Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Baiq Nuril dan Keadilan Masyarakat

image-profil

image-gnews
Terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air matanya saat menyimak rapat pleno Komisi III DPR terkait surat persetujuan amnesti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Dalam tersebut, komisi hukum DPR meminta tanggapan dari para fraksi. ANTARA
Terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air matanya saat menyimak rapat pleno Komisi III DPR terkait surat persetujuan amnesti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. Dalam tersebut, komisi hukum DPR meminta tanggapan dari para fraksi. ANTARA
Iklan

Dominikus Dalu Sogen
Asisten Madya Ombudsman pada Ombudsman RI

Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasus Baiq Nuril telah menjadi perhatian masyarakat. Sebagai upaya memperoleh keadilan, Baiq sudah mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh pertimbangan. Bila tidak ada halangan, pemerintah akan memberikan amnesti kepada Baiq setelah memperoleh pertimbangan dari DPR.

Sementara itu, tidak ada upaya hukum lain atas putusan MA yang menghukum Baiq dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta sebagaimana putusan kasasi MA sebelumnya. Tulisan ini menyoroti bagaimana putusan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai perwujudan negara hukum, apa pun putusan pengadilan, haruslah dihormati karena terdapat asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara. Namun, sebebas-bebasnya kekuasaan hakim, hal itu juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Hakim atau pengadilan bukanlah menara gading yang putusannya keras dan semata-mata demi kepastian dalam penegakannya (lex dura sed tamen scripta). Namun, menurut Notohamidjojo (1973:12), hukum juga mengandung keadilan protektif (iustitia tutatrix), yakni yang memberikan pengayoman kepada setiap orang.

Keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls-filsuf politik terkemuka Amerika Serikat-menyebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Keadilan pada intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Sudahkah para hakim yang memutus perkara Baiq menerapkan dan meletakkan hukum pada tempatnya? Ketidakadilan dalam kasus Baiq harus dilawan dengan gerakan sosial dan politis, sehingga dukungan semua pihak diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setiap putusan pengadilan selalu diberi irah-irah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tanpa irah-irah tersebut, suatu putusan tidak memiliki kekuatan hukum berlakunya (Pasal 197 KUHAP). Karena itu, dalam persidangan, hakim selaku corong keadilan menjadi jembatan untuk mewujudkan keadilan hukum dengan keadilan moral agar keadilan menjadi nyata dan dirasakan oleh para pencari keadilan.

Makna yang terkandung dalam mengadili perkara adalah memberikan rasa keadilan. Maka, bagaimana mungkin putusan atas suatu perkara yang sejak awal menjadi perhatian publik ternyata tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat? Padahal, tugas hakim, selain sebagai corong undang-undang, adalah sebagai corong masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Tidakkah hakim peka bahwa kasus yang menimpa BN memperoleh perhatian luas masyarakat karena ia merupakan korban pelecehan seksual?

Putusan hakim tidak berdiri di ruang hampa. Selain memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum, putusan hakim menjadi jembatan untuk memperoleh keadilan. Bila kemudian pemerintah memberikan amnesti dan tentunya putusan MA dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi, hukum dianggap tidak bermanfaat bagi pencari keadilan. Lantas apa yang menjadi tugas hakim sesungguhnya?

Dalam suatu penanganan laporan masyarakat di Ombudsman RI, hakim pernah memutus perkara kecelakaan lalu lintas dengan hukuman percobaan. Padahal, pelaku tidak memiliki surat izin mengemudi dan menabrak orang hingga meninggal dunia. Benar bahwa hakim bebas memutus perkara berdasarkan keyakinannya dan Ombudsman tidak dapat mencampuri kebebasan hakim dalam memutus perkara, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan hakim. Namun apakah patut hukuman tersebut hanya berupa hukuman percobaan? Bagaimana rasa keadilan bagi keluarga korban, karena korban adalah tulang punggung keluarga?

Praktik hukuman semacam ini sering terjadi di pengadilan kita. Tindakan koreksi yang disampaikan Ombudsman di pengadilan pada waktu itu sebatas perbaikan untuk tidak mengulang hal yang sama dalam penanganan perkara selanjutnya karena terikat dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Ombudsman, yakni tidak boleh mencampuri independensi hakim dalam memutus perkara.

Setiap hakim tentunya sudah dibekali dengan pemikiran bahwa ia bertanggung jawab menghadirkan keadilan kepada masyarakat dan mencari kebenaran. Hakim hendaknya mengintegrasikan terciptanya hukum dengan bersandar pada aturan, tapi juga tidak terbelenggu dengan aturan tersebut. Ia wajib menggali dan mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga keadilan dapat tercipta. Perlu ingat kata pepatah: errare humanum est, turpe in errore perseverare.Membuat kekeliruan itu manusiawi, tapi mempertahankan terus kekeliruan tidaklah baik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.