Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revolusi Mental atau Liberal Arts?

image-profil

image-gnews
Puan Maharani bicara soal revolusi mental, jargon yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK.
Puan Maharani bicara soal revolusi mental, jargon yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK.
Iklan

Haidar Bagir
Compassionate Action Indonesia

Persoalan "rekayasa" atau strategi sosial-budaya untuk pengembangan karakter bangsa-apakah melalui sekolah atau dalam bentuk semacam "revolusi mental" atau "pembinaan ideologi Pancasila"-tak pernah absen dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Hal itu muncul pada masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, zaman Sukarno dengan berbagai jargon budaya dan politik kebangsaan, zaman Soeharto dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), hingga pada zaman Jokowi sekarang.

Di antara berbagai perdebatan di sekitar masalah ini, Polemik Kebudayaan yang berlangsung pada pertengahan 1930-an menjadi yang paling "mengasyikkan". Meski zaman sudah banyak berkembang dengan segala ramifikasinya, inti polemik masih sama: memilih antara model rasionalisme Barat dan spiritualisme Timur.

Istilah "karakter" berasal dari bahasa Yunani "charassein", yang bermakna mengukir atau memahat. Artinya, karakter adalah sesuatu yang tetap, tak bisa (sulit) berubah, sebagaimana halnya ukiran atau pahatan. Dari sinilah karakter dimaknai sebagai ciri khusus atau pola perilaku individu yang tetap atau tak bisa (sulit) berubah. Tapi kata ini tak selalu diasosiasikan dengan akhlak.

Istilah "akhlak" berasal dari bahasa Arab "akhlaq", bentuk jamak dari "khuluq". Kata khuluq memiliki akar yang sama dengan "khalq". Keduanya bermakna sifat atau bentuk ciptaan yang selalu ada-meski kadang dalam bentuk potensi-dalam diri manusia. Bedanya, jika khalq dikaitkan dengan penciptaan yang berkaitan dengan fisik manusia, khuluq berkaitan dengan batin. Lebih jauh lagi, sifat batin itu biasanya dipercayai bersumber dari kebaikan hati atau sifat welas asih.

Membandingkan kedua istilah tersebut mengingatkan kita pada pembagian karakter ke dalam dua aspek: unjuk-kerja (performance) dan moral. Karakter unjuk-kerja menentukan kesuksesan, sedangkan karakter moral menentukan keselamatan dan kebahagiaan. "Moral" berkaitan dengan sifat atau nilai baik-buruk dari suatu sikap atau tindakan dalam hubungannya dengan kebaikan hati.

Jadi, pemahaman karakter tak boleh berhenti pada pendidikan karakter unjuk-kerja saja, tapi harus juga mencakup karakter moral. Tanpa karakter moral, karakter unjuk-kerja berisiko dirongrong oleh semacam moral hazard, yakni sikap tidak bertanggung jawab dan kesediaan mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan pribadi jika kesempatan yang aman untuk itu tersedia.

Ada beberapa hal yang perlu digali lebih jauh. Pertama, sumber karakter. Secara umum, ada perbedaan antara pandangan dunia "Barat" dan "Timur". Dalam pandangan "Barat" pada umumnya, kesadaran rasional yang baik sudah cukup menjadi dasar bagi tumbuh-kembang karakter yang baik. Maka, dia bisa bersifat pragmatis, bahkan transaksional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi pandangan dunia "Timur", karakter yang baik adalah kesadaran spiritual, yang biasa disebut kebersihan hati. Malah, sedikit-banyak berkaitan dengan agama. Dalam pandangan ini, moralitas bersifat deontologis, bukan pragmatis atau transaksional.

Jadi, persoalan pendidikan karakter sangat berkaitan dengan aliran pemikiran yang dianut. Bagi aliran rasional, tak diperlukan upaya pendidikan (baca: pengajaran) atau strategi pengembangan karakter secara khusus. Jika orang sudah memiliki rasionalitas, dia akan terdorong untuk bertindak etis. Di sini wacana tentang pendidikan liberal arts-mencakup tata bahasa, logika, dan retorika/komunikasi (trivium), serta aritmatika, geometri, astronomi, dan musik (quadrivium)-menjadi sangat relevan. Bagi kelompok lain, diperlukan semacam latihan-latihan etis dan spiritual khusus-dalam pusat-pusat pendidikan, apalagi dalam pusat-pusat kerohanian-agar seseorang cenderung bertindak etis.

Bagi kelompok pertama, segala jenis upaya rekayasa atau strategi sosial-budaya model "revolusi mental" atau "pembinaan ideologi Pancasila" dipandang kontraproduktif dalam menghasilkan pribadi-pribadi dengan karakter yang diharapkan. Sebab, rekayasa cenderung mendistorsi rasionalitas karena sifatnya yang bisa subyektif alias bias.

Bagi yang lain, tanpa latihan-latihan etis dan spiritual, sulit bagi seseorang untuk memiliki karakter yang diharapkan. Sejak zaman Aristoteles, pendidikan karakter diidentikkan dengan upaya-upaya habituasi (pembiasaan) yang akan dapat mengaktualkan potensi karakter tersebut. Bahkan upaya habituasi seperti ini harus diarahkan untuk menjadikan kecenderungan berbuat sesuai dengan karakter mulia sebagai "tabiat kedua" seseorang.

Kiranya kedua pandangan ini memiliki manfaatnya sendiri-sendiri. Penekanan pada yang semata-mata rasional dan transaksional kadang menjadikan sikap pragmatis yang mengikutinya rentan terhadap godaan untuk bertindak amoral, khususnya saat subyek berada dalam tekanan dilematis. Sementara itu, mengandalkan spiritualitas semata tak jarang membuka kemungkinan bagi sikap-sikap serba akhirat (otherworldly) yang tak kondusif bagi dorongan akan kemajuan dalam karier keduniaan-malah dapat menimbulkan sikap irasional, bahkan kadang kemunafikan. Maka, pendekatan kedua mazhab ini kiranya perlu dikombinasikan secara simultan.

Soal habituasi adalah penciptaan atmosfer berupa infrastruktur hukum dan penerapannya, juga role-modeling dan lingkungan sosial yang mendukung. Tanpa itu, jangankan "sekadar" liberal arts, bahkan pendidikan etis dan spiritual-seintens apa pun-tak akan memberikan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Bangsa apa pun tak akan pernah bisa keluar dari kubangan kekacauan moral jika hukum tidak tegak atau kosong dari pemimpin-pemimpin yang berintegritas, atau sendi-sendi institusi sosialnya goyah diterpa kekacauan. Maka, tidak bisa tidak, upaya yang sinergis di antara berbagai institusi sosial-politik dan pendidikan menjadi suatu keharusan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.