Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Retorika Pengendalian Kebakaran Hutan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pantauan dari udara kebakaran lahan gambut di kawasan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Senin, 5 Agustus 2019. ANTARA
Pantauan dari udara kebakaran lahan gambut di kawasan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Senin, 5 Agustus 2019. ANTARA
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo harus menghentikan retorikanya setiap kali menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Jokowi harus mengambil langkah konkret dan tegas untuk memastikan bencana kronis perusak lingkungan ini dapat diredam pada periode kedua pemerintahannya.

Rapat bertajuk "Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019", Selasa lalu, sungguh menggelikan. Dalam rapat itu, Jokowi menegaskan soal pentingnya pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. Dia merasa malu lantaran pemberitaan di negara tetangga beberapa waktu belakangan mulai menyoroti kiriman asap dari Indonesia. Jokowi pun memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI mencopot pejabatnya di daerah jika tak berhasil mengatasi kebakaran. Dia tak ingin mendengar ada wilayah berstatus siaga darurat.

Betapa tidak menggelikan. Rapat serupa digelar setiap tahun. Arahan Jokowi di Istana Negara pekan ini pun seperti lagu lama. Pemberitaan di media negeri jiran dianggap memalukan. Sedangkan jumlah dan sebaran titik panas telah meningkat sejak Februari dan Maret lalu. Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan-belakangan diikuti oleh Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Delapan bulan belakangan, satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mencatat 6.034 hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen sebagai sumber kebakaran. Angka ini meningkat hampir 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Ancaman pencopotan jabatan kepada para "petugas pemadam" di wilayah kebakaran jelas salah alamat. Jokowi semestinya berkaca. Pemerintah sebenarnya telah mencederai komitmen mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sejak tahun lalu. Ketika itu, luas hutan dan lahan yang terbakar melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 510 ribu hektare. Juli lalu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi gugatan warga negara dalam kasus kebakaran hutan 2015 juga dengan tegas menyatakan presiden dan sejumlah menteri bersalah dalam bencana kebakaran terbesar dengan total kerugian Rp 221 triliun tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Putusan MA itu menguatkan adanya sederet utang pemerintah dalam upaya mencegah kasus kebakaran hutan. Pemerintah diperintahkan melengkapi sejumlah aturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Presiden juga wajib membentuk tim gabungan untuk mengkaji ulang izin perkebunan dan kehutanan. Ada juga kewajiban bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun peta jalan pengendalian kebakaran hutan yang merupakan tugas dan fungsi pokoknya.

Jokowi semestinya menjadikan kasus kebakaran hutan tahun ini sebagai momentum untuk menciptakan strategi pengendalian yang bersifat jangka panjang. Memenuhi putusan MA bisa menjadi langkah awal yang bisa dilakukan pemerintah. Fakta kasus kebakaran hutan yang terus muncul, bahkan cenderung meningkat dua tahun terakhir, semestinya juga cukup untuk menyudahi masa tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Tak sepatutnya lagi tugas dan wewenang yang besar di kementerian ini dipercayakan kepada kader partai politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

23 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024