Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sikap Inkonstitusional Polisi Surabaya

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Iklan

Langkah polisi menghentikan acara peringatan hari ulang tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Surabaya, 22 Juli lalu, patut disesalkan. Tanggung jawab polisi adalah memastikan hak berkumpul warga negara yang dijamin konstitusi bisa dilaksanakan, bukan malah mengakomodasi tekanan massa.

Sedianya PRD, yang lahir pada 22 Juli 1996, akan memperingati ulang tahun di kantornya, di Jalan Bratang Gede, Surabaya. Sejumlah acara disiapkan, dari diskusi terbuka, panggung budaya, hingga turnamen olahraga. Acara baru dimulai ketika polisi meminta perayaan dipercepat. Alasannya, ada massa ormas yang akan datang untuk membubarkan dan polisi tak mau ada keributan. Pengurus PRD Jawa Timur mengikuti anjuran itu. Para peserta, yang jumlahnya sekitar 40 orang, melepas atribut partai, termasuk spanduk dan bendera.

Tak berselang lama, massa dari Laskar Pembela Islam (LPI), sayap ormas Front Pembela Islam (FPI), betul-betul datang dan mencopot serta membakar atribut PRD yang masih tersisa. Mereka berteriak-teriak menyebut PRD partai terlarang. Pihak PRD mengatakan mereka adalah partai yang diakui dan tak melanggar hukum. Kita menyesalkan cara-cara jalanan seperti itu. Berbahaya jika hal ini terus dibiarkan, karena akan menciptakan hukum rimba dan mengabaikan asas negara hukum.

Lebih disesalkan lagi adalah sikap polisi yang meminta agar acara PRD itu segera diakhiri. Tindakan tersebut tidak patut karena dua hal. Pertama, sikap polisi itu seperti memberi angin kepada cara-cara jalanan yang dipakai oleh massa tersebut. Jika dibiarkan, praktik semacam itu akan menjadi pola yang terus dipakai untuk menekan kelompok yang tidak disukai dengan cara yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, langkah polisi itu menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai aparat penegak hukum, yang fungsinya adalah memastikan hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang bisa dipenuhi. Kita tahu bahwa berkumpul adalah hak yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kita bisa mengerti bahwa polisi ingin menjaga ketertiban, dan itu memang menjadi tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Namun undang-undang yang sama juga mengamanatkan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum, yang tugasnya adalah memastikan hak berkumpul massa harus dilindungi. Polisi tak bisa menjadikan ketertiban sebagai dalih, lalu mengabaikan hak berkumpul masyarakat.

Dalam kasus di Surabaya tersebut, polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya meyakinkan massa ormas FPI untuk tidak meneruskan tindakannya yang tak sesuai dengan hukum itu. Sebab, yang dilakukan massa PRD dilindungi undang-undang, sehingga polisi harus meminta ormas FPI mundur dan tak meneruskan niatnya. Jika peringatan tersebut diabaikan dan massa FPI melakukan perusakan, justru polisi harus menindak mereka dengan pasal mengganggu ketertiban umum dan merusak properti orang lain, karena hal itu masuk kategori tindak pidana dalam KUHP. Bukan malah meminta massa PRD mengalah dan menghentikan kegiatannya, karena apa yang dilakukan massa partai ini tak melanggar konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024