Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Sawit untuk Ketahanan Energi

image-profil

image-gnews
Kelapa Sawit
Kelapa Sawit
Iklan

Andi Irawan
Dosen Lektor Kepala di Pascasarjana Agribisnis Universitas Bengkulu

Ancaman tekanan pasar internasional terhadap kinerja industri sawit domestik harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ada beberapa sumber kejutan negatif dari pasar internasional yang mempengaruhi kinerja sawit domestik. Pertama, diadopsinya Delegated Act RED II pada Maret lalu yang membangun sentimen negatif pasar minyak sawit Indonesia di Eropa. Ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya ke Benua Biru terus merosot.

Baca Juga:

Kedua, India, salah satu negara penting importir sawit, menaikkan tarif bea masuk minyak sawit sampai maksimum 54 persen. Kita kalah sigap oleh Malaysia, yang berhasil melakukan pendekatan ke India dengan memanfaatkan perjanjian dagang berupa Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). Dengan perjanjian itu, Malaysia mendapat diskon sehingga bea masuk refined product impornya lebih rendah (45 persen) daripada Indonesia (54 persen). Ketiga, pasar utama ekspor lain yang juga turun permintaannya adalah Cina.

Hal itu membuat pasokan sawit kelebihan, yang kemudian menekan harga sawit dunia. Hal ini dapat dilihat dari penurunan harga CPO, yang menurut data Bursa Derivatif Malaysia saat ini di bawah 1.900 ringgit. Ini adalah harga terendah sejak Agustus 2015.

Penurunan harga CPO ini berimbas langsung terhadap penurunan tajam harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Contohnya, di Kalimantan Barat, harga TBS turun menjadi Rp 600-750 per kilogram, jauh dari yang biasa diterima petani sebesar Rp 1.700-1.800 per kg. Setelah dipotong biaya operasional, harga bersih yang diterima petani sawit hanya sekitar Rp 250 per kg.

Omzet pengumpul kelapa sawit turun hingga 40 persen karena petani tidak memanen sawit, yang biaya panen dan angkut TBS-nya lebih besar daripada penerimaan penjualan sawit. Kalau fenomena ini terus berlanjut, para petani bahkan sudah menyatakan akan mengganti kebun sawit dengan komoditas lain.

Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk bisa mengatasi hal ini. Untuk itu, negara harus punya paradigma baru dalam melihat industri sawit. Industri sawit tidak berkaitan dengan agrobisnis semata, tapi dengan kemampuan negara membangun ketahanan energi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia memiliki lahan yang sangat cocok untuk komoditas penting biofuel, yakni sawit. Tapi kita belum memandang sawit dari kacamata strategis geopolitik, sehingga kebijakan sawit tidak lebih hanya kebijakan sawit sebagai komoditas agribisnis.

Zat kimia alami yang memiliki struktur mirip dengan bahan bakar minyak (BBM) adalah asam lemak. Indonesia sangat kaya akan pohon-pohon potensial penghasil minyak lemak. Kita lupa bahwa ketika kita mengimpor BBM 360 ribu barel per hari, pada saat yang sama kita memproduksi 31 juta ton CPO per tahun, penghasil minyak lemak terbesar di dunia, yang setara dengan 600 ribu barel minyak bumi per hari.

Mazzucato (2013) mengatakan revolusi industri informasi dan telekomunikasi dimulai oleh negara, bukan oleh swasta, di Amerika Serikat. Penemuan Internet dilakukan oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Departemen Pertahanan Amerika. Riset GPS didanai oleh Navstar, lembaga yang berada di bawah militer Amerika. Riset teknologi layar sentuh juga didanai oleh Badan Intelijen Pusat (CIA) dan National Science Foundation bersama peneliti Delaware University.

Pengembangan sawit harus dilandasi visi besar negara untuk menghadirkan kekuatan geopolitik Indonesia dalam ketahanan energi. Kita mengetahui bahwa ITB telah mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Pengembangan ini dilakukan sejak 1982. Pada 2011, ITB memproduksi katalis komersial pertama yang disebut Katalis Merah Putih. Masalahnya, riset tersebut dilakukan dalam skala yang sangat kecil karena visi besar negara belum menggerakkan riset-riset semacam ini.

Kita berharap jatuhnya harga sawit dunia dan ancaman kolapsnya industri sawit nasional menjadi pemicu untuk melihat sawit dengan kacamata dan strategi yang visioner, yakni sawit sebagai sumber bahan bakar minyak. Ketika berhasil melakukannya dalam skala besar, kita tidak hanya mampu menciptakan permintaan untuk produksi nasional, tapi juga menghadirkan kekuatan geopolitik nasional sebagai negara pemilik sumber energi hijau terbesar dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.