Jokowi, Ma'ruf, dan Faktor Ekonomi

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Edbert Gani Suryahudaya
    Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

    Ada setidaknya dua kesimpulan yang bisa ditarik dari proses politik dalam pemilihan presiden tahun ini. Pertama, asumsi bahwa pemilihan Ma’ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak mengubah peta suara dukungan bagi Jokowi tampaknya sulit disanggah. Kedua, terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden menandakan ada evaluasi positif terhadap kondisi ekonomi Indonesia, meskipun pada saat yang sama, Jokowi kesulitan mengkapitalisasi capaian tersebut.

    Pemilihan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden digadang-gadang untuk menarik basis pemilih Islam, yang diperkirakan direbut oleh Prabowo Subianto. Tapi basis pemilih Islam yang mana? Pemilihan Ma’ruf mendapat kritik pedas dari pendukung Jokowi karena ia dianggap mengakomodasi golongan konservatif kanan. Dengan kata lain, Jokowi memiliki intensi untuk mengambil ceruk suara kelompok yang selama ini menyerang sisi keislamannya. Usaha tersebut tampaknya tidak berhasil, bila tidak ingin dikatakan sia-sia.

    Faktanya, Jokowi menang di basisnya yang memang terkenal sebagai wilayah santri, juga di provinsi-provinsi yang didominasi agama minoritas. Jokowi mampu mempertahankan basis suaranya yang terbangun sejak Pemilihan Umum 2014. Dari konteks besaran suara, Jokowi dengan sangat meyakinkan menang di provinsi penting di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Jokowi bahkan mendapatkan margin kemenangan lebih dari 11 juta suara. Lalu, daerah seperti Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Maluku-yang merepresentasikan daerah dengan basis pemilih non-muslim yang besar-kembali memberikan kemenangan bagi Jokowi dalam pemilihan umum kali ini.

    Namun kekhawatiran bahwa Ma’ruf dapat menggerus suara Jokowi juga kurang mendapat bukti. Meski sempat ramai terdengar ajakan untuk golput, antusiasme untuk memilih justru meningkat, terutama di basis pendukung Jokowi sendiri. Hal ini terlihat dari angka partisipasi pemilih yang meningkat di Jawa Tengah dan Jawa Timur bila dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.

    Faktor ekonomi tidak bisa kita kesampingkan sebagai alasan seseorang memilih. Kajian CSIS menunjukkan bahwa keinginan untuk memilih kembali Jokowi lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan yang akan memilih Prabowo di antara mereka yang merasa situasi ekonomi Indonesia membaik. Tentu, bias partisan berpotensi menjadi instrumen persepsi ekonomi pemilih. Namun kita bisa membandingkan pengalaman dua presiden terakhir dalam hal narasi ekonomi pada periode pertama mereka sebagai modal elektoral. Tujuannya, memberikan perspektif bahwa situasi ekonomi nasional mempunyai efek langsung dan tak langsung terhadap gairah pemilih.

    Narasi kebijakan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi cukup berbeda. SBY mengutamakan subsidi-subsidi yang bisa mendorong konsumsi tinggi di tengah masyarakat, sedangkan Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur yang memiliki efek ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ekonomi politik, perbedaan ini menentukan narasi apa yang bisa dikapitalisasi oleh politikus untuk menarik preferensi pemilih.

    Pemerintahan SBY periode pertama banyak diuntungkan oleh melambungnya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi kala itu mampu mencapai angka 6 persen. Ia pun leluasa untuk memilih wakil dari kalangan teknokrat karena tingkat penerimaan publik yang sangat baik atas ekonomi saat itu. Lalu, SBY terpilih kembali sebagai presiden untuk periode kedua dengan dukungan meyakinkan sebesar 60 persen suara.

    Di lain pihak, bagi Jokowi, menarasikan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa langsung dirasakan dampaknya bukanlah perkara yang mudah. Publik cenderung menginginkan perubahan yang cepat dan langsung terasa dalam tataran riil. Jokowi memahami itu dan tetap mengambil jalan tersebut pada periode pertama. Pertumbuhan ekonomi pun memperlihatkan stagnasi. Tekanan ekonomi global, termasuk perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, menambah persoalan dalam membingkai capaian ekonomi Jokowi.

    Tak bisa dimungkiri, semburan politik identitas yang begitu ramai di media massa dan media sosial cukup mengaburkan agenda Jokowi sebagai seorang inkumben untuk berfokus pada pencapaian program kerja. Akhirnya, tim Jokowi terlalu sibuk meladeni narasi-narasi yang kontraproduktif.

    Namun terpilih kembalinya Jokowi mengisyaratkan mayoritas masyarakat mendukung program kerjanya dan ingin pembangunan berlanjut. Penerimaan itu sebenarnya sudah tecermin dan sejalan dengan tingkat kepuasan yang berada di kisaran 60-70 persen sebelum pemilihan umum dilangsungkan.

    Kesimpulannya, kemenangan Jokowi sangat besar dipengaruhi oleh konsistensi dukungan di basis pemilihnya. Serangan politik identitas justru tidak memberikan efek yang positif. Tapi sesungguhnya kinerja adalah indikator utama yang memantapkan suara pemilih. Walau tidak secara maksimal terucapkan, developmentalisme ala Jokowi cukup mendapat apresiasi dalam senyap. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dan mereka yang sudah mengambil ancang-ancang mengatur strategi menuju pemilihan umum selanjutnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.