Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bancakan Proyek Gurindam 12

Oleh

image-gnews
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. ANTARA
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. ANTARA
Iklan

PENANGKAPAN Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun kembali menunjukkan bahwa proyek reklamasi tak hanya kontroversial, tapi juga rawan menjadi bancakan. Komisi Pemberantasan Korupsi harus membongkar kasus suap ini sampai ke akar-akarnya.

Tim KPK menangkap politikus Partai NasDem itu dan lima pelaku lain pada 10 Juli lalu. Penyidik menyita uang Sin$6.000 yang diduga suap untuk memuluskan perizinan serta penguasaan eksklusif atas lahan hasil reklamasi. Modusnya mirip dengan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Bedanya, di Kepulauan Riau, yang tertangkap lebih awal adalah pejabat eksekutif, bukan legislatif.

Di bawah kepemimpinan Nurdin, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengebut proyek reklamasi di Pulau Batam, Bintan, Nipah, dan Karimun. Proyek yang paling kontroversial adalah reklamasi Gurindam 12 di Tanjungpinang, Pulau Bintan. Proyek ini tak masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kepulauan Riau 2016-2020. Namun, begitu Nurdin menjabat, proyek ini langsung menjadi prioritas untuk periode 2018-2020.

Reklamasi Gurindam 12 bukanlah kebutuhan yang mendesak. Di Kepulauan Riau, lahan kosong terbentang luas di banyak tempat. Kepadatan penduduk Kepulauan Riau hanya 253 jiwa per kilometer persegi. Bandingkan dengan Jakarta yang kepadatan populasinya di atas 15 ribu jiwa per kilometer persegi.

Proyek reklamasi amat rawan korupsi karena anggarannya yang superjumbo, dengan perhitungan yang susah dipahami awam pula. Anggaran reklamasi Gurindam 12 seluas 15 hektare mencapai Rp 886 miliar. Ini besar pasak daripada tiang. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 Kepulauan Riau hanya Rp 3,6 triliun.

Pantas saja bila beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau sempat menolak proyek yang diprediksi membuat defisit APBD sekitar Rp 500 miliar itu. Anehnya, Dewan akhirnya menyetujui proyek reklamasi dengan memangkas anggaran di berbagai dinas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketimbang dipakai untuk proyek reklamasi yang hanya menguntungkan segelintir orang, anggaran ratusan miliar rupiah itu seharusnya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga Maret lalu, tercatat 131 ribu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kepulauan Riau atau sekitar 6,2 persen penduduk provinsi itu.

Di samping menyuap gubernur dan pejabat lain, pengembang reklamasi diduga mencampuri pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil di DPRD. Tujuannya antara lain agar sejumlah titik pantai yang semula merupakan wilayah konservasi bisa diuruk untuk perluasan daratan.

Dengan bau amis yang telanjur menguar, pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD itu harus dihentikan. Selanjutnya, pemerintah pusat perlu melakukan moratorium semua proyek reklamasi di Kepulauan Riau, seperti ketika korupsi reklamasi Teluk Jakarta terbongkar. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bergegas mengevaluasi semua izin serta analisis dampak lingkungannya. Segala penyimpangan, sekecil apa pun itu, tak boleh ditoleransi.

Pengusutan korupsi proyek reklamasi Kepulauan Riau tak cukup hanya dengan menyeret pejabat lokal ke pengadilan. Proyek berskala besar seperti reklamasi kemungkinan besar terhubung dengan jaringan elite politik dan pengusaha di Jakarta. Untuk itu, penyidik KPK harus lebih gigih membongkar peran aktor yang lebih besar dalam perkara ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024