Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Giliran Angkasa Pura Diterpa Suap

Oleh

image-gnews
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019 dinihari. Andra menjalani pemeriksaan selama sekitar 24 jam. TEMPO/Muhammad Hidayat
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019 dinihari. Andra menjalani pemeriksaan selama sekitar 24 jam. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TERBONGKARNYA suap PT Angkasa Pura II makin memperlihatkan sisi kelam perusahaan negara. Tak cukup membenahi pengelolaan, pemerintah harus menjauhkan badan usaha milik negara dari kepentingan politik. Penentuan direksi perusahaan negara semestinya atas pertimbangan profesionalitas dan integritas, bukan didasari pesanan penguasa.

Skandal suap itu terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura, Andra Y. Agussalam. Ia dijerat dengan kasus suap pengadaan baggage handling system atau sistem bagasi otomatis untuk bandar udara. Tersangka diduga menerima uang pelicin Sin$ 96.700(hampir Rp 1 miliar) dari PT Inti-perusahaan pelaksana proyek yang juga merupakan BUMN.

KPK harus membongkar tuntas kasus memalukan yang melibatkan dua perusahaan pelat merah itu. Dalam mengusut pemberi suap, penyidik semestinya tidak berhenti pada Taswin Nur, pegawai PT Inti yang dituduh menyerahkan fulus kepada Andra. Tidaklah mungkin ia mengucurkan uang cukup besar tanpa setahu atau atas perintah direksi perusahaan.

Kasus itu merupakan tamparan keras bagi Menteri BUMN Rini Soemarno. Mewakili pemerintah, dialah yang selama ini menentukan direksi perusahaan negara. Dia pula yang mengawasi tata kelola dan kinerja semua perusahaan pelat merah. Nyatanya, praktik tercela sering terjadi di perusahaan negara.

Andra, yang diangkat menjadi anggota direksi PT Angkasa Pura II pada 2015, sudah lama masuk radar KPK. Dua tahun setelah pengangkatan itu, namanya muncul dalam sidang kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Ketika masih menjadi Direktur Keuangan PT LEN, Andra disebut menerima duit sekitar Rp 1 miliar dari proyek tersebut.

Saat itu, Menteri Rini seharusnya mencopot Andra dari PT Angkasa Pura II kendati ia lolos dari jerat hukum setelah mengembalikan duit tersebut ke KPK. Membiarkan perilaku tercela terbukti keliru besar. Andra kemudian melakukan praktik serupa di Angkasa Pura. Kementerian BUMN semestinya pula memperbaiki rekrutmen direksi untuk semua perusahaan negara. Integritas dan rekam jejak kandidat harus dipertimbangkan, selain soal kapabilitas dan profesionalitas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Skandal suap di PT Angkasa Pura dan PT Inti makin menambah panjang daftar direksi perusahaan negara yang masuk penjara. Sebelumnya, KPK menangkap Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir, April lalu, karena terlibat korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1.

Komisi antikorupsi juga menjerat Manajer Pemasaran PT Pupuk Indonesia yang diduga menyuap politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Sebelumnya, anggota direksi PT Krakatau Steel pun ditangkap KPK lantaran menerima uang pelicin dari rekanan perusahaan. Sepanjang 2004-2018, komisi antikorupsi telah menyidik kasus korupsi di 56 perusahaan negara dan daerah di seluruh Indonesia.

Penataan perusahaan pelat merah memang perlu dilakukan, tapi membersihkannya dari korupsi juga amat mendesak. Pembenahan BUMN lewat konsep superholding yang direncanakan pemerintah mesti dikaji lagi karena hanya menekankan aspek bisnis. Pemusatan sejumlah perusahaan negara justru akan memudahkan penguasa atau partai politik mengintervensi BUMN.

Presiden Joko Widodo semestinya menjauhkan BUMN dari kepentingan politik. Selama perusahaan negara dibiarkan menjadi sapi perahan elite politik, korupsi akan terus merajalela. Kalangan direksi akan selalu mencari celah melakukan praktik kotor buat kepentingan penguasa ataupun untuk diri sendiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024