Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mencegah Kekuasaan Oligarkis

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berlari menuju panggung saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Konser Putih Bersatu menjadi puncak kampanye akbar pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. ANTARA
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berlari menuju panggung saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Konser Putih Bersatu menjadi puncak kampanye akbar pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 mendatang. ANTARA
Iklan

Manuver para elite setelah pemilihan presiden sungguh menjadi tontonan yang menjijikkan. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, seperti yang dipidatokan di panggung-panggung kampanye, mereka tak lebih dari sekadar mengejar sekerat kekuasaan.

Perebutan kursi politik itu dibungkus jargon "rekonsiliasi" para pelaku kontestasi pemilihan presiden, yang dimenangi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Persaingan lima tahunan dibuat seolah-olah sebagai pertarungan hidup-mati, dan karenanya memerlukan rujuk nasional setelahnya. Jargon itu menemukan pijakannya setelah kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memprotes hasil pemilihan presiden yang berujung tragedi pada 22-23 Mei 2019. Menurut polisi, sembilan orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka akibat kerusuhan yang berawal dari demonstrasi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, itu.

Namun, bahkan sebelum luka-luka korban sembuh, kedua kubu sudah berangkulan untuk membagi-bagikan kekuasaan. Para elite bertemu, tapi lebih untuk saling menekan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo makan siang bersama. Petinggi koalisi Jokowi minus PDIP sebelumnya juga bertemu. Bahkan, secara demonstratif, pada hari yang sama, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pun makan siang bersama Gubernur DKI Anies Baswedan-yang selama ini dikesankan berseberangan dengan Jokowi. Surya terlihat sedang "mengasapi" kubu partai berlambang banteng itu dengan melontarkan pernyataan yang belum waktunya: Partai NasDem mendukung Anies pada pemilihan presiden 2024.

Bukan kebetulan, kedua partai sedang berebut posisi strategis, antara lain Jaksa Agung. Partai lain menganggap, dengan menempatkan kadernya di posisi itu, NasDem berhasil memetik keuntungan besar. Pada pemilu lalu, mereka ada kemungkinan mendapat tambahan 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Tak mengherankan jika PDIP mengincarnya. Daya tawar pun ditingkatkan dengan menggandeng Gerindra, partai Prabowo. Dalam konteks itulah "persaingan makan siang" di Teuku Umar dan Gondangdia.

Praktik oligarki seperti ini menempatkan pemilih hanya sebagai kerumunan tak berarti. Kaum oligark menganggap demokrasi hanyalah sarana meraih kekuasaan. Mekanisme cek dan keseimbangan politik, yang mensyaratkan adanya oposisi kuat, dibuang ke keranjang sampah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam demokrasi, pihak yang kalah semestinya tidak harus mendapat kompensasi. Kubu yang kalah justru mendapat tempat terhormat, yakni menjadi alat pengontrol pemerintahan. Dengan begitu, kemungkinan pemerintah menyimpang bisa ditangkal sejak awal. Model kompromi yang terjadi sekarang mengindikasikan kembalinya "negara kekeluargaan" ala Orde Baru.

Jokowi memiliki tanggung jawab untuk mencegah hegemoni oligarkis ini. Ia semestinya menempatkan orang yang independen pada posisi-posisi strategis, seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum, dan Menteri Keuangan. Ia tak harus terjebak pada bagi-bagi kekuasaan.

Hanya dengan cara itu Jokowi bisa membuktikan ucapannya bahwa pada periode kedua pemerintahannya ia sama sekali tak memiliki beban. Sebaliknya, jika gagal, publik akan kuat menganggap dia betul-betul sebagai petugas partai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.