Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Institusi Korupsi dan Perombakan Kabinet

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Ada hal penting yang belum muncul dalam diskusi seputar perubahan kementerian atau lembaga negara, yakni struktur masalah internal suatu lembaga. Struktur itu, sebagaimana telah dievaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini, adalah terjadinya state capture corruptions sebagai penyebab terhalangnya tujuan-tujuan pembangunan. Persoalannya, hal itu telah menyatu dan menjadi bagian dari perangkat kerja organisasi.

Dalam Crime and Corruption in Organizations: Why It Occurs and What to Do About It, Burke dkk (2011) menyatakan para pelaku kriminal dan korupsi di suatu organisasi cenderung mendapat pembenarannya sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Kewajaran itu akibat proses "sosialisasi" sehingga korupsi menjadi tindakan bersama. Dalam sosialisasi itu terdapat kooptasi oleh pimpinan atau klien yang berpengaruh sehingga kompromi-kompromi terjadi seiring dengan tugas-tugas resmi. Abdi negara yang terlibat seperti mendapat fasilitas dalam suatu kelompok kerja. Mereka melakukannya dengan mengabaikan standar moral dan merasionalkan tindakannya. Mengapa hal itu terjadi? Setidaknya terdapat dua alasan.

Pertama, korupsi di Indonesia telah mengakar kuat sejak akhir abad ke-18. Pada awalnya, upeti kepada raja-raja dilakukan bukan sebagai bentuk suap, melainkan kepatuhan. Setelah kongsi dagang Belanda, yaitu VOC, datang, mereka membayar elite kesultanan untuk mendapatkan keuntungan perdagangan berbagai komoditas. Bahkan elite kesultanan mendapat gaji tahunan dari VOC sebagai imbalan keperpihakannya.

Mason C. Hoadley (2006) menjelaskan, dalam Public Administration: Indonesian Norms versus Western Forms, model administrasi saat itu dijalankan untuk menangani penduduk lokal. Demi menjamin kesetiaan penduduk lokal dan penguatan kekuasaan, pemerintah Hindia Belanda memberikan toleransi bagi pencampuran ranah administrasi publik dan kepentingan pribadi pejabat lokal. Korupsi seperti yang itu tampak belum berakhir saat ini karena struktur kepemerintahan seperti disebutkan Hoadley masih berjalan, baik karena peraturan, sekadar kebiasaan, maupun kepentingan-kepentingan tertentu.

Misalnya, sebagaimana pernah saya sampaikan dalam kolom Tempo pada 2 Desember 2018 mengenai korupsi politik perizinan sawit, adanya standar pekerja pengawas produksi hutan dan tambang yang tidak mungkin dicapai akibat rendahnya fasilitas dan gaji membuat para pekerja seperti dijebak melakukan kesalahan. Mereka tidak hanya harus setia kepada perusahaan yang diawasi, tapi juga atasannya sehubungan dengan perintah yang diberikan, walaupun keliru. Hal demikian terjadi melalui proses "sosialisasi" sehingga terbangun "institusi korupsi" yang berjalan sebagai kultur birokrasi perizinan. Dalam proses persetujuan dokumen perusahaan oleh pemerintah daerah, misalnya, biaya untuk rapat-rapat ditanggung perusahaan agar cepat terlaksana. Di situlah terwujud kesetiaan sekaligus konflik kepentingan pelaku-pelaku pemberi, pengawas, dan penerima izin sehingga tidak mungkin mereka melaporkan perbuatan sesamanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, "institusi korupsi" dijalankan oleh orang-orang yang sama sebagai abdi negara. Hasil penelitian saya pada 2017 dan 2018 mengenai perizinan di Riau dan Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana dalam institusi korupsi tersebut terdapat penambahan pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang atau lembaga yang berperan sebagai konsultan atau perantara maupun klien berpengaruh. Orang yang berpengaruh ini dapat nyata adanya atau hanya sebagai simbol agar pengurusan izin berjalan lancar.

Para abdi negara itu biasanya sudah tidak peka melihat korupsi di lembaganya karena konfigurasi institusi ini. Akibatnya, terbentuk norma yang cenderung membiarkan terjadinya konflik etis atau rasionalitas yang bertentangan dengan kenyataan. Lembaga seperti itu dapat stabil apabila pelanggaran etika di dalamnya berkesinambungan. Apabila terdapat pejabat yang diketahui telah disuap tapi tanpa peringatan atau sanksi, pelonggaran norma sudah terbangun dan seluruh sistem kerja runtuh. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang punya integritas menjadi "menyimpang" atau malah dapat disingkirkan. Apabila kemudian unit kerja pengawas juga masuk ke institusi korupsi, segala instrumen pengawasan pun macet.

Dengan kondisi demikian, belum diketahui pasti apakah kredibilitas pemimpin lembaga dapat mengatasinya. Maka, terlalu absurd apabila penetapan kementerian atau lembaga hanya memperbincangkan soal jumlah kementerian, nama, tugas, dan siapa pejabatnya. Pada tingkat tertentu, kepemimpinan yang kuat memang dapat mengatasinya, tapi kondisi seperti itu sangat rentan kembali ke posisi semula ketika kepemimpinan berganti. Institusi korupsi itu seperti biji tanaman yang sedang mengalami dormansi. Ia seolah-olah mati, tapi saat ruang tumbuhnya memungkinkan, ia akan hidup kembali. Beberapa kepala daerah di tempat tertentu yang ditangkap KPK secara berurutan menunjukkan hal itu.

Maka, penetapan kementerian atau lembaga juga harus disertai dengan perbaikan struktural. Untuk itu, modifikasi pendekatan Sandoval-Ballesteros (2013), yang disebutnya sebagai structural corruption approach (SCA), mungkin dapat diterapkan. Dalam hal ini, pengendalian korupsi di suatu lembaga dapat dilakukan dengan menata kewenangan lembaga untuk mengurangi potensi penyalahgunaannya, mengurangi impunitas institusional akibat perlindungan politik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk keterbukaan informasi bagi publik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024