Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hapuskan Kuota Impor Pangan

Oleh

image-gnews
Impor Komoditas Pangan Melejit
Impor Komoditas Pangan Melejit
Iklan

PENANGKAPAN I Nyoman Dhamantra, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dua pekan lalu, makin membuka tabir seputar korupsi impor bahan pangan di negeri ini. Sistem kuota impor di Kementerian Perdagangan dan skema perizinan di Kementerian Pertanian terbukti membuka ruang bagi mafia impor untuk menangguk untung hingga puluhan miliar rupiah.

Karena itulah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dua pekan lalu patut dipuji. Namun para penyidik KPK tak boleh berpuas diri. Mereka yang kini mendekam di tahanan baru sebagian dari para pelaku lapangan. Para pemegang kunci yang membuka jalan bagi terjadinya kongkalikong dalam pemberian izin dan kuota impor masih bebas melenggang. Keberanian dan independensi KPK lagi-lagi diuji dalam kasus ini.

I Nyoman Dhamantra, yang diciduk di Bandar Udara Soekarno-Hatta setelah pulang lebih dini dari Kongres V PDIP di Bali, disebut menerima suap dari sekelompok importir bawang putih terkait dengan posisinya sebagai anggota parlemen. Penyuapnya adalah Chandry Suanda alias Afung, pemilik PT Cahaya Sakti Agro, yang kini juga sudah ditahan. Beberapa kaki-tangan mereka pun ikut ditangkap.

Afung ingin Nyoman menggunakan pengaruhnya sebagai anggota Komisi Perdagangan di Senayan mendorong pemerintah menerbitkan surat persetujuan impor bagi perusahaan-perusahaannya. Duit pelicin sebesar Rp 2 miliar untuk Nyoman hanya uang muka. Total fulus yang dijanjikan buat Nyoman jika berhasil mengegolkan kuota impor bawang putih sebesar 20 ribu ton adalah Rp 40 miliar. Itu tak seberapa dibandingkan dengan total pendapatan Afung yang bisa sampai Rp 1 triliun jika bawangnya dijual Rp 50-60 ribu per kilogram.

Keuntungan dari permainan impor bahan pangan ini memang luar biasa. Berbekal izin dan kuota impor saja, para importir lokal bisa mengatur harga komoditas yang jumlahnya memang terbatas di pasar. Bayangkan, harga bawang putih impor di pelabuhan yang sekitar Rp 10 ribu per kilogram bisa melonjak menjadi Rp 50 ribu per kilogram ketika sampai di tangan konsumen. Menjelang bulan puasa lalu, harga bawang putih bahkan sempat menembus Rp 100 ribu per kilogram.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, pemerintah kerap berdalih bahwa kebijakan kuota impor dibutuhkan untuk melindungi produksi petani lokal. Menjaga kestabilan harga pangan juga dinilai penting sebagai bagian dari upaya melindungi kaum miskin yang daya belinya rendah. Semua alasan itu tak lebih dari kedok semata. Konsumen justru dirugikan oleh penggelembungan harga yang terlampau tinggi.

Apalagi petani kita juga tak akan bisa menanam bawang putih secara besar-besaran meski harganya bagus. Sebagai tanaman subtropis, bawang putih tak cocok ditanam di sebagian besar lahan pertanian yang ada di Indonesia. Walhasil, produksi bawang putih lokal yang hanya 16 ribu ton per tahun tak bakal mampu menutup kebutuhan nasional yang mencapai 500 ribu ton per tahun. Di sinilah para makelar bermain.

Presiden Joko Widodo tak boleh tinggal diam melihat situasi ini. Sistem tata niaga impor komoditas pangan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus segera dihapus. Terlebih sudah terbukti: banyak importir lokal seperti Afung punya cantolan pada politikus dan partai tertentu. Menghapuskan sistem kuota tak hanya bakal membasmi mafia impor, tapi juga menghilangkan salah satu sumber korupsi politik di Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.