Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Langkah Akurat Menyelamatkan Muamalat

Oleh

image-gnews
Bank Muamalat. TEMPO/Dinul Mubarok
Bank Muamalat. TEMPO/Dinul Mubarok
Iklan

PEMERINTAH semestinya tidak perlu mengintervensi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan demi menyelamatkan Bank Muamalat. Penentuan nasib bank tak boleh berdasarkan kebijakan afirmatif karena justru akan menciptakan industri perbankan yang tak sehat. Risiko moral penyelamatan perusahaan keuangan yang bermotif politik bisa menyebabkan masalah lebih besar di masa depan.

Untuk ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir, Bank Muamalat gagal menambah modal dari penerbitan saham baru alias rights issue. Menurut OJK, bank syariah yang mulai beroperasi pada 1991 itu memerlukan dana Rp 4-8 triliun agar sehat. Meskipun sudah ada investor yang bersedia menyuntikkan dana, OJK tak kunjung memberi lampu hijau. Pada rencana rights issue terakhir, OJK menganggap skema tukar guling aset menjadi surat berharga oleh Bank Muamalat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah (non-performing financing) tak bakal menambah modal, tapi hanya mengkinclongkan laporan keuangan.

Masalah yang terjadi sekarang tidak hanya disebabkan oleh melemahnya sektor riil yang menjadi ceruk bisnis Bank Muamalat seperti alasan perusahaan, tapi juga karena manajemen risiko yang lemah. Sejumlah investasi yang dibiayai Muamalat mengalami kegagalan. Akibatnya, pembiayaan bermasalah menumpuk. Pada 2015, pembiayaan macet mencapai 7,11 persen dengan nominal Rp 2,89 triliun. Ini melebihi ambang batas yang dipatok OJK.

Saat itu, perusahaan merogoh Rp 303 miliar untuk menghapus buku (write-off). Setahun kemudian, untuk menurunkan pembiayaan macet yang tersisa, Muamalat kembali mengeluarkan Rp 683 miliar untuk melakukan keputusan serupa. Setelahnya memang pembiayaan bermasalah tinggal Rp 1,14 triliun. Tapi kebijakan hapus buku itu membuat Muamalat megap-megap. Pada September 2017, rasio kecukupan modalnya turun menjadi 11,58 persen-pas banderol dengan batas minimal yang diizinkan menurut ketentuan OJK.

Manajemen tak belajar dari krisis ekonomi 1998. Seolah-olah kokoh, Bank Muamalat ternyata keropos setelah penopangnya, Soeharto, jatuh. Kredit macet di bank ini mencapai lebih dari 60 persen. Terungkap juga fakta bahwa Bank Muamalat rugi hingga Rp 105 miliar. Muamalat selamat setelah dana asing masuk melalui bantuan Islamic Development Bank.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah aksi korporasi urung dijalankan karena tak mendapat restu OJK, manajemen Bank Muamalat disebut-sebut meminta bantuan Istana agar mempengaruhi keputusan OJK. Langkah ini jelas tidak patut. Walau calon wakil presiden Ma’ruf Amin adalah petinggi Majelis Ulama Indonesia, Presiden sudah semestinya tak usah menggubris permintaan cawe-cawe itu. Tak perlu khawatir krisis Muamalat akan menular ke bank lain karena bank ini belum tentu termasuk bank sistemik.

Apa yang terjadi pada 1998 dan sekarang semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa urusan perbankan sebaiknya diselesaikan secara profesional dan mengikuti aturan bisnis. Pemaksaan penyelesaian secara politik justru bakal memunculkan masalah runyam di kemudian hari.

Biarlah proses penambahan modal Muamalat terjadi secara alamiah. Toh, Al Falah Investments yang dibentuk Ilham Habibie, putra Bacharuddin Jusuf Habibie, yang berperan dalam pendirian bank ini, sudah menyatakan menjadi pembeli siaga 50,3 persen saham Muamalat senilai Rp 2,2 triliun. Sejauh ini, Al Falah yang terlihat serius masuk ke Muamalat. Asalkan prosesnya tak menyalahi aturan, penambahan modal tersebut tak menjadi masalah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024