Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengakhiri Konflik Papua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mahasiswa asal Papua melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Mereka mengecam tindakan represif dan penangkapan aktivis serta mahasiswa Papua di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta pelarangan diskusi terkait New York Agreement atau pemindahan kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia tahun 1962. TEMPO/Prima Mulia
Mahasiswa asal Papua melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Mereka mengecam tindakan represif dan penangkapan aktivis serta mahasiswa Papua di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta pelarangan diskusi terkait New York Agreement atau pemindahan kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia tahun 1962. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

Kerusuhan yang kemarin meletus di sejumlah kota di Papua harus menjadi momentum untuk mengakhiri konflik yang bertahun-tahun terjadi di sana. Perusakan fasilitas umum di beberapa kota, seperti Manokwari, Sorong, dan Jayapura, tentu disayangkan dan merugikan banyak orang. Karena itu, penting memastikan bahwa insiden tragis ini memicu skema penyelesaian konflik yang adil untuk orang Papua.

Sejak awal, jika aparat keamanan bertindak proporsional dan adil dalam menangani laporan perusakan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, pekan lalu, rentetan amuk massa kemarin tak bakal terjadi. Tapi, yang terjadi, polisi terkesan melakukan pembiaran sehingga praktik penghakiman massa yang merendahkan harkat serta martabat orang Papua terus terjadi.

Puncaknya adalah ketika polisi menyerbu masuk ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya sambil menembakkan gas air mata, seolah-olah mahasiswa di sana lebih berbahaya dari teroris. Penangkapan terhadap 34 mahasiswa tanpa bukti yang memadai juga berperan menyulut emosi warga di Papua.

Padahal, seandainya benar mahasiswa Papua melecehkan bendera kebangsaan sekalipun, hal itu bukanlah alasan untuk mengusir dan mempermalukan mereka. Polisi semestinya mengumpulkan bukti dan memulai penyidikan atas insiden bendera itu hingga tuntas sesuai dengan koridor hukum. Hal tersebut penting dilakukan agar kasus ini tak menjadi pembenaran atas kekerasan yang menimpa orang Papua.

Apalagi ini bukan peristiwa yang pertama. Dalam catatan Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, selama 2018 hingga Agustus 2019 telah terjadi delapan kali aksi pengusiran mahasiswa Papua di sana. Pembubaran kerap diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan, hingga penangkapan paksa. Usaha para mahasiswa Papua untuk menyampaikan aspirasi tentang daerahnya justru lebih sering disambut dengan kekerasan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengusiran mahasiswa Papua di Jawa yang terus terjadi menunjukkan kontradiksi cara pandang banyak orang dalam memandang Papua. Di satu sisi, khalayak terus mendorong agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Tapi, di sisi lain, keberadaan mahasiswa Papua terus diganggu isu rasisme dan tindak kekerasan.

Penanganan isu Papua semakin rumit karena pemerintah terkesan menyederhanakan masalah ini menjadi sebatas persoalan keamanan atau makar belaka, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, yakni ketidakadilan yang bertahun-tahun dialami orang Papua. Cara pandang semacam inilah yang membuat konflik di sana terus berlarut-larut. Tak bisa dimungkiri, selama ini, sumber daya alam di Papua-dari hutan, minyak bumi, tembaga, hingga emas-dikeruk tanpa banyak memberi keuntungan bagi warga lokal.

Penanganan terhadap kerusuhan kemarin mustahil dilakukan tanpa upaya penyelesaian konflik besar tersebut. Sayangnya, saat ini sebagian besar warga Papua kecewa, bahkan cenderung kurang percaya, terhadap Jakarta. Presiden Joko Widodo harus menegaskan posisinya dan mulai membangun rasa saling percaya dengan pemimpin di Papua. Tanpa hal itu, siklus kekerasan akan terus berulang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024