Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mewaspadai Oligarki

Oleh

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

PERTEMUAN Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pekan lalu membawa lebih banyak kekhawatiran ketimbang ketenteraman. Manuver politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya-partai peraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan umum yang baru lalu-berpotensi mengkhianati mandat pemilih.

Aliansi politik yang baru tercipta akibat pertemuan politik itu sama sekali tak terkait dengan kepentingan dan aspirasi orang ramai di akar rumput partai masing-masing. Semua dilakukan untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan semata. PDIP berkepentingan menggandeng Gerindra untuk mengurangi ruang gerak partai-partai lain dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Sedangkan Gerindra tergiur untuk mencicipi kue kekuasaan yang tak pernah bisa mereka dapatkan.

Perjamuan nasi goreng di kediaman Megawati tersebut jelas bertentangan dengan aspirasi pendukung PDIP dan Gerindra. Selama kampanye, janji-janji politik kedua kubu tegas-tegas dibangun di atas asumsi bahwa apa yang ditawarkan seterunya tidak sesuai dengan visi mereka tentang Indonesia lima tahun ke depan. Sebutlah, misalnya, soal investasi. Jokowi, yang antara lain disokong PDIP, membuka lebar pintu bagi investasi asing. Sedangkan Gerindra mengobarkan nasionalisme dan mencemaskan investasi sebagai intervensi asing. Hal semacam itu sah-sah saja dalam sebuah kompetisi politik. Tapi sekarang dengan gampangnya sikap dasar itu dibuang jauh-jauh. Visi politik yang sebelumnya ditawarkan kepada konstituen dengan menggebu-gebu mendadak kehilangan relevansi.

Manuver semacam itu sungguh tak elok. Setiap partai politik seharusnya bertanggung jawab pada janji mereka di hadapan konstituen. Ketika posisi politik setiap partai dengan mudah berubah sesuai dengan arah angin dan suara pemilih tak lagi punya kuasa setelah pemilihan umum usai, demokrasi kita terancam kehilangan makna.

Pada awalnya adalah kemarahan PDIP kepada Partai NasDem. Kubu banteng menuding teman koalisinya itu telah "memaksa" sejumlah kepala daerah asal PDIP pindah menjadi kader NasDem. PDIP membalas. Partai banteng menggandeng Gerindra dengan tujuan memperkuat koalisi sekaligus mengecilkan NasDem-partai urutan kelima dalam perolehan suara pemilu legislatif. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meresponsnya. Ia bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu dapat dibaca sebagai dukungan NasDem kepada Anies sebagai calon presiden 2024-sesuatu yang diharapkan bisa membuat risau PDIP, yang diketahui belum memiliki kader untuk digadang sebagai calon presiden. Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Anies mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, calon yang didukung PDIP.

Lobi dan negosiasi tentu tak bisa dihindari dalam politik. Meski demikian, tarik-ulur itu hendaknya didasari etika politik. Selain loyalitas terhadap janji politik dan kesetiaan kepada konstituen, etika politik yang penting adalah pemahaman bahwa kepentingan publik harus diletakkan di atas aspirasi partisan partai-partai politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai penentu akhir pembentukan kabinet, Jokowi tak boleh mengabaikan prinsip itu. Ia mesti memastikan sebanyak mungkin kursi kabinet terbebas dari pengaruh partai. Kursi Jaksa Agung, misalnya, tak seharusnya diberikan kepada partai politik. Juga Menteri Keuangan dan menteri yang menangani badan usaha milik negara. Pada pemerintahan periode pertama, kursi Jaksa Agung diduduki kader Partai NasDem.

Sebagai presiden terpilih, sejak awal Jokowi harus menegaskan prinsip itu. Partai politik mesti diingatkan agar tidak mengusung figur yang hanya membawa kepentingan partai dalam jabatan-jabatan publik. Tanpa pedoman semacam itu, penentuan kabinet bakal menjadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan belaka. Rakyat cuma menjadi penonton dan pelengkap penderita.

Kita semua tentu tak ingin Indonesia menjadi contoh sempurna oligarki kekuasaan. Segelintir orang tak boleh seenaknya menentukan hitam-putih republik ini tanpa mengindahkan etika dan hukum. Pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat, dan mereka sudah berbicara dalam pemilihan umum lalu.

Berulang kali Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dia tak lagi punya beban dalam periode kedua kepemimpinannya. Tanpa harus memperhitungkan peluang terpilih lagi karena sudah dibatasi dua kali masa jabatan, Jokowi berjanji lebih berani mengambil keputusan terbaik demi kepentingan bangsa dan negara. Hari-hari ini adalah momen pembuktian yang paling tepat untuk pernyataan itu. Rakyat menantikan realisasi janji Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024