Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asal Tunjuk Bos PLN

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sripeni Inten Cahyani memberikan keterangan pers seusai memenuhi pemanggilan Komisi VII DPR terkait pemadaman listrik massal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019. Komisi VII DPR memanggil Plt Dirut PLN dan Direksi PLN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sripeni Inten Cahyani memberikan keterangan pers seusai memenuhi pemanggilan Komisi VII DPR terkait pemadaman listrik massal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019. Komisi VII DPR memanggil Plt Dirut PLN dan Direksi PLN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

LELETNYA penanganan mati setrum bisa jadi merupakan akibat kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang perombakan direksi perusahaan negara hingga Oktober 2019-waktu pergantian pemerintahan. Maka, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1, pemerintah hanya menunjuk pelaksana tugas sebagai penggantinya.

Pelaksana tugas tentu berbeda dengan pemimpin definitif. Sebagai Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani tak bisa mengambil keputusan strategis dan penting pada saat genting. Ia bahkan baru menjabat selama tiga hari menggantikan Djoko Rahardjo Abumanan, pelaksana tugas sebelumnya. Sripeni tampak gelagapan memaparkan penyebab utama mati listrik itu di hadapan Presiden. Ia juga tak mampu memberi penjelasan yang bisa menenangkan masyarakat selama masa krisis itu.

Alasan mati listrik pun berubah-ubah sejak Minggu pagi hingga Senin malam. Kita hanya membaca pesan yang berseliweran di pelbagai media sosial tentang penanganan kerusakan secara parsial, disertai permintaan maaf direksi PLN atas kekacauan itu. Sripeni dan para anggota direksi seperti orang awam dalam menangani setrum, tak siap dengan situasi darurat.

Problemnya bisa ditarik lebih jauh dari sekadar bos PLN yang gagap. Kekacauan ini memperlihatkan pula kegagalan pemerintah dalam menerapkan sistem merit di perusahaan negara. Tentu, menangani krisis seperti di PLN tak akan selesai hanya dengan menunjuk pemimpin definitif, melainkan ia yang cakap dan mumpuni menangani perusahaan negara sebesar PLN.

Jadi, seharusnya Presiden Jokowi tak perlu marah ataupun heran terhadap direksi PLN yang kurang sigap menyelesaikan krisis ini. Sebab, masalahnya justru ada pada mutu kepemimpinan dan buruknya manajemen perusahaan negara, yang berada dalam kontrol pemerintah. Selama ini penentuan jabatan penting di perusahaan negara kerap ditunggangi kepentingan penguasa dan partai politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kursi direksi PLN merupakan jabatan panas karena pemilihannya acap ditunggangi kepentingan politik. Dengan aset mencapai Rp 1.500 triliun, menjadi darah dan penopang ekonomi Indonesia, PLN selalu menjadi perusahaan negara yang diincar banyak pihak.

Kekacauan di PLN seharusnya mendorong pemerintah untuk benar-benar menerapkan sistem merit dalam penunjukan direksi perusahaan negara. Indonesia tak kekurangan orang yang mumpuni dan berintegritas. Tugas pemerintah adalah menemukan mereka untuk ditempatkan pada posisi yang tepat.

Meminjam apa yang dinyatakan Presiden Jokowi kepada direksi PLN bahwa mereka "orang-orang pintar" yang seharusnya bisa mengantisipasi krisis ini, kalimat serupa bisa kita tunjukkan kepadanya. Pemerintah semestinya tidak main-main pula dalam menunjuk direksi PLN-perusahaan yang melayani hajat hidup orang banyak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024