 juta jiwa, menguasai 7,1 juta hektare lahan dengan 75,6 persen rumah tangga petani gurem (2018).

Sejumlah fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan nyata RUU Pertanahan untuk menebalkan keadilan sosial di tengah tekanan kapitalisasi pertanahan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024