Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketika Banjir Pengungsi Datang

Oleh

image-gnews
Perwakilan dari petugas dari kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menemui pencari suaka sebelum dipindahkan dari trotoar kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.  Pemerintah DKI Jakarta memindahkan pencari suaka yang berasal dari Afganistan, Somalia, Sudan dan Pakistan ke lahan bekas Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Kalideres, Jakarta Barat. ANTARA/M Risyal Hidayat
Perwakilan dari petugas dari kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menemui pencari suaka sebelum dipindahkan dari trotoar kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Pemerintah DKI Jakarta memindahkan pencari suaka yang berasal dari Afganistan, Somalia, Sudan dan Pakistan ke lahan bekas Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Kalideres, Jakarta Barat. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

Pemerintah Indonesia dan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) perlu segera mencari solusi terbaik bagi para pengungsi. Membeludaknya pencari suaka itu tidak hanya merepotkan pemerintah, tapi juga bisa menimbulkan masalah sosial di sekitar tempat penampungan.

Sesuai dengan data UNHCR, saat ini sekitar 14 ribu pengungsi terdampar di berbagai wilayah Indonesia, meningkat hampir lima kali lipat dibanding tiga tahun lalu. Mereka kabur dari negaranya antara lain karena perang, konflik, dan persekusi. Sebagian besar pengungsi berasal dari Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Keberadaan mereka telah membuat repot pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, harus menyediakan tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum dipindahkan ke penampungan ini, sekitar 400 pencari suaka bahkan sempat hidup menggelandang di trotoar dekat kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penduduk umumnya menolak kehadiran para pengungsi karena menimbulkan masalah keamanan dan kesehatan.

Tak cuma menyediakan tempat penampungan, pemerintah DKI juga mesti memberikan bantuan logistik bagi para pengungsi. Beban yang ditanggung pemerintah DKI terus bertambah seiring dengan makin banyaknya pengungsi yang datang ke Ibu Kota. UNHCR menyebutkan, hingga pekan lalu, jumlahnya sudah lebih dari 1.200 orang. Anggaran pemerintah daerah yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta-termasuk mengentaskan warga miskin-harus disisihkan buat membantu para pengungsi.

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia tidak berkewajiban menampung pengungsi secara permanen. Atas alasan kemanusiaan, negara kita selama ini berusaha menolong mereka. Kita juga telah memiliki pedoman penanganan pengungsi dari luar negeri, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Tak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, penanganan pengungsi juga melibatkan peran pemerintah daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Negara kita sering kebanjiran pengungsi karena adanya perubahan kebijakan negara seperti Australia dan Selandia Baru. Mereka mulai memperketat arus pengungsi sehingga para pencari suaka terdampar di wilayah Indonesia. Di sisi lain, sulit membayangkan negara kita membuka diri terhadap pengungsi dengan meratifikasi Konvensi 1951. Kalau hal itu dilakukan, pemerintah akan kewalahan menghadapi serbuan pengungsi.

Pemerintah sebaiknya berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan mengenai pengungsi. Menerima para pencari suaka akan menimbulkan konsekuensi yang berat karena harus memberikan pekerjaan dan tempat tinggal bagi mereka. Padahal sebagian rakyat kita sendiri masih miskin. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di negara kita mencapai 25,14 juta jiwa. Sesuai dengan data Lembaga Demografi Universitas Indonesia, sebanyak 20,5 persen penduduk Indonesia juga tidak memiliki rumah.

Urusan pengungsi yang terdampar di negara kita semestinya juga merupakan tanggung jawab UNHCR dan negara-negara lain.Itu pentingnya pemerintah berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan para pengungsi tidak telantar. Pemerintah bersama lembaga ini perlu segera mencarikan solusi: mengembalikan mereka ke negara asal jika memungkinkan atau menyalurkan mereka ke negara-negara penerima suaka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024