Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Membenahi Penanganan Pengungsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Perwakilan dari petugas dari kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menemui pencari suaka sebelum dipindahkan dari trotoar kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.  Pemerintah DKI Jakarta memindahkan pencari suaka yang berasal dari Afganistan, Somalia, Sudan dan Pakistan ke lahan bekas Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Kalideres, Jakarta Barat. ANTARA/M Risyal Hidayat
Perwakilan dari petugas dari kantor Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menemui pencari suaka sebelum dipindahkan dari trotoar kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019. Pemerintah DKI Jakarta memindahkan pencari suaka yang berasal dari Afganistan, Somalia, Sudan dan Pakistan ke lahan bekas Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Kalideres, Jakarta Barat. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

Pemerintah perlu memperbaiki penanganan pengungsi yang kini semakin membeludak. Jumlah pengungsi yang terdampar di berbagai wilayah Tanah Air telah mencapai 14 ribu orang. Angka ini meningkat hampir lima kali lipat dibanding jumlah pengungsi yang masuk Indonesia tiga tahun lalu.

Di Jakarta, misalnya, para pengungsi membikin repot Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka sempat berkemah di trotoar dekat kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pemerintah DKI kemudian memindahkan sekitar 400 orang pencari suaka itu ke tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta Barat.

Di Kalideres, kini terdapat seribu lebih pengungsi. Sebagian besar pengungsi sudah beberapa tahun berada di Jakarta. Para pengungsi dari Afganistan, Afrika, dan Timur Tengah itu yang sering berpindah tempat. Mereka hidup dengan mengandalkan bantuan dari UNHCR dan pemerintah. Masalah sosial pun muncul. Warga sekitar tempat penampungan pengungsi umumnya merasa terganggu.

Kondisi para pengungsi juga amat memprihatinkan. Sekalipun kita telah memiliki pedoman menangani pengungsi seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, pelaksanaannya masih belum maksimal. Tak ada koordinasi yang mulus antara pemerintah daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Luar Negeri.

Perpres sebetulnya telah mengatur bahwa dana penanganan pengungsi diambil dari anggaran negara. Nyatanya, kementerian ataupun lembaga yang terlibat urusan ini tak memiliki dana yang cukup bagi pengungsi. Koordinasi dengan UNHCR pun sering tidak lancar. Padahal koordinasi ini penting untuk mencarikan negara penerima suaka atau memulangkan mereka ke negara asal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelemahan yang amat jelas tentu saja kurangnya fasilitas penampungan pengungsi. Sebagian pengungsi masih dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Fasilitas ini sebetulnya kurang cocok bagi mereka. Detensi imigrasi merupakan penjara sementara bagi orang asing yang tersangkut pelanggaran keimigrasian. Urusan ini seharusnya segera diatasi. Soalnya, kita akan terus menghadapi masalah pengungsi karena Indonesia selalu dilewati pengungsi yang hendak mencari suaka ke Australia.

Opsi lain tentu saja mengubah kebijakan negara soal pengungsi. Kita bisa meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi 1951. Tanpa perubahan kebijakan, pemerintah tak bisa mengambil langkah yang lebih jauh terhadap para pengungsi selain memberikan tempat penampungan sementara. Negara kita tidak bisa memberikan suaka ataupun menerima mereka sebagai warga negara. Hanya, perubahan kebijakan itu akan mengandung risiko: mendapat serbuan para pencari suaka.

Yang pasti, problem lebih mendesak yang kini perlu segera diatasi oleh pemerintah Presiden Joko Widodo adalah membenahi penanganan pengungsi. Mereka harus diperlakukan lebih manusiawi. Presiden perlu memerintahkan para menterinya berkoordinasi lebih rapi dan serius untuk mengurus para pengungsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

17 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024