Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi, Ma'ruf, dan Faktor Ekonomi

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Iklan

Edbert Gani Suryahudaya
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Ada setidaknya dua kesimpulan yang bisa ditarik dari proses politik dalam pemilihan presiden tahun ini. Pertama, asumsi bahwa pemilihan Ma’ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak mengubah peta suara dukungan bagi Jokowi tampaknya sulit disanggah. Kedua, terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden menandakan ada evaluasi positif terhadap kondisi ekonomi Indonesia, meskipun pada saat yang sama, Jokowi kesulitan mengkapitalisasi capaian tersebut.

Pemilihan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden digadang-gadang untuk menarik basis pemilih Islam, yang diperkirakan direbut oleh Prabowo Subianto. Tapi basis pemilih Islam yang mana? Pemilihan Ma’ruf mendapat kritik pedas dari pendukung Jokowi karena ia dianggap mengakomodasi golongan konservatif kanan. Dengan kata lain, Jokowi memiliki intensi untuk mengambil ceruk suara kelompok yang selama ini menyerang sisi keislamannya. Usaha tersebut tampaknya tidak berhasil, bila tidak ingin dikatakan sia-sia.

Faktanya, Jokowi menang di basisnya yang memang terkenal sebagai wilayah santri, juga di provinsi-provinsi yang didominasi agama minoritas. Jokowi mampu mempertahankan basis suaranya yang terbangun sejak Pemilihan Umum 2014. Dari konteks besaran suara, Jokowi dengan sangat meyakinkan menang di provinsi penting di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Jokowi bahkan mendapatkan margin kemenangan lebih dari 11 juta suara. Lalu, daerah seperti Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Maluku-yang merepresentasikan daerah dengan basis pemilih non-muslim yang besar-kembali memberikan kemenangan bagi Jokowi dalam pemilihan umum kali ini.

Namun kekhawatiran bahwa Ma’ruf dapat menggerus suara Jokowi juga kurang mendapat bukti. Meski sempat ramai terdengar ajakan untuk golput, antusiasme untuk memilih justru meningkat, terutama di basis pendukung Jokowi sendiri. Hal ini terlihat dari angka partisipasi pemilih yang meningkat di Jawa Tengah dan Jawa Timur bila dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.

Faktor ekonomi tidak bisa kita kesampingkan sebagai alasan seseorang memilih. Kajian CSIS menunjukkan bahwa keinginan untuk memilih kembali Jokowi lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan yang akan memilih Prabowo di antara mereka yang merasa situasi ekonomi Indonesia membaik. Tentu, bias partisan berpotensi menjadi instrumen persepsi ekonomi pemilih. Namun kita bisa membandingkan pengalaman dua presiden terakhir dalam hal narasi ekonomi pada periode pertama mereka sebagai modal elektoral. Tujuannya, memberikan perspektif bahwa situasi ekonomi nasional mempunyai efek langsung dan tak langsung terhadap gairah pemilih.

Narasi kebijakan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi cukup berbeda. SBY mengutamakan subsidi-subsidi yang bisa mendorong konsumsi tinggi di tengah masyarakat, sedangkan Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur yang memiliki efek ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ekonomi politik, perbedaan ini menentukan narasi apa yang bisa dikapitalisasi oleh politikus untuk menarik preferensi pemilih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintahan SBY periode pertama banyak diuntungkan oleh melambungnya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi kala itu mampu mencapai angka 6 persen. Ia pun leluasa untuk memilih wakil dari kalangan teknokrat karena tingkat penerimaan publik yang sangat baik atas ekonomi saat itu. Lalu, SBY terpilih kembali sebagai presiden untuk periode kedua dengan dukungan meyakinkan sebesar 60 persen suara.

Di lain pihak, bagi Jokowi, menarasikan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa langsung dirasakan dampaknya bukanlah perkara yang mudah. Publik cenderung menginginkan perubahan yang cepat dan langsung terasa dalam tataran riil. Jokowi memahami itu dan tetap mengambil jalan tersebut pada periode pertama. Pertumbuhan ekonomi pun memperlihatkan stagnasi. Tekanan ekonomi global, termasuk perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, menambah persoalan dalam membingkai capaian ekonomi Jokowi.

Tak bisa dimungkiri, semburan politik identitas yang begitu ramai di media massa dan media sosial cukup mengaburkan agenda Jokowi sebagai seorang inkumben untuk berfokus pada pencapaian program kerja. Akhirnya, tim Jokowi terlalu sibuk meladeni narasi-narasi yang kontraproduktif.

Namun terpilih kembalinya Jokowi mengisyaratkan mayoritas masyarakat mendukung program kerjanya dan ingin pembangunan berlanjut. Penerimaan itu sebenarnya sudah tecermin dan sejalan dengan tingkat kepuasan yang berada di kisaran 60-70 persen sebelum pemilihan umum dilangsungkan.

Kesimpulannya, kemenangan Jokowi sangat besar dipengaruhi oleh konsistensi dukungan di basis pemilihnya. Serangan politik identitas justru tidak memberikan efek yang positif. Tapi sesungguhnya kinerja adalah indikator utama yang memantapkan suara pemilih. Walau tidak secara maksimal terucapkan, developmentalisme ala Jokowi cukup mendapat apresiasi dalam senyap. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dan mereka yang sudah mengambil ancang-ancang mengatur strategi menuju pemilihan umum selanjutnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

22 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024