Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Melindungi Data Kependudukan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018. Pemusnahan KTP Elektronik ini untuk mengatsipasi penyalahgunaan dan berdasarkan data Dukcapil sebanyak 10 ribu warga Kabupaten Tasikmalaya belum melakukan perekaman KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018. Pemusnahan KTP Elektronik ini untuk mengatsipasi penyalahgunaan dan berdasarkan data Dukcapil sebanyak 10 ribu warga Kabupaten Tasikmalaya belum melakukan perekaman KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

Pemberian akses data kependudukan kepada swasta perlu dilakukan secara cermat dan terbatas. Menteri, gubernur, dan bupati sebagai pemberi izin akses di level masing-masing harus mengawasi dengan ketat setiap pemanfaatan data-data kependudukan. Jangan sampai pemberian akses itu bermuara ke penyalahgunaan data penduduk.

Urusan perlindungan data pribadi itu menjadi sorotan setelah dua perusahaan pembiayaan Grup Astra, PT Astra Multi Finance (AMF) dan PT Federal International Finance (FIF), mendapat akses membuka data kependudukan. Izin ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kedua perusahaan itu memerlukan data kependudukan demi menunjang bisnis mereka.

Ombudsman RI sempat mempertanyakan pemberian akses data penduduk ke swasta tersebut. Tapi, menurut Kementerian Dalam Negeri, kebijakan itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Intinya, lembaga di luar pemerintah bisa mengakses data kependudukan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Sejauh ini, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga, terdiri atas lembaga perbankan, perusahaan bursa efek, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Mereka mendapat akses terbatas. Hanya instansi penegak hukum yang memperoleh akses penuh sampai ke foto dan tanda tangan.

Menutup data kependudukan hanya untuk negara memang mustahil dilakukan. Data itu juga sangat dibutuhkan oleh pihak swasta. Perbankan dan telekomunikasi, misalnya, sangat membutuhkan untuk registrasi pelanggannya. Lembaga pembiayaan pun butuh verifikasi nomor kependudukan, alamat, dan data lainnya yang ada pada KTP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya, pemerintah harus mengawasi dan mengaudit pemberian akses data kependudukan itu. Izin yang diberikan pun harus terbatas, demi memperkecil kemungkinan penyalahgunaan. Pihak swasta semestinya tidak boleh mendapat data kependudukan secara lengkap, misalnya nama, tanggal lahir, nomor kependudukan, nama ayah atau ibu kandung, golongan darah, dan seterusnya.

Di tangan orang jahat, data kependudukan yang lengkap bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Keluhan yang paling umum adalah penyalahgunaan data untuk menawarkan produk bisnis secara berlebihan. Misalnya pemilik data tiba-tiba ditelepon atau didatangi seorang agen pemasaran kartu kredit.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebetulnya mewajibkan negara melindungi data seperti nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, serta nomor induk kependudukan ibu kandung dan ayah. Masalahnya, undang-undang ini juga memungkinkan penggunaan data di luar kepentingan pemerintah.

Kelonggaran itu harus dijalankan dengan hati-hati. Pemberian akses data kependudukan perlu diawasi secara ketat. Pemerintah juga harus memastikan pihak swasta tidak menyebarkan atau menyalahgunakan data kependudukan itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024