Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Kepala Intelijen Terseret Politik

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) berbincang dengan Kepala BIN Budi Gunawan sebelum mengikuti rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Asian Para Games di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 7 September 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) berbincang dengan Kepala BIN Budi Gunawan sebelum mengikuti rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Asian Para Games di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 7 September 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

Sepak terjang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan kini menjadi sorotan. Kalangan politikus banyak yang memuji perannya di balik kompromi antara presiden terpilih Joko Widodo dan rivalnya dalam pemilu, Prabowo Subianto. Pertemuan kedua tokoh ini membikin suasana politik menjadi lebih adem. Hanya, peran Budi sebetulnya melenceng dari tugas intelijen.

Kalangan politikus melihat peran Budi mirip yang dulu dilakukan oleh Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemiripan itu mungkin benar dalam urusan menjembatani tokoh politik yang tengah berseteru. Tapi ada perbedaan yang mencolok pula. Bagaimananapun Taufiq, yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat, merupakan politikus. Adapun Budi memimpin lembaga intelijen yang seharusnya menjauhi manuver politik.

Dalih bahwa konflik politik pasca-pemilu sudah mengarah pada gangguan keamanan negara sulit diterima akal sehat. Suasana politik yang cukup panas sebelum dan sesudah pemilu merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Gesekan politik yang terjadi jauh dari urusan keselamatan bangsa dan negara.

Langkah Budi semakin masuk dalam politik lantaran ia ditengarai juga berperan mempertemukan Prabowo dengan Megawati pada Juli lalu. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, itu telah mengubah konstelasi politik. Prabowo bersama Partai Gerindra yang dipimpinnya semula diperkirakan akan berperan sebagai oposisi murni. Manuver politik di Teuku Umar, juga pertemuan sebelumnya dengan Jokowi, menyebabkan prediksi itu meleset.

Sebagai Kepala BIN, Budi semestinya menjauhi lobi-lobi politik yang melibatkan para pemimpin partai. Ia seharusnya menjaga prinsip penting dalam intelijen, seperti profesionalitas, integritas, dan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukan kali ini saja figur Budi Gunawan mengundang kontroversi. Pada 2015, saat menjadi Wakil Kepala Polri, ia juga pernah menjadi sorotan. Ketika itu, Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini memicu pertikaian sengit antara KPK dan kepolisian. Ujungnya, dua pemimpin komisi antikorupsi saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Setelah konflik itu mereda, karier Budi ternyata belum habis. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Kepala BIN oleh Presiden Jokowi. Kini bahkan ia disebut-sebut berpeluang besar untuk menduduki posisi penting dalam kabinet Jokowi periode mendatang.

Presiden Jokowi seharusnya mempertimbangkan rekam jejak Budi Gunawan selama ini. Presiden semestinya pula meluruskan sepak terjang Budi sebagai bos intelijen. Tugas intelijen negara jelas memberikan masukan kepada kepala negara, bukan kepada Jokowi sebagai pribadi atau tokoh politik. Tugas intelijen negara bukanlah mengurusi kompromi antar-tokoh politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.