Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Relokasi Ibu Kota

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) melakukan hormat saat menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019. Peringatan HUT RI tersebut mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) melakukan hormat saat menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019. Peringatan HUT RI tersebut mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tak mendukung rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Relokasi ibu kota bukanlah cara jitu untuk menyelesaikan masalah pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, juga bukan obat manjur untuk mengatasi problem lingkungan di Jakarta.

Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan rencana pemindahan Ibu Kota pada Jumat lalu dalam pidatonya di Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Presiden, relokasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta demi visi "Indonesia Maju". Dalam pidatonya itu, Presiden sekaligus meminta izin Dewan untuk merealisasi rencana tersebut.

Urusan merelokasi ibu kota memang akan melibatkan DPR. Selain berkaitan dengan soal anggaran dan penerbitan berbagai undang-undang baru, paling tidak ada sembilan undang-undang yang harus diubah. Misalnya, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta, UU Pemerintahan Daerah, UU Tata Ruang, dan UU Lingkungan. Namun tentu saja bukan hal-hal itu saja yang membuat rencana relokasi ibu kota tidak realistis.

Rencana relokasi harus ditolak karena langkah ini sama sekali bukan solusi untuk pemerataan dan keadilan ekonomi. Memang kita bermasalah dalam dua hal tersebut, tapi relokasi paling banter hanya akan memajukan pembangunan di ibu kota baru. Wilayah lainnya tak akan mengalami perubahan. Soalnya penyebab kesenjangan pembangunan bukanlah letak ibu kota di Jakarta, melainkan model pembangunan ibu kota-sentris.

Jadi, ketimbang dihamburkan untuk membangun ibu kota baru, lebih baik anggaran negara digunakan untuk menghidupkan perekonomian di daerah. Caranya, antara lain, dengan menggeser sentra usaha dan bisnis ke luar Jakarta serta mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendirikan kantornya di daerah, bisa dimulai dari perusahaan milik negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika perekonomian di daerah membaik, arus urbanisasi yang menjadi penyakit kronis Jakarta dengan sendirinya akan berkurang. Aneka masalah Jakarta lainnya yang merupakan dampak dari kepadatan penduduk, seperti polusi, sampah, dan kemacetan, pun akan lebih mudah diatasi.

Pertimbangkan pula bahwa pemindahan ibu kota tidak berarti hanya memindahkan kantor, tapi juga banyak orang. Para penghuninya nanti tak hanya tinggal untuk bekerja, tapi juga menjalani hidup baru. Mereka butuh sekolah, rumah sakit, transportasi, dan berbagai fasilitas lain yang bisa membuat ongkos pemindahan ibu kota jauh lebih besar daripada perkiraan. Tanpa fasilitas-fasilitas tersebut, ibu kota akan menjadi kota mati. Dalam skala kecil, hal inilah yang terjadi di ibu kota baru Maluku Utara, Sofifi. Sudah sejak 2010 menjadi ibu kota menggantikan Ternate, Sofifi sepi, terutama pada hari libur, karena sering ditinggal mudik penghuninya.

Presiden Joko Widodo lebih baik memanfaatkan periode kedua kepemimpinannya untuk memperbaiki perekonomian, membenahi layanan publik, memperkecil kesenjangan, hingga memberantas korupsi. Hal-hal tersebut jauh lebih penting bagi masyarakat ketimbang sebuah ibu kota baru.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024